ADONARA-DELEGASI.COM–
Bupati Flores Timur, Antonius H.Gege Hadjon,ST diminta segera umumkan Flotim Darurat Bencana.
Sekaligus pakai Anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) APBD Flotim tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 6 M, yang sudah dialokir itu, untuk urus para korban bencana di Pulau Adonara.
Sebab, sangat diragukan jikalau dana BTT itu telah habis dipakai.
Pernyataan tegas ini dilontarkan Ketua Komisi B DPRD Flotim, Rofinus Baga Kabelen, SH, kepada Delegasi.Com, Jumat, 09/04/2021, Pagi.
Pasalnya, sebut Rofinus Baga Kabelen, hitungan pihaknya masih ada sekitar Rp. 3 M lebih sisa dana BTT itu, yang belum terpakai.
Menurutnya, lambannya sikap Pemda Flotim, dalam hal ini Bupati Anton Hadjon mengumumkan status darurat bencana, hingga banyak hal yang belum terkoordinasi dengan baik di lapangan, sampai dengan hari ke 5 penanganan bencana, telah menimbulkan tanda tanya besar.
Sebenarnya, ada apa yang sedang terjadi? Apalagi, ditambah dengan pernyataan Wakil Bupati Agustinus Payong Boli, bahwa Pemda Flotim ketiadaan anggaran penanganan bencana, “pungkasnya, keras.
Rofin Kabelen, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Flotim, bahkan meragukan pernyataan Wabup Agus Boli itu.
“Saya ragukan dan tidak percaya kalau Pemda Flotim tidak ada anggaran bencana lagi.
Masah, Rp. 6 M itu sudah terpakai habis, dalam bulan Januari hingga Maret 2021?,”pungkasnya.
Dikatakannya, memang untuk urus bencana sebesar di Adonara saat ini, anggaran Rp. 3 M itu tidaklah cukup.
Tetapi, mestinya Bupati Anton Hadjon, dari awal harus berani ambil langkah cepat dan berani, umumkan Status Flotim Darurat Bencana, sekaligus menyurati Lembaga DPRD Flotim, untuk mengambil langkah bersama, sesuai mekanisme peraturan penetapan anggaran darurat penanganan bencana,”timpalnya, lagi.
Ia bahkan yakin, jika langkah cepat ini bisa diambil Bupati Anton Hadjon dari awal, maka akan sangat cukup jadi amunisi awal bagi Pemda Flotim untuk bergerak cepat menangani para korban bencana.
Apalagi, banyak bantuan juga telah datang dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, maupun pihak terkait lainnya,”hajarnya, tambah.
Pihaknya, sebut Baga Kabelen lebih jauh, juga menyayangkan buruknya koordinasi Pemda Flotim, dan seluruh jajaran instansi terkaitnya, yang terkesan gagap dan bingung bertindak saat berada di lapangan.
“Garis komandonya dan job descriptionnya amburadul, dan tidak jalan. Ini kelemahan besar juga.
Yah, banyak yang hanya duduk saja, saling menonton. Dan, mau buat apa, padahal ini situasi darurat bencana, yang butuhkan kesigapan kerja, agar masalah-masalah yang timbul seperti makan minum, pakaian, obat-obatan, tekanan psikologis para korban, bisa segera diatasi,”sambungnya.
Karena itu, sekali lagi Bupati Anton Hadjon harus sigap umumkan status Flotim Darurat Bencana.
Hal ini penting, agar urusan terkait logistik untuk para korban selamat, yang saat ini berada di tempat pengungsian, seperti rumah warga dan keluarga, itu pun bisa menggunakan Beras Cadangan Pemerintah di Gudang Bulog Flotim, yang besarnya sekitar 100 ton itu.
“Saya kira, beras 100 ton ini, juga bisa cukup membantu talangi kebutuhan beras bagi para korban, untuk sementara waktu.
Sambil menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, maupun pihak lainnya.
Dan, inilah tugas Pemerintah, juga kita semua dalam mengatasi bencana kemanusiaan longsor dan banjir bandang ini,”imbuhnya, memberi motivasi.
Apalagi, masih banyak kebutuhan dasar seperti pasokan air bersih, listrik, BBM, makanan, pakaian, obat-obatan, dan lainnya, yang juga harus cepat diatasi.
Ia juga meminta agar update informasi perkembangan di lapangan dari waktu ke waktu, tentang kondisi korban meninggal, yang hidup, lalu penanganan selanjutnya terhadap para korban, bantuan yang masuk dari berbagai pihak, juga mesti diumumkan.
“Termasuk kerjasama melalui Media untuk mengumumkan data dan informasi, dari waktu ke waktu, tentang segala hal yang berkenaan dengan penanganan bencana ini, pun mesti diatur dengan baik, agar semua pihak dapat mengikutinya,” tutupnya, semangat.
(Delegasi.Com/BBO)
