APBD NTT Defisit Rp208,751 Miliar Lebih

Kupang, Delegasi.Com – APBD NTT 2019 setelah perubahan mengalami defisit sebesar Rp208,751 miliar lebih atau naik 106,09 persen.

Dimana sebelum perubahan, defisit sebesar Rp101,289 miliar lebih dan setelah perubahan bertambah sebesar Rp107,462 miliar lebih.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno sampaikan ini dalam sidang paripurna dewan, Senin (19/8/2019) lalu.

Sidang paripurna itu dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran (Banggar) DPRD NTT terhadap rancangan perubahan APBD 2019.

Ia menjelaskan, defisit anggaran akibat perubahan pembiayaan itu bersumber dari pembiayaan penerimaan. Dimana sisa lebih perhitungan tahun anggaran (Silpa) sebelumnya sebesar Rp118,262 miliar lebih atau naik 116,76 persen. Karena pada APBD murni 2019 ditetapkan  sebesar Rp94,532 miliar lebih dan setelah perubahan sebesar Rp212,794 miliar lebih.

Sementara itu, lanjut Anwar, penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak mengalami perubahan, yakni sebesar Rp6,756 miliar lebih. Juga penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang dihitung sebagai pembiayaan pengeluaran sebesar Rp10,800 miliar.

“Usulan-usulan komisi yang belum diakomodasi dalam perubahan APBD 2019 karena keterbatasan anggaran, agar menjadi prioritas untuk diakomodasi dalam pembahasan APBD murni 2020,” kata Anwar.

Juru Bicara Banggar DPRD NTT, Kasintus Kolo menyampaikan, besarnya Silpa ditentukan antara lain oleh kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam merencanakan dan mengestimasi pendapatan dan belanja. Juga kemampuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Oleh karena itu banggar mengingatkan pemda untuk menekan silpa di tahun-tahun yang akan datang.

“Caranya, memperbaiki perencanaan dan memacu perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas output program dan kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandas Kasimirus.

Ia menyatakan, banggar mendesak pemda agar terus berupaya meningkatkan daya serap anggaran 2019 terutama untuk program dan kegiatan fisik. Pasalnya, hingga 31 Juli lalu, tingkat realisasi pendapatan baru mencapai 61,70 persen dan belanja baru mencapai 43,93 persen.

Politisi NasDem ini mengungkapkan, banggar mendorong Pemda agar pengalokasian belanja modal lebih diprioritaskan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang terkait dengan pelayanan publik dan sifatnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, pemda diminta untuk segera menyiapkan roadmap penyelesaian jalan provinsi sampai tahun 2023.

“Sehingga kebutuhan alokasi anggaran dan skema pendanaan yang dibahas pada tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan,” ungkap Kasimirus.

Ia menyampaikan, banggar meminta pemda untuk memastikan agar belanja urusan pada bidang pendidikan, kesehatan dan modal, mendapat prioritas dan besarannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda juga didesak untuk mensinergikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Sehingga dari tahun ke tahun pencapaian penurunan angka kemiskinan terus dikurangi sesuai target RPJMD NTT.

Kasimirus menegaskan, pihaknya mendesak agar peningkatan penyertaan modal yang relatif cukup besar bagi BUMD, perlu diikuti peningkatan kinerja BUMD sehingga memberikan dampak bagi peningkatan PAD NTT. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pemberian hibah dan bansos yang tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan, pemda diingatkan agar pelaksanaan program ini perlu disertai kegiatan monitoring dan evaluasi secara optimal.

Ia menambahkan, banggar meminta pemda agar penyediaan lokasi incinerator limbah B3 harus memperhatikan syarat-syarat kelayakan lokasi. Juga tidak berdekatan dengan kawasan industri dan permukiman masyarakat sehingga tidak berdampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pemda diingatkan agar menyiapkan SDM yang memadai untuk mendukung program pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan RSUD W.Z.Yohannes yang efisien, akuntabel, dan transparan.

“Banggar mendesak pemda agar pembangunan kawasan GOR dan stadion Oepoi Kupang sebagai salah satu venue penyelenggaraan Pesparani tingkat nasional 2020 perlu direncanakan dan dipersiapkan secara baik, sehingga pelaksanaannya sesuai harapan,” imbuh Kasimirus.

//delegasi(hermen)

Komentar ANDA?