DPRD Sabu Raijua Minta Aparat Hukum Selidiki Sejumlah Proyek Mangkrak

SEBA, DELEGASI.COM – Ketua Komisi III DPRD Sabu Raijua, Leonidas Adoe meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus mangkraknya sejumlah proyek di kabupaten tersebut.

Permintaan itu dikatakan Leonidas kepada wartawan, Senin (14/9/20) siang terkait sejumlah proyek mangkrak di Kabupaten Sabu Raijua.

“Aparat penegak hukum jaksa dan polisi, red) bisa melakukan investigasi serta penyelidikan terkait proyek mangkrak di Kabupaten Sabu Raijua. Biar kita tidak saling menuduh dan tak ada yang mengatakan bahwa kami ini tukang fitnah. Kami minta aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyelidikan di lokasi,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu membeberkan sejumlah proyek yang hingga kini masih terbengkelai. Antara lain : 1) Proyek pembangunan gedung Kantor Bupati, 2) Proyek Pembangunan Kantor DPRD Sabu Raijua, dan 3) Proyek pekerjaan ruas jalan di kabupaten.

“Sekarang kepemimpinan lima tahun sudah hampir selesai. Tapi masih banyak pekerjaan ruas jalan yang mangkrak. Begitu juga dengan pembangunan gedung-gedung kantor pemerintah,” ujar politisi yang akrab disapa Veky Adoe.

Selain mangkraknya proyek pembangunan kantor pemerintah dan ruas jalan, Veky menyebutkan, banyak persoalan di Kabupaten Sabu Raijua yang dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi. “Misalnya pabrik es kini mati suri, perusahaan daerah Raihawu tinggal nama, pabrik AMDK hampir jadi monumen sejarah, pabrik rumput laut tidak lagi berproduksi dan pengelolanya lari meninggalkan utang,” rincinya.

Selain itu, lanjutnya, tambak garam banyak yang terbengkalai. “Produksi garam menumpuk sampai ke loteng di gudang-gudang akibat tidak terjual, banyak karyawan tambak garam yang mengeluh soal sistem pembayaran upah,” beber Veky.

Selain itu, katanya, kebun-kebun rakyat yang dulu begitu masif digenjot kini hampir tidak pernah terdengar lagi gaungnya. “Masih banyak lagi persoalan yang jelas di depan mata kita. Masyarakat silahkan memberikan penilaian,” ujarnya.

Menurutnya, Sabu Raijua adalah daerah miskin. “Tapi ada orang-orang tertentu masih melakukan hal-hal yang tak seharusnya. Ini ‘kan sontoloyo namanya,” ujarnya dengan nada kesal.

Menurut Veky, sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Sabu Raijua masih membutuhkan sentuhan, khusus di bidang pembangunan infrastruktur. “Kalo yang benar-benar peduli kebaikan untuk Sabu Raijua, pasti sonde akan rela membungkus berbagai proyek mangkrak yang merugikan masyarakat dengan berbagai narasi pragmatis,” tandasnya.

“Jadi saya tidak akan pernah bosan untuk bersuara meluruskan yang bengkok. Saya tak akan pernah bosan untuk bicara, baik saat sidang dewan maupun media,” sambung Veky.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Sabu Raijua, Frans Djara Liwe mengatakan, pembicaraan mengenai sejumlah proyek mangkrak di Sabu Raijua sudah lama diangkat ke permukaan. “Dengan harapan, aparat penegak hukum bisa masuk untuk melakukan penyelidikan,” ungkapnya.

Namun sampai saat ini, belum ada proses atau tindakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum. “Bukan kami saja yang melihat, tetapi masyarakat juga melihat kondisi dan keadaan dari proyek-proyek mangkrak tersebut,” ungkapnya.

Frans menambahkan, bila tidak ditindaklanjuti berupa pemeriksaan hukum, maka tentu para penikmat duit dari proyek mangkrak itu bisa tersenyum. “Bila proyek dilanjutkan tanpa diusut secara hukum, tetap menguntungkan para koruptor. Meski bisa jadi kelangsungan proyek mangkrak tersebut sangat berguna bagi masyarakat sekitarnya,” kritiknya

// delegasi(*/tim)

Komentar ANDA?