Debat Putaran Kedua Paslon Gubernur NTT Janji Tata Birokrasi dan Berantas Korupsi

Paslon Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Calon Wakil Gubernur, Josef Nae Soi atau Paket Viktori-Joss menjanjikan penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi.

Paslon Harmoni memiliki proyek-proyek reformasi yang terkait dengan berbagai unit layanan berbasiskan online, refomasi mental aparatur, perubahan pola dari sistem paternalistik menjadi melayani.

Menggunakan mental dengan tanda anti suap, anti korupsi, membuka akses pers personal, kebebasan bagi kinerja aparatur birokrasi.

Sementara Paket Viktori-Joss akan menata birokrasi bebas KKN, dengan menyerukan reformasi pelayanan yang akuntabel untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat NTT seperti sandang, pangan, perumahan yang layak huni, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Kedua tahap ini pun berlaku untuk persiapan sistem lelang jabatan birokrasi.

Disaksikan Pos-Kupang.com debat putaran kedua yang disiarkan langsung InewsTv, Selasa (8/5/2018) yang dimulai pukul 20.00 Wita, dengan moderator, Anisah Dasuki yang mengenakan pakaian adat Sabu Raijua.

Debat kali ini mengambil tema, “Penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi”.

Paslon Harmoni hadir mengenakan baju putih bergaris biru, Esthon-Chris mengenakan baju putih bercelana hitam dengan selendang adat NTT.

Sementara Emilia Nomleni mengenakan baju putih dipadu kain adat Timor, sedangkan Viktor Laiskodat mengenakan safari motif Timor, dan Josef Nae Soi mengenakan safari motif Bajawa.

Debat putaran kedua ini dengan panelis, Dr. David Pandie, MS, Dr. Laurensius Sayrani, MPA,dan Darius Beda Daton, S.H.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe,mengawali debat paslon menegaskan, tujuan dilakukan kegiatan ini agar paslon menyampaikan visi dan misi soal bagaimana strategi menata birokrasi terutama pada pelayanan publik sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik menuju NTT yang sejahtera.

Dia berharap debat yang dilakukan ini memberikan pembelajaran bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan menentukan pilihan yang tepat.

Dirinya mengakhiri sambutan dengan mengucapkan pantun berikut:  “Lajulah perahu, laju menuju tanah impian untuk NTT yang lebih sejahtera”.

Paslon Gubernur NTT, Dr. Beni K Harman, S.H menegaskan, Paket Harmoni sepakat terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel untuk NTT ke depan.

Ada lima visi pokok reformasi birokrasi, diantaranya, membentuk unit layanan cepat, membentuk tim pelayanan, refomasi mental aparatur, mengubah pola dilayani dengan sistem paternalistik dengan pola melayani.

Harmoni juga menerapkan revolusi mental dengan melakukan tanda tangan anti suap, anti korupsi, serta membuka akses kebebasan pers, kebebasan masyarakat untuk mengontrol kinerja aparatur birokrasi.

“Penerapan sistem lelang jabatan akan kami lakukan sehingga ASN punya peluang yang sama untuk menduduki jabatan. Kami juga memberikan intensif buat ASN untuk meningkatkan kesejahteraan. Pola yang kami terapkan lebih berbasis kinerja dengan standar operasional prosedur (SOP) terukur. Kita juga akan bentuk desk khusus untuk terima pengaduan masyarakat, termasuk merevisi perda yang tidak mendukung reformasi. Ini guna mewujudkan reformasi birokorasi yang berwibawa,” tegas BKH.

Sementara Josef Nae Soi mewakili Paslon Viktori-Joss mengatakan, dalam visi misi paketnya, sangat setuju menciptakan birokrasi bebas dari korupsi, kolusi dan Visi paketnya mewujudkan reformasi yang bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat NTT.

Pemenuhan kebutuhan dasar, sandang, pangan, perumahan yang layak huni, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Menurutnya, semua ini terlaksana jika tidak ada birokrasi bermental bersih dan akuntabel.

Paket ini memiliki pola pikir dan tindak untuk memajukan pelayanan berkualitas.

Aparatur birokrasi harus penguatan terutama sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, akuntabel, sinerji dan transparan.

Paketnya juga akan digunakan untuk para ASN untuk melakukan jabatan dan menaikkan insentif ASN.

Menjawab soal panelis bahwa korupsi paling serius di NTT mana hasil penelitian dari Lembaga Pengkajian Anti Korupsi Undana dalam dua tahun   terakhir  negara belum memunungkinkan menerapkan sistem informasi secara online dalam konteks e-budgeting dengan e-budgeting dengan membuat tabel pengorganisasian masyarakat melalui tujuan.

Harmoni juga membentuk tim percepatan pembetukan anti korupsi di bawah resolusi Gubernur dan Harmoni yang akan diterapkan tanpa pilih-pilih sekaligus bulu.

Sementara Beni Litelnoni mengatakan, paketnya akan menggunakan sistem administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel. Pengawasan dari pimpinan ke bawahan akan meningkat karena kebocoran yang sering terjadi akibat lemahnya pengawasan melekat.

Sementara Paslon Viktori-Joss menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah penggunaan pemerintah dan pembayaran secara online, calon gubernur, Viktor Laiskodat mengatakan, birokrasi yang alat itu berharap mampu melayani.

Pelayanan publik itu utama dengan teknologi itu diharapkan dikeluarkan dengan baik. Jika sistem kontrolnya baik, Viktor yakin NTT akan lebih baik.

Selain itu, ia menilai sistem apa saja, apa yang ada pada pemimpin yang tugasnya melayani, bukan retak.

Terkait dengan kondisi yang terjadi di NTT terutama data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tahun 2016, dimana kuota perempuan di birokrasi harus 40 persen tapi faktanya distribusi hanya 0,2 persen terutama eselon II.

BKH mengatakan, pihaknya menerapkan pola berbasiskan keadilan gender.

Harmoni akan memperhatikan gender dengan hitungan matematis prioritas kaum perempuan pada posisi strategis di lingkup Setda NTT.

Pihaknya tidak abaikan perempuan tetapi dengan menerapkan sistem lelang jabatan ASN sebagai wujud komitmen untuk mengangkat derajat kaum perempunan NTT.

Litelnoni menambahkan, sesuai regulasi yang ada tentu perlu kaum perempuan harus persiapkan diri, jika persyaratan terpenuhi maka lelang jabatan atau posisi apapun sudah harus siap.

Harmoni akan memberi kesempatan tidak mengabaikan tetapi tentu melalui uji kompetensi.

Paslon Viktori-Joss terkait pertanyaan soal peningkatan kinerja dengan pemberian penghargaan atau renumerasi bagi ASN, Josef Nae Soi mengatakan, indikator kinerja selama ini memang jalan di tempat.

Pihaknya melakukan analisa jabatan sesuai beban kerja.

Dirinya sepakat SOP yang transparan sehingga ASN bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan dan bertanggung jawab pada siapa, alur harus jelas.

Pihaknya juga akan memberikan reward selain gaji dan tunjangan, juga perlindungan pada ASN.

Viktor menambahkan, ASN adalah motor penggerak birokrasi. Birokrasi tidak akan jalan jika tidak ada ASN. Birokrasi adalah aset terbesar. ASN harus dipersiapkan dengan baik sehingga pola pikir diperhatikan. Pihaknya membangun sistem bukan dengan pendekatan suku, agama.

Pada penutup penutup terakhir, BKH atas nama Harmoni menegaskan, bagi paketnya birokrasi adalah perkakas negara yang paling penting untuk mewujudkan masyarakat NTT.

“Kami memilih akan membangun NTT yang kuat, akuntabel dengan upaya meningkatkan masyarakat dan ASN,” ujarnya.

Sementara Viktor Laiskodat pada penutup pernyataan, dia selama ini dianggap keras, namun dengan latarbelakang pengusaha dan politik, paketnya menerapkan pola tim impian untuk bangun NTT.

Kerja sama itu penting untuk memajukan NTT karena daerah ini membutuhkan pemimpin yang bebas KKN dan berintegritas. //delegasi(tribunnews.com)