LARANTUKA-DELEGASI.COM- Kebijakan Negara Terkait
Guru tak lagi masuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ditinjau untuk dikaji ulang oleh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pusat, mendapat dukungan penuh PGRI Flores Timur.
Hal ini disampaikan Ketua PGRI Flotim, Maksimus Masan Kian, S.Pd kepada Media di Larantuka, belum lama ini.
Baca juga: Wisata Pantai Deri Rusak Pasca Dihantam Banjir
Dikatakan, meskipun pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan bahwa guru tak akan lagi memasukkan kategori CPNS mulai tahun 2021, dan bakal dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dimana, keputusan itu disepakati Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN, namun harus dikaji lagi sebelum ditetapkan.
Sesuai Permintaan PB PGRI Pusat melalui Surat dengan nomor 453 / Um / PB / XX11 / 2021, tertanggal 1 Januari 2021, “katanya.
PGRI Pusat, juga Flotim, sebut Maksi Masan Kian, sungguh menghargai dan mengapresiasi niat baik Pemerintah yang akan merekruit satu juta guru PPPK bagi guru honorer berusia 35 tahun ke atas.
Tetapi, tidak mesti meniadakan formasi CPNS guru.
PGRI berpendapat, antara perekruitan PPPK dan CPNS punya sasaran yang berbeda.
Dalam surat Mohon Dikaji Ulang Rencana Kebijqkan Pemerintah tentang Tidak Adanya Formasi CPNS Guru, benar, perekruitan PPPK adalah penghargaan dan kesempatan yang baik bagi guru honorer yang sudah berusia diatas 35 tahun.
Sedangkan, CPNS buka kesempatan bagi lulusan Sarjana Pendidikan yang berusia dibawah 35 tahun.
PGRI, terang Maksi lagi, berpendapat jika niatan pemerintah hanya buka perekruitan PPPK dan tiadakan formasi CPNS Guru, maka profesi Guru menjadi tidak menarik lagi.
“Geografi”.
The, guru adalah profesi yang strategis dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Disisi lain, secara tidak langsung menurunkan minat lulusan terbaik siswa SMA ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), “pungkas Mantan Ketua AGUPENA Flotim ini.
Ia lebih jauh dari, PGRI Flotim pasti dukung penuh PB PGRI Pusat perjuangan ini.
Terlebih pada spirit peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru.
“Iyah, tentunya diharapkan semua kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan guru dan dunia pendidikan, sebaiknya selalu dengar pandangan PGRI sebagai pembanding dalam mengambil keputusan.
Kedepan, kita juga mengharapkan di Flotim pun demikian.
Jika ada kebijakan Pemda yang tak berpihak pada Guru, dan lambannya perjuangan nasib kesejahteraan Guru, secara bersama kita akan perjuangkan dengan berbagai cara, “timpal Maksi, sengit.
Agak spesifik, Maksi, langkah Pemerintah terkait kebijakan PPPK.
Iyah, ini hal baik dan mulia. Dimana sangat membantu 374 orang guru dengan usia diatas 35 tahun.
Ini peluang bagus. Tapi, bagaimana formasi CPNS Guru pun tetap ada, ”tutup tersenyum sembari seruput kopi sore di Sekretariat PGRI Flotim.
// delegasi (BBO)
