KUPANG, DELEGSI.COM – Rencana pembangunan Jembatan Palmerah atau Jempatan Pancasila Palmerah yang menghubungkan Adonara -Larantuka di Kabupaten Flores Timurmemasuki tahap akhir.
Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memberikan dukungan penuh dengan menggelar pertemuan bersama Tim Komisi Amdal ( KPA) NTT-DLHK, pihak Konsultan Amdall, PT Tidal Bridge, perintis atau penggagas pembangunan Palmerah.
Ketua Tim Teknis KPA-DLHK NTT, Petrus Berek Klau, ST, M.Eng dalam Rapat Verifikasi Dokumen Amdal RKL-RPL Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) Palmerah Flores Timur, yang digelar secara daring, Kamis (14/4/2021), mengatakan, pihaknya siap memberikan rekomendasi kelayakan Amdal pembangunan Jembatan Palmerah setelah semua perbaikan dokumen Amdal yang telah diverifikasi diperbaiki.
“Kami berikan batasan waktu syukur kalau perbaikannya dua hari kami bisa keluarkan rekomendasi Amdal. Kami sudah konsepkan semua karena semua proses sudah selesai, tinggal 10 hari ke depan kita bisa selesaikan. Saran kami tim konsultan Amdal lebih cepat memasukan perbaikannya sehingga kami bisa proses lebih cepat,” kata Petrus Bere.
Dia berharap rencana besar pembangunan Jembatan Palmerah yang sudah berjalan 6 tahun dapat segera terwujud.
Prinsipnya, menurut Petrus, kelayakan lingkungan sudah dikantongi sejak rapat Komisi Amdal beberapa waktu lalu.
“Saat ini masih ada sedikit halangan kita berada di masa transisi dari peraturan lama ke peraturan pemerintah yang baru yang nantinya kita tidak mengenal ijin amdal tapi persetujuan lingkungan sesuai peraturan pemerintah yang baru,”kata Petrus.
Rilis yang diterima DELEGASI.COM, Jumat (16/4/2021) perintis dan penggagas pembangunan Jembatan Palmerah NTT, Dr. Ir. Andre Koreh, MT,mengaku sangat gembira karena seluruh proses pembangunan Jembata Palmerah yang sudah berjalan 6 tahun kini telah mencapai tahap akhir proses administrasi dengan tahap verifikasi dan perbaikan dokumen Amdal.
Andre berharap, karena sudah tidak ada lagi masalah prinsip, maka pihak DLHK segera mengeluarkan pernyataan atau surat rekomendasi atau persetujuan lingkungan.
“Seluruh kajian sudah tidak adalagi celah karena sudah cukup dalam. Kita bisa bertanggungjawab kepada semua orang terhadap apa yang kita bahas selama bertahun tahun. Saya kira secara administrasi sudah tidak ada masalah karena secara teknis dan secara lingkungan Palmerah sudah layak untuk dibangun. Rekomendasi diperlukan agar digunakan teman-teman di Tidal Bridge untuk menindaklanjuti pengurusan periijinan,” kata Andre setelah Tim KPA DLHK NTT memberikan verifikasi terhadap rancangan Dokumen Amdal dari tim konsultan Amdal.
Mencermati verifikasi dokumen Amdal, Andre menilai seluruhnya sudah tidak ada masalah kecuali perbaikan teknis kecil -kecilan yang tidak substansi dari tim penyusun Amdal Palmerah.
Dia juga memberikan stresing mengenai jadwal pembangunan yang dinilai masih belum jelas karena hanya disebut tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga.
Dirinya berharap, batasan waktu harus lebih jelas.
“Saya lihat seluruh hasil verifikasi tadi sudah tidak ada maslah lagi kecuali perbaikan teknis. Secara teknis sudah memenuhi syarat. Saya sungguh stressing soal jadwal dibangun secara bertahap. Ini harus lebih jelas. Setelah dokumen amdal selesai, langkah selanjutnya berkaitan dengan perijinan perijinan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kapan. Ini penting karena hampir semua wacana selalu berakhir dengan pertanyaan kapan pembangunan jembatan ini dimulai. ? Jadi kita harus segera menjawab karena publik sudah tahu maka langkah selanjutnya kita harus segera urus syarat perijinan,”kata Andre.
Andre sangat berharap, pembangunan Jembatan Palmerah dapat dimulai pada tahun 2021 ini. Pasalnya, dari aspek lingkungan dan kajian teknis sudah selesai dan layak dibangun.
Apalagi di Adonara baru saja terjadi bencana belum lama ini, sehingga menurutnya, peristiwa itu adalah momentum yang harus ditangkap karena kehadiran jembatan sangat diperlukan untuk memperlancar arus transportasi.
“Saya sungguh berharap pada tahun 2021 ini menjadi tahun bersejarah dimulainya pembangunan Palmerah. Kemarin ada bencana di Adonara. Ini momentum yang harus kita tangkap karena ada keuntungan lain yang didapat diperoleh pemerintah dan masyarakat selain pariwisata. Jadi kalau hari ini kita realisisasikan maka kita responsif dengan masyarakat. Kajian-kajian ekonomi dan lain sebagainya sudah tidak ada masalah,”terangnya.
Ditambahkannya, perlu dimulainya pembangunan Palmerah juga untuk menegaskan kepada pihak Belanda bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah NTT sudah clear soal pembangunan Palmerah.
Latif Gau sebagai pihak penanggungjawab pembangunan Palmerah, dalam rapat tersebut mengapresiasi seluruh tim verifikasi Amdal dari KPA-DLHK NTT.
Dia berharap dengan tuntasnya dokumen Amdal maka proyek pembangunan jembatan Palmerah segera terealisasi.
Dijelaskannya, pihaknya saat ini sedang intens melakukan pertemuan dengan pihak PLN guna membahas proyek Palmerah tersebut.
Selain menggelar pertemuan dengan pihak PLN, dia juga akan mengadakan meeting dengan Kantor Staff Presiden (KSP). Pertemuan itu dianggap penting karena penandatanganan HOA ( Head Off Agreement ) proyek Jembatan Palmerah saat Presiden Jokowi berkunjung ke Belanda tahun 2016 yang lalu. Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng WIKA sebagai Main Contraktor dalam proyek Palmerah.
“Besok(hari ini-Red) kita meeting dengan PLN. Minggu lalu kita sudah meeting dengan Direksi PLN.
Selanjutnya, nanti kita akan rapat dengan KSP karena jembatan ini ditandatangani di Belanda saat kunjungan Presiden Jokowi di Beladda. Dengan adanya dokumen Amdal yang sudah selesai, maka hal ini akan memudahkan proyek pembangunan Palmerah secepatnya terealisasi,” pungkasnya.
//delegasi(*/hermen)
