Gubernur dan DPRD NTT Sepakat Tolak Ormas Radikal

Kupang, Delegasi.com – Pemerintah Provinsi NTT secara tegas menolak organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mengganti ideolgi Pancasila.

“Sama seperti kita melarang ideologi PKI, kita pun mesti tidak boleh membiarkan ormas-ormas radikal tumbuh dan berkembang,” kata  Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat diwawancarai usai Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah Pergantian Anggota DPRD Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Bhakti 2014-2019 di Gedung DPRD, Senin (8/5/2017).
Menurut Gubernur Lebu Raya, salah satu ormas radikal yang diduga sudah ada di NTT adalah HTI (Hizbulah Thhrir Indonesia).
“Pemerintah Provinsi sudah secara tegas menolak kehadiran organisasi seperti ini. Hari ini (Senin sore, 8/5), saya bersama dengan Forkompinda Provinsi NTT akan mengadakan rapat di Labuan Bajo, untuk membahas hal tersebut dan mengambil sikap tegas dalam bentuk peryataan tertulis, yang menjadi pegangan bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat NTT,” ungkap Gubernur pada kesempatan tersebut.

Lebih lanjut Gubernur dua periode tersebut mengungkapkan, Pancasila adalah konsesus nasional yang sudah final dan tak boleh diutak-atik lagi.
“Pancasila sudah dihayati sebagai ideologi negara selama 72 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Pancasila terbukti sangat ampuh mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam baik itu suku, ras dan agamanya. Sebagai daerah lahirnya Pancasila, masyarakat NTT harus menjadi garda terdepan untuk terus memperjuangkan tegaknya ideologi ini. Kita akan mendesak Pemerintah Pusat untuk mengambil dan menindak tegas ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila,” pungkas Lebu Raya.
Sebelumnya dalam Sidang Paripurna Istimewa PAW itu, Ketua Fraksi Nasdem, Aleks Ena dan Ketua Fraksi PDIP, Gusti Beribe secara tegas meminta kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk menyatakan sikap tegas terhadap berbagai ormas-ormas yang ingin mengganti ideologi Pancasila.
“Kita tidak boleh hanya menyatakan penolakan terhadap ormas-ormas tersebut, tapi juga mengajukan surat resmi dan tertulis kepada Pemerintah Pusat, agar mengambil tindakan tegas terhadap berbagai ormas-ormas radikal tersebut,” pinta Beribe saat melakukan interupsi di tengah berlangsungnya Rapat Paripurna Istimewa tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno,SH. mengatakan pernyataan kedua fraksi tersebut merupakan representasi dari sikap DPRD NTT.
“Pemerintah Daerah perlu menyatakan sikap tegas demi menjaga keutuhan NKRI,” tutup Anwar dalam kesempatan tersebut.//delegasi (germanus/hms)

Komentar ANDA?