JAKARTA, DELEGASI.COM – Bukti Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terlibat dalam upaya penggulingan partai demokrat dibongkar Andi Mallarangeng.
Andi Mallarangeng menyebut Moeldoko secara aktif menghadiri pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat untuk membahas penggulingan partai.
Moeldoko bahkan disebut memberi iming-iming agar kader yang diundang mau hadir.
“Itu yang datang karena diiming-imingi penyaluran bantuan bencana dan Covid, termasuk juga krisis ekonomi, dan lain sebagainya,” ungkap Andi Mallarangeng, , dilansir Tribunwou.com
“Sampai di sini Pak Moeldoko bicaranya tentang KLB ( Kongres Luar Biasa) dan siap-siap mengambil alih ketua Partai Demokrat untuk tujuan calon presiden 2024,” lanjutnya.
Menanggapi pernyataan Andi Mallarangeng, politikus PDIP Ruhut Sitompul menilai ucapannya sebagai halusinasi (halu).
Ia menyebut tidak benar jika Jokowi dan Moeldoko ikut campur dalam urusan Demokrat.
“Saya yang pernah di Partai Demokrat sedih melihat kader-kader termasuk Pak Andi Mallarangeng ini rada halu,” komentar Ruhut Sitompul.
“Saya rasa enggak benar itu semua,” lanjut dia.
Ruhut mengatakan Jokowi saat ini sudah cukup disibukkan dengan masalah Covid-19, sehingga tidak mungkin ikut campur dalam politik internal partai manapun.
Ia lalu meminta Andi Mallarangeng mempertimbangkan kembali tuduhan terhadap Moeldoko.
“Tolong, apalagi Andi seorang doktor ahli mengenai politik. Beda kudeta dengan KLB,” kata eks kader Demokrat ini.
Andi kembali menanggapi pernyataan Ruhut.
Diketahui Demokrat lalu menyurati Jokowi untuk meminta klarifikasi apakah dirinya pernah menyuruh Moeldoko menghadiri pertemuan.
Andi menilai pertemuan itu bukan sekadar pertemuan santai, tetapi ada agenda serius yang dibahas di dalamnya.
“Itu bukan ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi itu kalau kita akrab. Ini baru kenal kok, ngopi-ngopi bicara KLB?” tandas Andi.
Moeldoko Jawab soal Lokasi Pertemuan dengan Kader Demokrat
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko kembali buka suara soal isu mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat secara paksa.
Awalnya ia mengaku ada sejumlah eks kader Demokrat yang bertamu ke rumahnya.
Namun pihak Demokrat mengatakan lokasi pertemuan sebenarnya terjadi di Hotel Aston Rasuna, Jakarta.
Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Moeldoko mengakui memang ada pertemuan di hotel-hotel.
Hal itu diakui Moeldoko saat konferensi pers di kediamannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (3/2/2021).
“Beberapa kali loh masanya. Ya ada di hotel ada di mana-mana. Engga terlalu penting lah,” kata Moeldoko.
Moeldoko menegaskan pada pertemuan-pertemuan itu dirinya bukanlah pihak yang mengundang.
“Intinya aku datang diajak ketemu wong saya biasa di kantor saya itu setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya,” katanya.
Mantan Panglima TNI itu merasa tidak ada yang aneh soal adanya pertemuan di hotel.
“Jadi apa yang salah? apa mau pertemuan di mana hak saya. ngapain ikut campur? gitu,” katanya.
Terkait sejumlah nama yang diungkit oleh pihak Demokrat seperti Johny Allen hingga Nazarudin, Moeldoko mengaku tidak tahu.
“Saya enggak peduli itu siapa, wong saya itu hanya datang, ngobrol saja,” katanya.
Sebelumnya diberitakan Partai Demokrat mengaku memiliki bukti yang cukup bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko hendak mengambil alih kekuasaan Demokrat secara paksa.
Namun rencana tersebut disebut Demokrat bocor lantaran para kader yang dikumpulkan untuk mengambil alih paksa ternyata masih loyal kepada Ketua Umum Demokrat saat ini, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam satu pekan terakhir, disebut ada sejumlah orang datang silih berganti ke Jakarta dalam rangka merancang pengambil alihan kekuasaan Partai Demokrat secara paksa.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dalam acara SAPA INDONESIA MALAM, Selasa (2/2/2021).
Pertemuan untuk merencanakan pengambil alihan secara paksa itu diketahui diadakan di Hotel Aston Rasuna Jakarta.
Herman menyebut, dinamika internal partai sebenarnya sudah biasa, namun kali ini menjadi tidak biasa karena melibatkan eksternal partai.
“Ini lain karena ada eksternal partai yang ingin mengambil alih kepemimpinan secara paksa melalui KLB,” ujar dia.
Maka dari itu AHY mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta klarifikasi.
“Kami anggap Pak Moeldoko sudah memberikan klarifikasi,” kata Herman.
//delegasi(TribunWow.com)
