Ketua DPD PAN Manggarai: Kebijakan Refocussing Paket Proyek di Manggarai Sarat Dendam Politik

KUPANG, DELEGASI.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur Katrina Siena Jimur, menduga keputusan Bupati Herry Nabit tentang refocussing  tahap dua terhadap sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Manggarai sangat tendensius dan sarat dengan dendam Politik.  Pasalnya beberapa paket proyek di wilayah yang merupakan basis pemilih PAN yaitu di Kecamatan Rahong Utara dan Kecamatan Wae Rii dicoret secara sepihak oleh Pemerintah.

“Dengan dicoretnya  sejumlah paket proyek di dua kecamatan yang  merupakan basinya PAN saat Pilkada maupun Pileg, Saya menduga Bupati Hery Nabit masih  ada dendam dengan proses politik kemarin itu,” kata Katrina Siena Jimur Kepada wartawan di Kupang, Minggu (22/8/2021).

Dugaan Katrina Siena Jimur beralasan, sebab ketika anggota fraksinya mempersoalkan refocussing dengan mencoretnya menjadi nol untuk paket proyek di Kecamatan Rahong Utara dan Kecamatan Wae Rii dan sempat dimuat di media, pihak pemerintah tidak langsung menanggapi.  Tanggapan pemerintah justru dilakuan oleh Tim Busernya pemerintah yang dimuat di grup  medsos/FB Grup , dimana terbaca jelas kalau  ulasan dalam tanggapan itu masih ada rentetanya dengan politik balas dendam.

“Saya tau, Tim Busser di Medsos /FB itu miliknya Bupati Manggarai. Itu akun palsu sejak Politik Pilkada tempohari,” tandasnya.

Menurut Katrina Siena, sebagai mitra pemerintah, wajar jika DPRD mempertanyakan soal itu. Karena itu adalah bagian dari fungsi kontrol dan pengawasan para wakil rakyat.

Wajar, kalau  anggota fraksi kami tanya soal itu. Karena itu tugas dan fungsi mereka. Dan wajar juga kalau anggota saya pertanyakan kebijakan Bupati yang mencoret paket paket proyek sudah ditenderkan di daerah pemilih anggota fraksi PAN itu. Kalau mau refocussing ya seluruhnya  dicoret dong. jangan yang lain dicoret, terus yang lainya hanya dikurangi volumenya. Yang lebih parahnya,  yang dicoret sama sekali itu persis  di dapilnya anggota fraksi PAN saja”, tandas Katrina Siena.

 

 

Ketua DPD PAN Manggarai Katrina Siena Jimur yang juga anggota DPRD NTT itu meminta Bupati Mnggarai Herryy Nabit untuk segera menanggalkan dendam politik pilkada kemarin. Karena menurutnya ketika sudah dilantik menjadi Bupati, maka tidak saja  menjadi bupati  dari orang  yang mendukung, tetapi bupati seluruh masyarakat Manggarai, termasuk yang tidak mendukung.

“Sebagai Ketua DPD PAN Manggarai saya sudah tekankn kepada seluruh anggota Fraksi PAN DPRD Manggarai untuk selalu mendukung pemerintah dalam hal kebijakan terhadap penyelenggaraan pembangunan di wilayah Manggarai. Namun  jika ada kebijakan pemerintah yang  tidak berpihak pada masyarakat, kita harus kritisi,” tandas Katrina Siena.

Sebelumnya,  anggota Fraksi PAN DPRD Maanggarai, Ebertus Ganggut mempertanyakan keputusan Bupati Herry Nabit yang mencoret beberapa paket proyek di dapilnya yaitu di Kecamatan Rahong Utara dan Kecamatan Wae Rii.

Ebertus Ganggut mempertanyakan beberapa proyek yang dibatalkan setelah diumumkan pemenang tendernya. Dia tidak mempersoalkan siapa yang mau kerjakan proyek tersebut.Menurutnya itu urusan pemerintah daerah.

“Yang saya soalkan kebijakan ini tidak arif karena dari  13 paket proyek yg sudah dilelang bahkan pemerintah sudah tentukan pemenangnya di batalkan lagi. Diantaranya  ada 4 ruas jalan utama di Rahong Utara yang  ikut dibatalkan dan Kecamatan Wae Rii ada 3  paket padahal paket2 proyek ini beberapa bulan yang lalu. Padahal  kami sudah informasikan ke masyarakat bahwa tahun ini akan di kerjakan. Kalau kebijakannya pemerintah daerah kemarin merasionalisasi sebagaian dari pagu yang ada dari proyek ini saya maklumi. Tapi ini di hilangkan sama sekali. Kalau di kecamatan lain, mereka (pemerintah)      tetap kerjakan dan hanya memangkas sebagian dari pagu pekerjaan yg ada. Kalau di Rahong Utara dan Wae Rii mereka nol’kan,” kata Ebertus kepada wartawan melalu pesan WA, Minggu(22/8/2021).

Diberitakan, Pada tanggal 2 Agustus lalu, Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit menerbitkan Surat Keputusan bernomor: HK/ 253/ 2021 tentang Penetapan Realokasi Belanja Modal dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021.

Surat keputusan tersebut berujung pada refocusing anggaran Belanja Modal pada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai.

Dalam targetnya, refocusing kali ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp18.091.796.302.

Setelah diteliti, tercatat ada 66 paket proyek yang di-refocusing kali ini demi percepatan penanganan Covid-19.

Dari 66 paket proyek tersebut, 18 paket proyek yang sudah ditender dengan pagu sebesar Rp7.493.332.000 dicoret. Sedangkan 48 paket proyek yang tersisa diberlakukan pemangkasan anggaran dan 4 di antaranya dipangkas tanpa sisa anggaran.

Keputusan itu berujung debat panjang yang dimotori  PMKRI Cabang Ruteng.

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (DPC PMKRI) Cabang Ruteng yang mengkritisi keputusan Bupati Nabit tersebut.

Pasca-pernyataan sikap PMKRI Ruteng diberitakan di berbagai media mainstream, banyak pihak memberikan beragam pendapat dan komentar di media sosial.

Singkatnya, pernyataan sikap DPC PMKRI Ruteng menimbulkan perdebatan. Ada yang pro dan ada pula yang kontra.

Dari 66 paket proyek tersebut, 18 paket proyek yang sudah ditender dengan pagu sebesar Rp7.493.332.000 dicoret. Sedangkan 48 paket proyek yang tersisa diberlakukan pemangkasan anggaran dan 4 di antaranya dipangkas tanpa sisa anggaran.

DPC PMKRI Cabang Ruteng St. Agustinus menilai keputusan Bupati Manggarai, Hery Nabit yang membatalkan sejumlah anggaran proyek pembangunan dalam proses refocusing tahap 2 tidak tepat.

Bupati Manggarai dinilai gegabah, karena mengambil keputusan tanpa didahului dengan sebuah kajian akademis, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai.

Dalam siaran Pers yang diterima media ini Kamis 19 Agustus 2021, DPC PMKRI Ruteng menyampaikan keputusan Bupati Manggarai tidak boleh menimbulkan kerugian, maupun masalah baru bagi masyarakat.

“Kami menilai keputusan yang dikeluarkan Bupati Manggarai gegabah, karena sampai sekarang tidak ada kajian akademik yang ditunujukan oleh Bupati kepada publik. Hal ini sangat penting, agar setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati dapat dipahami oleh rakyat sehingga tidak dianggap sebagai opini liar yang menimbulkan kebingungan bagi masyarakat,” kata Ketua Presidium, Hendrikus Mandela.

Menurutnya, kajian adakemik sebagai landasan dari keputusan Bupati sangat penting, sebab harus diingat bahwa proyek-proyek yang sekarang dipotong dan dihilangkan tidak muncul begitu saja tetapi melalui proses politik yang panjang dan disepakati secara bersama oleh legislatif dan eksekutif lalu disahkan melalui prodak berupa perda ataupun sejenisnya.

“Sehingga kalau bicara soal skala prioritas, saya kira seluruh paket dengan jumlah 66 paket ini semuanya prioritas, apalagi 18 paket yang jelas-jelas sudah ditender tetapi kemudian dicoret oleh Pak Bupati. Ini semua sudah melalui sebuah proses, jadi tidak muncul secara kebetulan,” jelasnya.

PMKRI Cabang Ruteng juga menilai, refocussing anggaran tahap dua untuk percepatan penanganan COVID tidak urgen. Seharusnya Bupati menjabarkan penjelasan tentang realisasi anggaran COVID selama ini, sehingga publik mengetahui kondisi belanja APBD untuk penangan COVID tahun 2021, dari hasil penyerapannya pada masing-masing instansi, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Alam, dan Rumah Sakit.

Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik tentang kondisi kas APBD COVID tahun 2021, apakah surplus anggaran atau defisit anggaran, sehingga paling tidak publik memperoleh asumsi dasar, bahwa apakah refocussing tahap dua dengan cara memotong belanja Modal tahun anggaran 2021 layak atau tidak, urgen atau tidak.

//delegasi(hermen/agust)

Komentar ANDA?