DKP Hendaknya Jadi Fasilitator Untuk Kesejahteraan Rakyat NTT

Kupang, Delegasi.com – Dinas Kelautan dan Perikanan  (DKP) NTT hendaknya menjadi fasilitator dalam pengelolaan kelautan dan perikanan di NTT, sehingga bisa  memberikan manfaat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya.

“Latih dan bimbing mereka agar dapat meningkatkan produktivitas, sehingga ketersediaan dan konsumsi sumber protein maupun gizi ikan dapat terjamin,”kata Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Alxsander Sena saat membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi NTT Tahun 2017 di Hotel Aston Kupang, Selasa (13/6). Sektor Kelautan dan perikanan menurut Lebu Raya memiliki peran strategis dalam mendongkrak pembangunan perekonomian daerah.

“Kita memiliki luasan laut kurang lebih 200.000 km2 yang memiliki beragam jenis ikan bernilai ekonomis tinggi seperti Tuna, Cakalang, kerapu. Garis pantai kita memiliki panjang sekitar 5.700 km2 yang berpotensi untuk pengembangan rumput laut, pariwisata dan penangkapan ikan kecil. Kita memiliki budidaya ikan air tawar seluas 51.870 hektar, air payau seluas 35.455 hektar serta budidaya laut seluas 8.375 hektar. Namun, semuanya itu belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai hal seperti budaya dan pola pikir masyarakat, penerapan teknologi, pengetahunan dan keterampilan,” ungkap Lebu Raya dalam sambutannya sembari meminta agar sinergisitas dan komitmen antara tingkatan pemerintahan perlu ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ganef Wurgiyanto dalam laporannya menyatakan, kegiatan Rakerda bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan di NTT.
“Kita ingin membangun persepsi dan komitmen bersama dengan cara melibatkan secara aktif masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Kita juga ingin meningkatkan produktivitas bidang kelautan dan perikanan dimana pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap hanya sebesar 123.765 ton (31%) dari potensi 393.360 ton/tahun. Sementara itu, pemanfaatan lahan budidaya ikan air tawar hanya seluas 570 hektar (sekitar 1%) dari total 51.870 hektar. Pemanfaatan lahan budidaya laut untuk rumput laut dan kerapu cuma 11.245 hektar (20,92%) dari keseluruhan luas lahan sebesar 53.727 hektar,” pungkas Ganef dalam laporannya.
Tampak hadir dalam kegiatan yang berlansung dua hari itu, sejak tanggal 13 hingga dengan 14 Juni 2017, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Waluyo Abutohir,SH,MM, para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-NTT, para Kepala OPD Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota se-NTT, perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, rekan-rekan media dan undangan lainnya.//delegasi (hermen/ger/hms)

Komentar ANDA?