Categories: Sosbud

Hadapi Ancaman Kekeringan, Pemkot-DPRD Siapkan Langkah Strategis

Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe //Foto: ISTIMEWA

KUPANG, DELEGASI.COM – Kota Kupang masuk dalam 14 daerah yang akan mengalami kemarau panjang di NTT sesuai rilis BMKG. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD melakukan antisipasi sebagai tanggap darurat terhadap ancaman kekeringan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Jimy Didok, Selasa (22/9/2020) mengatakan dampak dari kemarau panjang adalah masalah kekurangan air bersih dan persoalan kekeringan. Oleh karena itu, memasuki Oktober nanti telah disiapkan 500 tanki air untuk warga terdampak.

“500 tanki untuk masyarakat marginal, sebagai langkah upaya mengatasi kelangkaan air bersih,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengatakan saat ini diajukan usulan anggaran senilai Rp 1 miliar yang dibahas bersama DPRD dan pemerintah. “Kita antisipasi ancaman kekeringan selama tiga bulan ke depan, kita masukkan dalam anggaran perubahan,” jelasnya.

Jimy juga mengungkapkan persoalan ancaman kekeringan ini dibahas bersama Banggar DPRD, sebab persoalan kekeringan ini merupakan hal urgen yang harus ditangani dengan baik.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Kupang, Yuven Tukung mengatakan dalam masa pembahasan kebijakan perubahan anggaran 2020 ini sangatlah tepat untuk diajukan usulan anggaran penanganan dampak bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Salah satunya adalah dengan menyuplai air bagi warga di berbagai wilayah kritis.

Menurutnya, selain menyuplai air, Pemkot harus dapat mengoptimalkan berbagai sumber air lainnya, misalnya Kali Liliba dan mata air Petuk yang hingga saat ini masih terus mengalir.

“Jadi kalau itu mempergunakan anggaran yang besar, maka prinsipnya kami di DPR itu tidak menjadi soal, kami sangat mendukung,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe mengatakan masalah kekeringan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kekeringan ini harus menjadi prioritas untuk ditangani.

“Postur anggaran ini kan masih dalam pembahasan, kalau memang terjadi seperti itu, maka namanya emergensi, kita bisa anggarkan itu,” pungkas politisi PDIP ini.

//delegasi(/*tim)