Demokrat NTT Apresiasi Langkah Menpar Soal Polemik Pulau Komodo

KUPANG, Delegasi.Com – Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur  mengapresiasi langkah Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya yang membatalkan wacana penutupan pulau Komodo  yang diwacanakan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat.

“Kami mendukung dan memberikan apresiasi kepada Menpar yang tidak akan menutup TNK,” kata Politisi Partai Demokrat NTT, Winston Neil Rondo kepada wartawan, Kamis, 19 September 2019.

 

Saat menjabat sebagai anggota DPRD NTT periode 2019-2024, Ketua Fraksi Demokrat itu secara tegas menolak wacana penutupan TNK oleh Gubernur NTT.

Apalagi pernyataan Gubernur NTT yang hendak merelokasi warga yang sudah hidup bertahun-tahun di kawasan itu.

Keinginan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat menutup sementara Taman Nasional Komodo memicu polemik. Rencana tersebut dianggap akan berdampak pada pendapatan daerah, namun diklaim demi menggenjot populasi komodo.

Polemik penutupan Pulau Komodo itu akhirnya terjawab. Menteri Pariwisata, Arief Yahya menegaskan Pulau Komodo di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur tidak akan ditutup untuk wisatawan. Masyarakat di kawasan ini juga tidak akan dipindahkan.

“Sudah ada keputusan dari Tim Terpadu. Satu Komodo tidak akan ditutup dan kedua masyarakat tidak boleh pindah,” tegas Arief di sela Fokus Group Discoussion Satu juta wisatawan mancanegara ke Destinsi Super Prioritas Borobudur melalui Pengambangan Aksesibilitas bandara YIA, di Terminal Penumpang Bandara YIAYIA sebagaimana dilansir dari okezone.

Selama ini, para pelaku sangat menantikan kepastian dari pemerintah terhadap akses wisata di pulau yang memiliki hewan langka Komodo. Sejumlah operator tidak berani menjual paket wisata ke sana karena masih menunggu.

Dengan adanya kepastian ini diharapkan akan membawa angin segara bagi dunia pariwisata ke sana. “Harus ada kepastian ini, dan 2020 tetap bisa dibuka,” jelasnya.

Sebelumnya pemerintah Nusa Tenggara Timur berencana menutup pulau Komodo untuk kunjungan wisata. Alasannya untuk pengembangbiakan hewan ini.

Sayangnya, rencana ini pun banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat. Hingga akhirnya dibentuk tim terpadu dibawa kendali Kementerian LHK, untuk mengadvokasi kebijakan yang ada di pulau ini.

Otoritas taman nasional yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut saat ini tidak ada darurat populasi maupun ancaman lingkungan.

Beberapa penyedia jasa pariwisata khawatir bisnis mereka akan ambruk jika Taman Nasional Komodo benar-benar ditutup dalam jangka waktu panjang.

Di sisi lain pemerintah lokal ingin wilayah yang berstatus situs warisan dunia versi UNESCO itu dapat didesain ulang. Mereka juga berharap meraih porsi pendapatan wisata yang lebih banyak.

Kepala Taman Nasional Komodo, Budhy Kurniawan, mengklaim manajemen pengelolaan yang digelar timnya berjalan tepat sasaran dengan populasi komodo disebutnya masih dalam taraf aman.

Menurut Budhy, penutupan sementara yang diutarakan Viktor hanyalah wacana dan tidak serta merta bisa dilaksanakan.
//delegasi (*/ger wisung)

Komentar ANDA?