Diduga Ijasah Palsu, Bupati Rote Ndao Terpilih Dilaporkan ke Polisi

Kupang, Delegasi.Com – Bupati Rote Ndao terpilih hasil pilkada serentak 2018, Paulina Haning-Bullu, yang juga istri Bupati Rote Ndao dua periode, Lens Haning dilaporkan ke polisi dengan sangkaan kepemilikan ijazah sarjana (S1) yang diduga palsu.

Kasus dugaan ijazah palsu ini dilaporkan di SPKT Mapolda NTT oleh Bima Fanggidae dan Adolfina Koamesa, Selasa (27/11/2018).

Kedua pelapor ini merupakan kontestan dalam Pilkada Kabupaten Rote Ndao.
Bima Fanggidae kepada wartawan di Mapolda NTT mengatakan, bukti ijazah S1 yang diduga palsu tersebut didapatkan setelah pihaknya mengadu ke KPU Rote Ndao, saat sidang yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 25 Oktober 2018 di Kupang.

Bukti- bukti dari surat verifikasi yang diberikan KPU kepada Kopertis sebagai lembaga yang melegalisir ijazah, menyatakan bahwa ijazah terlapor tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa dipakai untuk melamar pekerjaan, atau kenaikan pangkat dan pengembangan karier.

“Itu yang menjadi dasar bagi kami untuk datang melapor, karena ternyata KPU dengan sengaja meloloskan seseorang yang sudah tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai kepala daerah, karena ijazahnya tidak mempunyai kekuatan hukum,” kata Bima.

Ia menjelaskan, jawaban Kopertis terkait keabsahan ijazah terlapor diterima KPU pada 29 Januari, sedangkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada 12 Februari. Jadi KPU sudah mengetahuinya bahwa terlapor tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pilkada.

“Karena KPU meloloskan terlapor sebagai peserta pilkada, maka telah menjadi preseden buruk untuk demokrasi di Indonesia, khususnya di Rote Ndao, karena masyarakat Rote Ndao dibohongi,”tegas Bima.
Ia menyampaikan, melihat format yang dimasukan pihak terlapor di KPU, diketahui agak rancu karena di situ menerangkan bahwa terlapor kuliah dari tahun 2002- 2006 dan mengantongi ijazah S1 Ekonomi Pariwisata STIE Satya Widya Surabaya. Dari masa kuliah yang ada, saat itu yang bersangkutan berstatus PNS di Pemprov NTT. Mestinya kalau orang pegawai negeri kuliah di Surabaya, berarti harus ada surat tugas belajar. Tapi tidak pernah ada lampirannya dan tidak tahu ada atau tidak.
Selain itu, lanjut Bima, dari forlap Dikti didapatkan bahwa status terlapor adalah pindahan, tetapi tidak dijelaskan pindahan dari tempat kuliah mana. Jumlah SKS yang diselesaikan untuk mendapatkan ijazah sarjana pun hanya 42 dari seharusnya 160 SKS. Anehnya lagi, dalam ijazah itu, terlapor diwisudakan pada Maret 2006, tetapi dinyatakan lulus pada April 2006.
Ia menyatakan, pihaknya juga akan melaporkan KPU Rote Ndao, karena diduga telah sengaja meloloskan persoalan ini.

“Mereka (KPU) tahu ini tidak betul tetapi tidak ada upaya untuk membatalkan. Kami baru laporkan kasus ini karena baru tahu sekarang, setelah KPU lampirkan data ini ke kita dalam jawaban kita atas ijazah palsu. Dengan laporan ini kita ingin agar persoalan ini bersih. Pembatalan hasil pilkada memang sudah tidak bisa. Tapi kita kejar ini pidananya karena terkait pemalsuan dokumen negara,” tegas Bima.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Jules Abraham Abast kepada wartawan membenarkan adanya laporan tersebut. “Ya, kami sudah terima laporannya, segera para pihak terkait akan dimintai klarifikasi,” paparnya.

//delegasi(mario/hermen)

Komentar ANDA?