Demokrat Kritik Jokowi Soal Keterlibatan Stafsus Jadi Bos Pelatihan Online Kartu Prakerja
salah satu stafsus milenial Jokowi, Belva Devara merupakan pendiri dan CEO Ruangguru.//Foto: Kumparan,com
“Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden”
Rachland
JAKARTA, DELEGASI.COM –Ruangguru menjadi salah satu dari 8 digital platform yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelatihan bagi peserta Kartu Pra Kerja.
Partai Demokrat, seperti dirilis Kumparan.com mempertanyakan keterlibatan Ruangguru karena salah satu stafsus milenial Jokowi, Belva Devara merupakan pendiri dan CEO Ruangguru.
Hal ini disampaikan oleh Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitternya, Selasa (14/2).
Rachland Nashidik@RachlanNashidik
Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp. 5.6 Triliun.
Kini kita tahu apa guna pasal “kekebalan hukum” dalam Perppu Covid-19 itu.
“Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp 5,6 triliun. Kini kita tahu apa guna pasal “kekebalan hukum” dalam Perppu COVID-19 itu,” kicau Rachland.
Juru bicara Jokowi – Ma’ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menunjukan Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan
Rachland menilai sejak awal kebijakan Kartu Pra Kerja sungguh tidak perlu.
Ia makin menyesalkan kebijakan ini setelah mengetahui, perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra merupakan miliki Stafsus Presiden.
“Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK di mana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp 5,6 Triliun untuk pelatihan online? Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden,” ujar Rachland, dikutip kumparan.com.
Rachland Nashidik@RachlanNashidik
Pak @jokowi, sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini:
1. Hapus pelatihan online. Gunakan semua dari 20 Triliun anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan.
2. Tunjuk Bank Pemerintah menyalurkan BLT, bukan perusahaan fintech.
3. Pecat stafsus korup!
Dalam kicauan selanjutnya, Rachland meminta Jokowi menghapus program pelatihan online dalam Kartu Pra Kerja.
Ia mengusulkan agar anggaran Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun digunakan sebagai BLT untuk rakyat.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers melalui telekonferensi. Foto: BPMI Setpres/Lukas
Selain itu, ia juga meminta agar BLT didistribusikan oleh bank pemerintah, bukan perusahaan milik Belva. Terakhir, Demokrat meminta Jokowi memecat staf khusus yang korup.
Diketahui, pemerintah menggandeng 8 digital platform dalam mengeksekusi pelatihan dalam program Kartu Pra Kerja. Nantinya, peserta bisa memilih pelatihan yang diinginkan melalui 8 digital platform yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.