Dana APBD Flotim ke PT BPR Bina Usaha Rp 17,250 Miliyar Lebih, Baru Disetor Kembali Rp 12,630 M lebih

LARANTUKA-DELEGASI.COM–
Hingga saat ini, jumlah penerimaan daerah dari PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bina Usaha Dana (BUD), belum seimbang atau dengan kata lain tidak sebanding dengan total penyertaan modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Flores Timur.

PT BPR Bina Usaha Dana yang ‘dinakodai’ Monica Irene Fernandez, S.Sos, baru menyetor uang sebesar Rp.12.630.000.000 lebih, dari total dana APBD Flotim yang disertakan senilai Rp 17.250.000.000 lebih.

Demikian penjelasan Kepala Badan Keuangan Daerah FloresTimur, Cipto Keraf kepada Media di ruang kerjanya, Rabu, 01/12/2021, Siang.
Dikatakannya, sebagai pemegang saham mayoritas yakbi 99 lebih persen, Daerah wajib menyertakan modal.

Baca juga:

Didanai APBD Flotim, KPK & BPK RI Bisa Audit PT. BPR Bina Usaha Dana

PADMA Indonesia Siap Mediasi PT. BPR Bina Usaha Dana dan Debitur

Walaupun, tidak setiap tahun, dengan besarannya pun sesuai kondisi fiskal daerah.

“Contohnya, tahun 2021 tak ada penyertaan modal.

Sementara tahun 2020 sebesar Rp 1,5 M.

Rencananya tahun 2022 sebesar Rp. 500 juta.

Ini menunjukkan kalau semuanya tergantung kemampuan keuangan daerah,”katanya.

Memang, apa yang diterima dari PT BPR Bina Usaha Dana belum sesuai harapan.

Tergantung progress dari plan bisnis yang dijalankan, yakni laba bersih setiap tahun dan kinerja manajemennya.

“Memang, meskipun tetap diberikan modal secara permanent sesuai Perda Penyertaan Modal, namun dividen yang diterima, sesuai prosentase laba bersih yang didapat.

Sehingga Pemda Flotim tak bisa menerapkan targetnya.

Karena sudah dipisahkan dari kekayaan daerah.

Manajemennya tersendiri. Tergantung managernya.

Jika managernya baik, tentu PT. BPR Bina Usaha Dana juga maju, tapi kalau tidak baik, maka bisa bangkrut, dan modal yang disertakan serta aset pun hilang,”ujar Cipto Keraf.

Sedangkan, saat ditanyai sejauh ini apakah PT. BPR Bina Usaha Dana, punya aset berupa tanah dan bangunan di Flotim?

Cipto Keraf diplomatis menjawab, PT BPR Bina Usaha, sesuai dokumen yang dimiliki, hanya ada dalam bentuk modal Bank, deposito dan pendapatan.

“PT. BPR Bina Usaha Dana tidak punya tanah dan bangunan.

Kantor itu pun masih sewa pakai. Baik di Batuata, Wauwerang dan Boru

Di Batuata dan Waiwerang sewa tanah dan bangunan Pemda, tapi di Boru milik desa.

Sempat minta Pemda Flotim punya lahan untuk kontrak bangun kantor, namun belum disetujui,”tambahnya.

Sedangkan, disinggung kisruh PT. BPR Bina Usaha Dana dan Debitur Ricky Leo, Cipto Keraf berharap agar diselesaikan dengan baik, tanpa merugikan salah satu pihak.

“Karena itu, manajemen Bank, harap dikedepankan itikad baik.
Saya pun pernah pinjam dan sempat macet, tapi kemudian Saya diresceduling karena tak mampu cicil tiap bulan.

Setelah resceduling, Saya gunakan kesempatan saat ada kebijakan nasional Presiden Jokowi terkait dampak Covid-19, dengan setor Rp. 20 juta, akhirnya Saya dapat keringanan melalui restrukturisasi dari PT.BPR Bina Usaha Dana.

Dan, syukurlah Saya masih bisa cicil hingga saat ini,”ujarnya, lagi.

Ia berharap hal yang sama bisa dilakukan untuk debitur lainnya.

Apalagi, Bank ini dibiayai APBD Flotim.

Walaupun, belum memberikan sumbangan pendapatan daerah yang seimbang dengan modal APBD Flotim.

Ia pun menyebut, meskipun baru Rp. 12,630 M lebih yang disetor ke Kas Daerah, namun total pertumbuhan aset PT. BPR Bina Usaha Dana, sudah mendekati Rp.50 M.

Sementara kendala apa sehingga PT. BPR Bina Usaha Dana baru setor Rp. 12 M lebih, tak punya tanah dan kantor mandiri yang megah dan representan, Cipto Keraf hanya berujar, tergantung evaluasi RUPS nanti.

“Saya tak bisa bicara lebih jauh.

Memang, saat ini PT. BPR Bina Usaha Dana lebih concern dengan segmen pelaku ekonomi kecil seperti di pasar-pasar, agar terhindar dari rentenir,”tutupnya, sembari meminta Media untuk mengkonfirnasi langsung ke Dirut PT. BPR Bina Usaha Dana,terkait sinyalemen adanya kepemilikan aset pribadi jajaran manajemen PT. BPR Bina Usaha Dana, Kisruh dengan Debitur Ricky Leo dan masa jabatan Dirut PT. BPR Bina Usaha Dana, Irene Fernandez yang sudah 6 tahun.

(Delegasi.Com/BBO)

Komentar ANDA?