DPRD NTT Sidak RSUD Johannes Pastikan Pelayanan IGD

KUPANG, DELEGASI.COM –  Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di RSUD W.Z.Johannes Kupang untuk memastikan pelayanan pada unit Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan sistem informasi manajemen rumah sakit milik pemerintah provinsi itu.
Ketua Komisi V DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Yunus Takandewa mengatakan, komisi yang dipimpinnya telah melakukan sidak pada Senin (19/10). Pemantauan yang dilakukan secara dekat, pendaftaran pasien secara online maupun mandiri mendatangi rumah sakit sudah sangat baik. Dimana tidak terjadi antrian di loket pendaftaran karena sistem pendaftaran mulai dibenahi.
“Memang masih ada kekurangan seperti fasilitas tapi akan dilengkapi dan dibenahi sehingga pelayanan kepada pasien berjalan lancar,” kata Yunus di Kupang, Selasa (20/10).
Sekretaris Komisi V dari Fraksi PKB, Yohanes Rumat menjelaskan, sidak yang dilakukan itu untuk memantau sekaligus mengevaluasi unit IGD dan pelayanan sistem informasi manajemen rumah sakit. Pasalnya, anggaran untuk kebutuhan unit IGD dan sisem informasi sudah dialokasikan sejak tahun anggaran 2019. Sedangkan tahun 2020 difokuskan pada penyempurnaan peralatan dan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Ia menyampaikan, untuk kebutuhan pelayanan di unit IGD sudah sangat siap. Karena pelayanan di loket pendaftaran yang dibuka sejak pagi, semua pasien sudah terlayani sekitar pukul 09.00 atau 10.00 Wita. Hal ini karena pendaftaran tidak hanya dilakukan secara mandiri yakni mendatangi loket pendaftaran tapi sebagian pasien secara online. Tahap selanjutnya pasien yang telah mendaftar itu disebarkan ke poli- poli sesuai kebutuhan pasien.
“Kita perlu memberi apresiasi terhadap manajemen RSUD W.Z.Johannes yang terus melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan kepada para pasien,” ungkap Rumat.
Menurutnya, walau pelayanan di unit IGD sudah baik tapi masih ada kekurangan peralatan dan SDM sesuai bidang tugas yang harus dilengkapi. Memang ada sejumlah peralatan yang saat pengadaan memenuhi standar dengan kualitas yang baik, tapi seiring berjalannya waktu terjadi penyusutan dan kerusakan. Untuk hal ini perlu ada dana pemeliharaan sehingga tidak ada kata rusak dan kurang alat ketika pasien membutuhan fasilitas dimaksud.
“Manajemen RSUD W.Z.Johannes harus memperhitungkan tingkat penyusutan dan kerusakan barang untuk selanjutnya dianggarkan pengadaannya sehingga tidak merugikan para pasien ketika membutuhkan alat tersebut,” tandas Rumat.
Ia menyatakan, sesuai tugas yang diemban, Komisi V tetap melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan dan pelayanan di RSUD W.Z. Johannes agar setiap poli terkoneksi dengan sistem informasi secara general seperti dengan poli bedah, anistesi, dan bagian keuangan. Dengan sistem yang tertata dan terkoneksi secara baik, akan sangat memudahkan pelayanan dari aspek waktu dan biaya.
“Harus diakui, manajemen pelayanan di RSUD W.Z.Johannes belum sempurna karena ada poli yang belum terkoneksi dengan sistem informasi dan peralatan yang belum lengkap seperti di poli bedah. Kita dorong agar manajemen mengajukan anggaran untuk pengadaan alat dan membenahi sistem pelayanan agar semua terkoneksi secara baik,” pinta Rumat.
Pada kesempatan itu ia menyayangkan kebijakan tim anggaran yang memangkas usulan anggaran dari RSUD W.Z.Johannes untuk kebutuhan obat- obatan. Dimana pada tahun anggaran 2020, manajemen rumah sakit mengusulkan anggaran kebutuhan obat- obatan sebesar Rp24 miliar tapi yang disetujui hanya Rp11 miliar. Minimnya anggaran ini tentunya berdampak pada pelayanan kepada pasien.
“Dewan tentunya sangat mendukung berkaitan dengan urusan kemanusiaan dan nyawa manusia. Tak boleh ada kata kurang obat. Jika rumah sakit milik pemerintah kekurangan obat, sama halnya pemerintah gagal melayani rakyat,” tegas Rumat.

//delegasi (agus tanggur)

Komentar ANDA?