LARANTUKA, Delegasi.Com – Gerak cepat ‘jemput bola’ dalam rangka memperjuangkan nasib para guru di Flores Timur yang terus dimainkan Komisi C DPRD Flotim mulai menuai hasil baik. Salah satunya, terkait dana tunjangan profesi guru atau sertifikasi Triwulan III tahun 2019, siap cair dalam pekan ini.
Melalui utusannya yakni Wakil Ketua, Drs.Muhidin DS.Tokan,SH, dari Fraksi Partai Gerindra, Anggota Muhammad Ikram Ratuloli, Fraksi PAN dan Abdul Wahab Saleh, Fraksi NasDem, mereka mendatangi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bertemu Kepala Dinas, Drs.Bernadus Beda Keda dan jajarannya, Selasa, 26/11/2019, menyerahkan aspirasi para Guru se Kecamatan Kelubagolit dan Adonara tersebut.
Beberapa agenda penting yang dibawa untuk diklarifikasi yakni, terkait pembayaran tunjangan profesi guru, nasib guru honor, tenaga operator sekolah serta kekurangan sarana prasarana seperti ruang kelas yang masih dialami sekolah-sekolah.
Pantauan media, Tim Komisi C DPRD Flotim ini diterima Kadis Bernard Beda Keda bersama jajarannya, mulai dari Sekretaris Dinas, Fransiskua Xaverius Resiona dan para Kepala Bidang, sekitar pukul 10.00 Wita.
Pertemuan berlangsung dinamis di ruang kerja Kadis, hingga pukul 13.00 Wita.
Terkait aspirasi guru tersebut, terutama perihal pembayaran tunjangan profesi guru pada Triwulan ketiga, Kadis Bernard Beda Keda pada kesempatan itu langsung memastikan, akan diselesaikan dalam pekan ini.
“Iyah, Kami perlu jelaskan, terkait keluhan para guru tentang pembayaran tunjangan profesi guru yang kerap terlambat, memang demikian adanya karena beberapa kendala, yang bukan disengaja. Kendala itu antara lainnya karena SK Penetapan dari Direktorat Jenderal sering datangnya terlambat. Contoh, Triwulan I, Januari-Februari-Maret, SK Penetapannya datang sekitar Bulan Mei-Juni, dan seterusnya. Nah, itu pun datangnya bertahap. Sehingga wajar terlambat bayar. Untuk Triwulan 1 dan 2 sudah dibayar semua,”urainya terang.
Bernard Beda lebih lanjut menjelaskan, meski demikian, Dinas tak serta membayarnya karena masih harus mencocokan datanya lagi dengan perkembangan di daerah seperti ada guru yang naik pangkat saat SK dikirim dari pusat, ada nama guru yang sudah tidak ada. Dan, beberapa kendala lainnya, yang membuat pihak Kami harus melihatnya kembali sehingga bikin waktunya molor,”tambahnya lagi.
Sementara itu, untuk Triwulan ketiga, Bernard Beda memastikan akan segera cair dalam pekan ini.
“Kami sudah ajukan SP2D ke Bank NTT untuk dilakukan pembayaran. Sedangkan, Triwulan keempat dipastikan dibayar pada Bulan Desember 2019,”pungkasnya, penuh semangat.
Ia meminta para guru untuk bersabar dan memahami kondisi ini.
Pihaknya, sambung Bernard Keda, terus berupaya maksimal dari waktu ke waktu agar tepat waktu.
Sedangkan, terkait pengangkatan tenaga honor dan operator sekolah menjadi tenaga kontrak daerah, tentu tergantung kemampuan keuangan daerah dan political will lembaga Dewan.
“Prinsipnya, Dinas Pendidikan siap mengakomodirnya untuk kemajuan pendidikan dan juga kesejahteraan para guru dan operator sekolah. Saya kira, ini hal positip yang musti dipikirkan kedepan,”tukasnya lagi.
Sementara, Muhidin DS Tokan, Muhammad Ikram dan Abdul Wahab nyatakan siap memperjuangkan nasib para guru honor dan operator sekolah kedepan.
Meskipun, berkonsekuensi pada kemampuan keuangan daerah.
Muhidin bahkan meminta Bernard Beda Keda dan jajarannya untuk berani melakukan terobosan ke pusat supaya bisa mendapatkan perhatian serius.
Sedangkan, Muhammad Ikram mengingatkan Bernard Beda dan jajarannya agar jangan takut bicara keterlambatan SK Penetapan Direktorat Jenderal ke pihak Kementerian Pendidikan.
Pasalnya, sebut Ikram, ihwal keterlambatan ini sangat berpengaruh bagi proses belajar mengajar para guru. Dan, menimbulkan preseden buruk seolah-olah dana tunjangan profesi guru ini diendapkan di Dinas Pendidikan Flotim.
Hal yang sama disampaikan Abdul Wahab Saleh.
Menurutnya, Dinas Pendidikan tak boleh lengah merespons aspirasi para guru. Sebab, persoalan terlambatnya pembayaran dana sertifikasi ini telah menjadi diskusi serius para guru.
Pihaknya, sebut Wahab Saleh, akan terus mengawasi tahapan ini sampai Triwulan Keempat Desember 2019 tuntas.
Terkait guru honor dan operator sekolah, Wahab Saleh meminta mesti didiskusikan lebih serius nanti. Apalagi, hal ini sejalan dengan agenda utama Presiden Joko Widodo yang menempatkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia menjadi prioritas utamanya.
“Saya kira, Dinas Pendidikan Flotim harus berani mengambil langkah terkait nasib guru honor dan operator sekolah. Kami siap ‘pasang badan’ untuk selamatkan nasib mereka kedepan,”tohoknya, keras.
//Delegasi.Com(BBO)
