JAKARTA, DELEGASI.COM – Politikus senior Partai Demokrat, Yus Sudarso, mengungkapkan terdapat empat faksi pendiri Partai Demokrat yang ingin Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Faksi kedua, lanjutnya, ialah di barisan Ketua Umum kedua Partai Demokrat yakni mendiang Hadi Utomo.
Selanjutnya, faksi ketiga dipimpin oleh Ketua Umum ketiga Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Sedangkan, faksi keempat ialah di barisan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie.
“Ya [empat faksi ingin Moeldoko gantikan AHY] kurang lebih begitu,” kata Yus saat ditemui usai menggelar konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (2/2).
Ia menerangkan, pihaknya menilai bahwa Moeldoko merupakan sosok yang tepat untuk menduduki jabatan pemimpin Partai Demokrat. Sementara itu, Yus melanjutkan, AHY akan menjadi prioritas untuk menjabat sebagai menteri bila Demokrat berhasil memenangkan Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya, langkah itu akan membuat AHY semakin matang dan lebih siap menjadi pemimpin Indonesia pada 10 tahun mendatang.
“Kawan melihat figur yang pas untuk di-create adalah Moeldoko. Akan tapi kami sayang SBY [Susilo Bambang Yudhoyono], sayang AHY, kalau Demokrat punya presiden pastinya AHY skala prioritas menjadi menteri kami dan 10 tahun ke depan beliau akan lebih matang untuk menjadi pemimpin bangsa ini,” kata Yus.
Menurut Yus, empat faksi itu telah bertemu dalam satu titik untuk kebaikan Demokrat di masa mendatang.
“Jadi tanpa ada rekayasa, kawan-kawan ini bertemu dalam satu titik pemikiran, bagaimana Demokrat ke depan,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuding upaya pengambilalihan partainya oleh Moeldoko dilakukan untuk kepentingan 2024.
“Mereka [pengurus Demokrat] dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2).
Herzaky mengatakan pernyataan tersebut berdasarkan pengakuan dari para pengurus pimpinan pusat dan daerah Partai Demokrat yang sempat bertemu dengan Moeldoko. Pertemuan itu, kata dia, turut membahas kudeta bagi pimpinan Demokrat.
Ia mengatakan tindakan Moeldoko itu dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan dengan cara mencatut nama Presiden Joko Widodo.
//delegasi(CNN)
