Mahfud Sebut Sempat Terima Surat dari AHY Jelang KLB Demokrat

Menko Polhukam Mahfud MD. (CNN Indonesia/ Tiara Sutari)

JAKARTA, DELEGASI.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sempat menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jelang Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Jumat (5/3) kemarin.

Mahfud mengaku menerima surat tersebut Kamis (4/3) sehari sebelum KLB digelar untuk mengukuhkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi ketua umum mendepak AHY.

“Surat dari AHY memang ada. Saya terima Kamis sore, setengah hari menjelang KLB,” kata Mahfud saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (6/3).

Karena waktu yang sudah sangat mepet, Mahfud mengaku tak ada waktu untuk memanggil kedua belah pihak, baik dari kubu AHY maupun kubu KLB Deli Serdang.

Pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun (tengah) didampingi para kader lainnya menjawab pertanyaan wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). //Foto: Detiknews

Oleh karena itu, pemerintah kata Mahfud hanya bisa menekankan dari sisi keamanan penyelenggaraan KLB tersebut. Yang pasti, kata dia, pemerintah hingga saat ini belum melihat ada persoalan hukum dari kisruh partai berlambang mercy itu.

“Kita tahunya juga sangat dadakan. Jadi kita tekankan pada sisi keamanannya dulu. Bagi Pemerintah sampai sekarang tidak ada masalah hukum di Partai Demokrat karena belum ada selembar permohonan perubahan status hukum,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah mantan kader Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Selain itu, kongres juga menunjuk Marzuki Alie yang sempat dipecat untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Ketua Umum Demokrat hasil kongres tahun 2020, AHY menanggapi hasil KLB tersebut dengan menyatakan kongres tersebut ilegal. Menurut AHY, KLB tersebut digelar tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan inkonstitusional.

//delegasi(CNN)