Demokrat NTT Ingatkan Pemerintan Hindari ‘Mekanisme Sinterklas’

“Kami menilai pemegang kekuasaan tidak sesukanya mengekspresikan keinginannya menggunakan uang rakyat dengan mengabaikan mekanisme dan sistem yang ada,”

 

Kupang, Delegasi.Com – Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mengingatkan pemerintah untuk menghindari ‘mekanisme sinterklas’ alias bagi-bagi program dan dana tanpa melalui pengkajian, perencanaan maupun mekanisme pembahasan dan penetapan program yang ada.

Demikian ‘benang merah’ pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat Atas Ranacangan Perubahan APBD NTT 2019 dalam  Rapat Paripurna, Rabu(8/8/2019). Pemandangan Umum Frakai Partai Demokrat dibacakan oleh  juru bicara, Leonardus Lelo.

Menurut Fraksi Demokrat, model pemerintahan seperti itu memang akan kelihatan populis di Media dan Medsos tapi sebenarnya Old Fashion, alias sudah ketinggalan jaman.

Semangat era ini adalah sebagaimana yang ditunjukan sangat baik oleh Bapak Jokowi Presiden kita saat ini adalah era pemerintahan yang mendasarkan seluruh proses pemerintahan dan pembangunan melalui sebuah tahapan perencanaan yang tepat, partisipatif dan berkelanjutan.

“Kami menilai pemegang kekuasaan tidak sesukanya mengekspresikan keinginannya menggunakan uang rakyat dengan mengabaikan mekanisme dan sistim yang ada,”

“Pemerintah mestinya  memberikan pembelajaran kepada pemerintahan di bawah hingga ke desa untuk melakukan tata kelolah pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas,” tulis Fraksi Demokrat

 

Selain menyorori soal ‘mekanisme sinterklas’, Demokrat juga mengingatkan pemerintah soal penempatan jabatan ASN pemerintahan. Fraksi demokrat mengapresiasi atas pelantikan jabatan Eselon II itu.

Namun Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus digerakan oleh sistem bukan oleh keinginan dan apalagi oleh kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok.

“Sistem merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Bagian-bagian dimaksud harus saling bersinergi, terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan,” tulis Fraksi Demokrat.

 

Dalam pemerintahan modern terutama dalam kerangka reinventing goverment (menata kembali pemeeintahan) diingatkan bahwa sesungguhnya menurunnya Kinerja Aparatur bukan karena faktor Sumber Daya Manusia semata tetapi keteraturan dan ketaatan kepada SISTEM yang diberlakukan di tempat apartur itu berkerja atau ditempatkan.

“Kami memandang upaya mewujudkan Good Governance, elite cupture (nepotisme, oligarki, dan korupsi), telah menjadi musuh dunia yang harus dibasmi, karena tidak sesuai dengan tuntutan pemerintahan modern serta menghambat berkembangnya profesionalisme,”.

Oleh karena itu azas transparasi dan akuntabilitas adalah dua ciri dari pemerintahan modern yg pro-demokrasi, serta berorientasi pada hasil, karena semua aktivitas pemerintahan terutama proses harus dapat dikontrol rakyat, dan hasilnya pun harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Apabila pemimpin birokrat mengabaikan sejumlah hal diatas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maka akan tumbuh benalu/parasit pada dinding SISTEM, yang pada gilirannya SISTEM akan mengalami proses pembusukan, yang akhirnya akan berakibat pada kelumpuhan sistem dan kebangkrutan spiritualitas dan moral sebagai nafas dan pendorong berkembangnya profesionalitas birokrasi,” tulis Fraksi Demokrat.

//delegasi(hermen)

Komentar ANDA?