Kupang, Delegasi.com – DPRD NTT mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mempercepat proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) NTTuntuk diajukan ke Presiden guna mendapatkan surat keputusan (SK) agar pada 1 Juli mendatang sudah ada sekda definitif menggantikan Sekda Frans Salem yang akan mengakhiri masa bhakti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 30 Juni mendatang.
Demikian dikatakan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno kepada wartawan di Kupang, Selasa (13/6/2017). Anwar menyampaikan, panitia seleksi sekda harus mempercepat proses seleksi terhadap tiga nama yang untuk sementara masih lolos seleksi administrasi, yakni Sisilia Sona (Kaban Kesbangpol NTT), Benediktus Polo Maing (Asisten III Setda NTT), dan Tini Thadeus (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT). Sehingga kalau masih ada yang gugur karena tidak memenuhi sejumlah persyaratan, bisa diproses untuk mendapatkan penggantinya. Bila panitia sudah final menghasilkan calon sekda, langsung diserahkan ke gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden. Dengan demikian, pada 1 Juli nanti, NTT sudah mendapat sekda defintif dan mulai bekerja efektif. “Dewan tidak mengintervensi atau tidak berpihak kepada salah satu calon sekda yang sedang dalam proses seleksi. Kita serahkan sepenuhnya ke gubernur dengan harapan pada 1 Juli pemprov sudah mendapatkan sekda baru,” tandas Anwar. Selain itu, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada ini, sangat diharapkan gubernur dan presiden memilih sekda yang profesional, mumpuni, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang baik selama berada dalam lingkungan birokrasi. Juga harus memiliki kemampuan lebih dalam memanage pemerintah, karena sekda merupakan dapurnya. “Posisi sekda sangat penting karena bersama dewan membahas KUA PPAS APBD Perubahan 2017 dan APBD murni 2018. Jika lowong terlalu lama, akan mengganggu agenda penting tersebut,” kata Anwar. Tentang siapa yang paling tepat dari tiga nama yang sedang diproses, kader Golkar ini berargumen, dewan tidak mau mencampuri urusan pemerintah. Tentunya yang diinginkan dewan adalah figur yang dinilai lebih layak, berkompetensi, memiliki kapabilitas, dan integritas yang baik. Karena sekda juga mengemban jabatan sebagai ketua tim anggaran aksekutif dan ketua Korpri. Selain itu sebagai ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terkait mutasi para pejabat eselonering. “Kita hanya minta agar proses seleksi di tingkat panitia dipercepat agar tidak terjadi kekosongan pasca Sekda Frans Salem mengakhiri jabatannya pada 30 Juni mendatang,” papar Anwar.//delegasi (hermen)
