Komisi 1 Pantau Pelaksanaan Pilkada di TTU

KUPANG, DELEGASI.COM – Komisi 1 DPRD Provinsi NTT, kamis (16/1/2020), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk mengecek kesiapan lembaga penyelenggara pemilihan Umum di TTU itu dalam menghadapi Pilkada 2020 pada 9 kabupaten di NTT khususnya di Kabupaten TTU.

Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya di KPU Provinsi nttt,13/1/2020, yang mana Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, S. Hut.,M.Si, KPU NTT mengungkapkan besaran anggaran persiapan pilkada di 9 Kab di NTT yakni sebesar Rp189.782.324.450,- untuk membiayai kabupaten Sumba Timur Rp. 29.716.500.000, Manggarai barat Rp. 26.314.613.000, TTU: Rp25.000.000.000, Ngada Rp. 22.062.177.000, Sumba barat Rp. 19.989.034.450, Manggarai Rp19.000.000.000, Belu Rp18.000.000.000, Sabu Rp.15.000.000.000 dan Malaka Rp. 14.700.000.000

Ketua Komisi I, Gabriel Beri Binna, S.Sos, mengatakan bahwa Pilkada kali ini yang berlangsung di 9 kabuapten dianggap sangat penting, oleh sebab itu sangat diharapkan informasi dri kpu ttu terkait dengan konsolidasi dengan pihak terkait.

“saya berharap perkembangan data pemilih dan basis data kependudukan dapat disampaikan kepada kami, bagaimana proyeksinya? Kita masih menggunakan ktp elektronik, jadi pasti datanya masih harus ditata lebih baik lagi, seandainya data basis pemilih kita sudah berbasiskan biometrik seperti afganistan (yang bahkan dalam kondisi porakporanda saja bsa diterpkan) pasti lebih baik lagi” ungkap gabriel beri binna.

Menanggapi pemikiran gab, Paulinus Lape Feka, Ketua KPU TTU, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah2 dan tahapan2 yang dilakukan untuk persiapan pemilu ini, baik sosialisasi disejumlah titik sampai tahapan prekrutan panitia Adhoc yang dilaksanakn pada tgl 17 januari 2020.
“Terkait data pemilih, kami sudah berusaha untuk melakukan pembersihan terhadap data yang tidak valid, pengalaman di KPU, ada kesulitan terkait pendataan, yaitu penduduk yang pindah domisili harusnya dilengkapi administasi kepindahan, ada masyarakat yang mgkn sudah merantau ke kalimatan, malaysia, tidak melengkapi dokumen kepindahan domisili, sehingga masih diakomodir oleh KPU dan menjadi kendala pada saat pilkada. Kami berharap ini menjadi masukan bagi Komisi I, karena memang ini yang sering kami hadapi dan mungkin menjadi masalah umum dibanyak tempat di seluruh NTT” ungkap paulinus.

Anselmus Tallo, SE, anggota komisi I juga mendukung pendapat paulinus terkait pilkada 2020 ini, menurut beliau, yang paling krusial adalah DP4, yang pada pelaksanaannya memang menuai permasalahan, beliau juga menyampaikan bahwa sistem pemilihan sekarang, dengan 430 TPS, PPK ada 24 kecamatan, dengan 171ribu lebih pemilih harus ditata sebaik mungkin. Ada kelurahan yang mgkn sulit terjangkau dengan telkomsel, diharapkan agar dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga pada titik yang tidak ada sinyal, ketua TPSnya dapat didukung dengan jaringan internet dan hp android.

Menjawab kekhawatiran ansel, Paulinus menyampaikan bahwa memang ada 3 kecamatan yang masuk dalam blank spot atau titik yang tidak terjangkau telkomsel, sehingga kami masih mencari jalan keluar untuk kendala tersebut.

Jonas Salean, SH.,M.Si, Wakil Ketua Komisi I juga menanggapi penjelasan oleh Donna elvira Kapitan, selaku Ketua Divisi Teknis KPU NTT yang menyampaikan sejumlah proses teknis yang akan diterapkan pada proses pilkada 2020, dalam tahapan simulasi yang disampaikan KPU RI, proses akan dilakukan secaea online (E-Rekap) dengan memotret c1 pleno pada saat perhitungan suara.

“Saya khawatir kalau sengketa harus bawa surat suara lagi? Skrg calon pegang hanya c1 plano? Kemudian calon pegang apa?
Di kota, C1 saja bisa ada tipu2, apalagi difoto? Bagaimana lagi dengan c1 plano ini? Apalagi terkait partai-prtai kecil, yang tidak ada saksi, di kota saja suara partai kecil dapat dialihkan, Kalau E-Rekap, hanya c1 pleno yang dipakai, maka apabila terjadi sengketa, kita harus bawa surat suara, dipikul dan dibawah ke Pusat untuk menguatkan c1 plano tsb.
Sistem ini, apa daerah spt TTU dapat dicover? Sedangkan di kota saja masih banyak titik yang tidak terjangkau telkomsel, apalagi TTU?” Tangkas Jonas

Melihat dari sudut permasalahan lainnya, Lodovikus Taolin, BA, wakil Ketua Komisi I, juga mengingatkan “ Kantor KPU ini pernah terbakar kan? Tlg diperhatikan kedepannya agar jangan sampai terjadi lagi.” Beliau mengharapkan agar ada tindakan preventif untuk mengurangi potensi2 yang menjadi penghambat pelaksanaan pilkada 2020 di TTU.

Menutup rapat bersama KPU TTU, Gab mengharapkan agar Pilkada TTU 2020 ini dapat membuahkan hasil Pilkada yang bersih dan berkualitas. Kedepannya diharapkan semoga pemilih kita dapat berbasis biometrik sehingga semakin lebih baik.

Informasi bahwa Komisi 1 DPRD akan melanjutkan kunjungan kerja ke 2 kabupaten lagi yakni Kabupaten belu dan Kabupaten Malaka.

//delegasi(tim)

 

Komentar ANDA?