Dinas PUPR NTT Berupaya Perbaiki 1.000 Km Jalan Provinsi Dalam 2 Tahun

KUPANG, DELEGASI.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTT berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sekitar 1.000 Km jalan propinsi yang rusak.

Upaya keras Dinas PUPR NTT itu untuk mewujudkan janji Gubernur/Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat – Josef Nae Soi kepada masyarakat NTT yang sangat membutuhkan akses jalan layak.

Demikian dikatakan Kepala Dinas PUPR NTT, Maxi Nenabu kepada Tim Media ini terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan provinsi yang dibiayai oleh dana pinjaman dari Bank NTT Rp 150 Milyar dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sekitar Rp 189 Milyar untuk membiayai pembangunan sekitar 300 km jalan provinsi NTT pada tahun 2019.

“Kami sebagai instansi teknis berupaya kerja keras dengan berbagai kiat untuk mewujudkan keinginan Bapak Gub dan Wagub untuk memperbaiki sekitar 1.000 km jalan provinsi yang rusak saat ini dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat NTT terhadap akses jalan yang memadai,” ujar Kadis Nenabu.

 

Sesuai rencana, lanjut Nenabu, penyelesaian pekerjaan perbaikan sekitar 1.000 km jalan provinsi itu akan dilaksanakan dalam 2 s/d 3 tahun anggaran.

“Sesuai rencana, kami akan diselesaikan perbaikan sekitar 906 km jalan provinsi pada Tahun Anggaran 2020-2021. Mungkin akan ada sedikit ruas yang belum tercover, tapi akan diselesaikan di tahun 2022. Jadi dipastikan pada tahun 2022 sudah diselesaikan seluruhnya,” tandasnya.

Menurut Nenabu, untuk menyelesaikan perbaikan jalan provinsi sekitar 1.000 km tersebut dibutuhkan dana hingga sekitar Rp 4 Trilyun.

“Namun kendala kita adalah keterbatasan dana. Kalau jalan propinsi itu kita kerjakan dengan kontruksi HRS (aspal Hotmix, red) maka dibutuhkan dana sekitar Rp 3,8 M per km. Kita sudah upayakan melalui pinjaman, namun tetap tidak cukup,” jelasnya.

Karena itu, jelas Nenabu, pihaknya mencoba melakukan terobosan-terobosan baru.

“Kami memilih jenis kontruksi dengan harapan untuk peningkatan kecepatan tempuh sehingga rata-rata waktu tempuh akan berkurang,” tuturnya.

Terobosan yang dilakukan pihaknya, kata Nenabu, untuk menyiasati keterbatasan dana tersebut.

“Untuk itu, kita menyiasatinya dengan melakukan 3 skenario kontruksi pembangunan jalan, yakni konstruksi HRS (aspal Hotmix, red), GO (perkerasan jalan, red), GO+ (perkerasan dengan zat aditif/perekat, red),” beber Nenabu.

Kontruksi HRS, lanjutnya, akan diutamakan pada daerah-daerah dengan kondisi tanah yang labil dan daerah tanjakan.

“Sedangkan kontruksi GO dan GO+ akan dilaksanakan pada kondisi tanah yang datar dan lebih stabil,” kata Nenabu.

Untuk konstruksi Go, papar Nenabu, akan menelan biaya sekitar Rp 1 Milyar per km jalan. Termasuk pekerjaan tambahan seperti drainase dan dinding/tembok penahan.

Sedangkan dalam konstruksi GO+, lanjut Nenabu, pekerjaan perkerasan jalan akan menggunakan zat aditif dan semen sebagai perekat.

“Jadi tidak lagi harus menggunakan agregat A. Tapi Urpil (urugan pilihan, red) akan dicampur dengan zat aditif dan semen sebagai perekat. Kekuatan/kemampuan menahan bebannya sama dengan menggunakan agregat,” bebernya.

Dengan konstruksi GO+, kata Nenabu, akan menghemat biaya yang cukup besar.

“Dengan konstruksi GO+ tidak akan menelan biaya yang mahal, hanya sekitar Rp 1,5 Milyar per km. Itu sudah termasuk pekerjaan tambahan seperti drainase dan tembok/dinding penahan. Dengan demikian, waluapun biaya kita terbatas tapi jalan yang kita perbaiki semakin panjang,” bebernya.

Pihak, kata Nenabu, akan mengkombinasikan 3 jenis konstruksi tersebut untuk menangani sekitar 1.000 km jalan provinsi yang rusak/harus diperbaiki/ditingkatkan saat ini untuk memberikan akses transportasi yang memadai bagi masyarakat di 22 kabupaten/kota se-NTT.

Target waktu pelaksaannya, jelas Nenabu, selama 6 bulan. Namun untuk tender dari dana pinjaman PT. SMI terlambat karena covid-19 maka pelaksanaannya akan masuk pada tahun 2021.

“Untuk kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PT. SMI, dananya dianggarkan pada tahun 2020 tapi pelaksanaannya akan sampai pada tahun 2021. Sedangkan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Bank NTT, anggaran dan waktu pelaksanaannya tetap single years, pada tahun 2020,” paparnya.

Pinjaman Pemprov NTT dari PT. SMI sekitar Rp 189 Milyar pada tahun 2020, jelasnya, mendapat respon yang baik dari Pemerintah Pusat.

Bahkan NTT masuk sebagai 4 daerah yang melakukan pinjaman untuk pembangunan di daerah.
Untuk rencana tahun 2021, kata Nenabu, saat ini pihaknya sudah mengusulkan kepada PT. SMI.

“Kebutuhan kita sekitar Rp 900 Milyar, namun yang baru ter-cover tahun ini sekitar Rp 340 Milyar dari target Rp 450 Milyar,” ujarnya.

Pihak PT. SMI, jelasnya, telah memberikan sinyal untuk menambah kuota pinjaman di tahun 2021 untuk dapat menutupi kebutuhan dana sekitar Rp 900 Milyar.

“Kita harap pada tahun 2021 nanti kuota pinjaman kita dapat ditambahkan sehingga target pembiayaan kita terpenuhi,” harap Nenabu.

//delegasi (*/adv/tim)

Komentar ANDA?