Implementasi aplikasi FMIS (Financial Management Information System) menegaskan, pengelolaan sistem keuangan yang dibuat oleh BPKP dibuat dalam rangka pengelolaan keuangan pada Bendahara Umum Daerah (BUD) di masing-masing daerah.//Delegasi(Istimewa)
DELEGASI.COM, KUPANG – Aplikasi CMS generasi satu bank NTT sebuah solusi terbaik memudahkan pekerjaan Bendahara Umum Daerah.
Kepala Divisi Dana Bank NTT, Alosius Geong, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi NTT yang diwakili Aliaf Arisnandar, menyampaikan implementasi aplikasi FMIS (Financial Management Information System) menegaskan, pengelolaan sistem keuangan yang dibuat oleh BPKP dibuat dalam rangka pengelolaan keuangan pada Bendahara Umum Daerah (BUD) di masing-masing daerah.
“Kebetulan di NTT untuk provinsi dan kota mereka menggunakan SIPKD yang dari Kemendagri, sedangkan yang lainnya menggunakan FMIS dari BPKP,”.
Kedua sistem ini, setelah bendahara menerbitkan SP2D yang tadinya manual dalam bentuk kertas kemudian dibawa ke Bank NTT atau menggunakan aplikasi CMS generasi satu bank NTT harus dientri ulang, baik SP2D, nominalnya maupun nomor rekening tujuan ke pihak ketiga serta pembayaran pajak ke negara yang biasa disebut MPN (Modul Penerimaan Negara),” jelas Aliaf pada acara Bimtek Aplikasi CMS SP2D Online Bagi Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemda Se-NTT di Hotel Kristal Kupang, Kamis (8/12/2022), dilansir Kabarntt.com.
Menurutnya, setelah implementasi CMS SP2D Online, sistem yang berasal dari BPKP yaitu FMIS maupun sistem dari Kemendagri yaitu SIPKD terintegrasi datanya secara system to system tanpa entri manual, ditarik data dari FMIS langsung ke Bank NTT yang langsung dicairkan pihak ketiga.
“Begitu pun pembayaran ke NTPN yang sebelumnya secara manual ke Bank NTT, kini dari aplikasi CMS SP2D yang diterbitkan dalam sistem yang diberikan ke BUD untuk melakukan pembayaran, sehingga dari kode billing, nominal dan MPN setelah selesai pembayaran, negara memberikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang biasanya di akhir tahun di-collect untuk dilaporkan ke BPK,” tegasnya.
Lebih lanjut Alief mengatakan, kode billing adalah sistem untuk menetapkan atau untuk mendapatkan kode pembayaran. Sedangkan payment adalah payment MPN-nya. Keduanya ini sudah disuport Bank NTT.
Untuk kode billing bagi orang yang walk on costumer, Bank NTT sudah menyediakan menu untuk kode billing. Kemudian kode billing juga sudah tersedia pada CMS.
“Jadi kode billing banyak sekali jalannya. Siapapun baik warga negara biasa maupun dinas yang dalam rangka penerbitan SP2D atau pengajian SPP, biasanya kan ada lampiran kode billing, itu banyak cara agar ada masalah,” jelasnya.
Kemudian untuk pembayaran juga Bank NTT sudah melayani ATM 24 jam untuk pembayaran pajak, di teller dan juga CMS. Untuk nasabah biasa bisa menggunakan ATM Bank NTT, sementara untuk korporasi menggunakan CMS dan untuk bendahara yang berhubungan dengan SP2D menggunakan CMS SP2D.
“Sehingga yang tadinya offline atau keterbatasan lari ke Bank NTT atau keterbatasan jam operasional bank dengan adanya CMS ini kita memberikan waktu 24 jam untuk masing-masing BUD untuk mengelola keuanganny.
Dan BUD diberikan keleluasaan oleh Bank NTT. Begitu pun negara, MPN bisa 24 jam,” imbuhnya.
//delegasi(*/Kn)
Belgia adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah, salah satu keindahan destinasi wisata yang…
Delegasi.com - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao kembali mengambil langkah maju dalam penguatan…
Delegasi.com - Bawaslu Kabupaten Kupang langsung menanggapi laporan dugaan Politik Uang yang dilakukan salah satu…
Delegasi.com - Tokoh aktivis perempuan dan lingkungan hidup Nusa Tenggara Timur (NTT), Aleta Baun mengatakan…
Delegasi.com - Insiden mengejutkan terjadi saat kampanye dialogis pasangan calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)…
Delegasi.com - Kelompok Mahasiswa di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang tergabung dalam…