Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Gelar Rakor PAD

KUPANG , Delegasi.Com – Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi ( rakor) Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Provinsi NTT tahun 2019, Rabu (30/10/2019).

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari sejak 29–31 Oktober 2019 di Hotel Sasando International Hotel Kota Kupang.

Rakor ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A Nae Soi dan dihadiri Direktur Pendapatan Kemendagri RI, Dr Hendriawan, M.Si, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing, M.Si, para Sekda Se-kota kabupaten NTT, para Kepala Badan Pendapatan dan Aset daerah se-kabupaten/kota NTT, para kepala OPD lingkup Pemprov NTT dan para mitra kerja.

Kegiatan ini mengangkat tema ‘Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Mewujudkan NTT Bangkit, NTT Sejahtera’ dan bertujuan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi antara Pemprov NTT, Pemkot/Pemkab dan instansi terkait lainnya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Selanjutnya, bertujuan untuk penguatan basis perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pendataan serta administrasi dalam pelaksanaan PAD. Kegiatan ini juga sekaligus menghimpun dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan PAD Provinsi NTT dan kabupaten/kota.

Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A Nae Soi, dalam sambutannya , seperti dirilis pos kupang.com mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan salah satu wujud menerjemahkan nilai Pancasila yang salah satunya bekerja secara kolektif demi kesejahteraan masyarakat.

“Kesejahteraan sosial yang dikerjakan secara bersama,” paparnya.

Pihaknya berharap dalam rapat tersebut terjalin harmonisasi antar komponen yang hadir sehingga memiliki visi bersama dan tidak adanya tumpang tindih dalam kebijakan.

“Dalam artian kalau nantinya peraturan perundang-undangan sudah menghambat maka jika kabupaten sudah ambil provinsi jangan ambil,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Dr. Zeth Sony Libing, M.Si menjelaskan, keharmonisan atau koordinasi dan kolaborasi yang dihasilkan dalam Rakor ini, tidak hanya pada tingkat internal OPD lingkup Pemprov NTT, akan tetapi bersama stakeholder dan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami ingin membangun sinergi bersama untuk mencari jalan keluar, paling tidak menginventarisir objek-objek pajak kemudian berupaya mencari solusi atau terobosan-terobosan guna meningkatkan PAD baik provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Diakuinya, pihaknya menghadirkan Direktur Pendapatan Kemendagri RI, Dr Hendriawan, M.Si agar berdiskusi dan menjelaskan soal tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintahan.

Tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintahan, dicontohkannya yakni dalam memungut pajak tambang galian Golongan C.

“Undang-Undang Nomor 8 tahun 2009 masih memberikan kewenangan bagi kabupaten/kota untuk memungut tambang galian Golongan C, akan tetapi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan itu kepada pemerintah Provinsi. Maka kita harus mendengarkan para pengambil kebijakan dari pusat,” ungkapnya.

Pihaknya juga berharap terjadi kolaborasi antara Pemprov NTT bersama stakeholder juga Kabupaten kota untuk mencari solusi dan terobosan-terobosan untuk meningkatkan PAD.

“Sebab persoalan masyarakat terjadi dan tersebar di 22 Kabupaten kota dan membutuhkan biaya, itulah sebabnya membutuhkan kolaborasi ini,” katanya.

//Delegasi.Com (*/ger wisung)

Komentar ANDA?