Malaka Bangkit, Malaka Bermartabat dan Malaka Sejahtera Bersama EB-RTS

“Kita ingin melihat sebuah Kabupaten Malaka Yang Bangkit, Bermartabat dan Sejahtera”

Emanuel Bria

MALAKA, DELEGASI.COM  – Paket (EB-RTS) atau Emanuel Bria dan RoyTei Seran mendorong apa yang disebut “Malaka Bangkit” sebagai visi besarnya dan EB-RTS juga mengharapkan ‘Malaka Bangkit’ menjadi visi besar bersama semua masyarakat Malaka.

“Kita ingin melihat sebuah Kabupaten Malaka Yang Bangkit, Bermartabat dan Sejahtera,” ungkap EB kepada media ini Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, kita tidak bisa bangkit jika kita tidak memiliki SDM yang unggul dan bermartabat. SDM yang dimaksudkan disini ialah soal pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang dimaksud ialah pendidikan formal dan nonformal, seperti; pelatihan-pelatihan, peningkatan skill dan keterampilan-keterampilan yang relevan dengan dunia kerja hari ini.

Lalu soal kesehatan, EB-RTS pastikan akan terus mendorong inisiatif-inisiatif baik pendidikan yang ada sekarang, dan kedepannya EB-RTS akan fokus pada aspek-aspek pencegahan berkaitan dengan kesehatan masyarakat (public health).

Eman Bria atau EB menarik sebuah pengalaman kongkrit kisah pengalaman kongkrit teman-teman dokternya di Cuba yang bergeliat dalam pelayanan akses kesehatan masayarakat di negara tersebut.

“Dulu saya memiliki teman-teman dokter di Cuba yang cukup memberikan inspirasi terkait pembangunan kesehatan masyarakat (puclic health).

Cuba itu sebuah negara kecil di Amerika Latin tetapi memiliki human developmen index (indeks pembangunan manusia) yang cukup tinggi. Grafik pendidikan dan kesehatannya sangat tinggi.

Di bidang kesehatan mereka lebih fokus pada aspek pencegahan. Dokter yang bertugas/tinggal di desa, setiap hari mengunjungi setiap keluarga atau masyarakat dan memperhatikan aspek higyne, kebersihan, kesehatan masyarakat, dsb.

Oleh karena mereka terjun langsung ke masyarakat, maka mereka menghindari sedini mungkin orang pergi ke rumah sakit.

Kalau ada yang ke rumah sakit, maka kita perlu memastikan bahwa fasilitas; sarana-prasarana rumah sakitnya memadai, lalu kesehatan yang gratis.

Universal access to health care itu program global yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia supaya semua orang dapat memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan.

Di Kabupaten Malaka EB-RTS juga akan melakukan hal yang sama; ada medisnya yang akan terus kita kembangkan,” jelasnya.

EB – RTS juga mendorong apa yang disebut sebagai ‘Malaka Yang Bermartabat.’ Kita tahu bahwa dulu Malaka adalah pusat sebuah kerajaan terbesar di pulau Timor, namanya Kerajaan Wewiku-Wehali dengan adat-istiadat budaya yang sangat kental. Nampak dalam perjalanan sejarah berikutnya, tradisi-tradisi yang positif seperti; menghormati, hakneter malu, haktaek malu sudah pelan-pelan menghilang.

“Nah, ini bagaimana semangat nilai-nilai kebudayaan seperti itu bisa kita angkat kembali, kebudayaan kita restorasi, lalu struktur-struktur adat yang selama ini terbaikan kita angkat kembali, dan ini menjadi kekuatan atau modal bagi Kabupaten Malaka untuk dikenal sebagai sebuah Kabupaten yang berbudaya, kabupaten yang unik dan khas tiada duanya di muka bumi, tidak hanya di Indonesia,” paparnya.

EB menambahkan pula bahwa keunikan-keunikan atau kekhasan-kekhasan seperti ini yang perlu kita angkat kembali menjadi sebuah karakter.

“Kita tidak bisa membangun sebuah bangsa atau daerah tanpa sebuah karakter. Karakter seperti ini yang perlu kita bangun kembali, yang akan kita angkat dalam perubahan politik, dalam kehidupan kebudayaan, kehidupan sosial, dsb,” tandasnya.

Nah, bagaimana karakter ini tercermin dalam pengelolaan sebuah birokrasi? Calon Bupati Malaka 2020-2025 itu berujar bahwa EB-RTS ingin mendorong sebuah birokrasi yang bersih, yang efektif dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip meritokrasi dalam sebuah rekrutmen birokrasi harus berjalan.

“Kita (EB-RTS, red) ingin memiliki sebuah birokrasi yang profesional, dimana orang-orang yang tepat menempati posisi-posisi yang tepat (putting right persons in the right place, red).

Itu bukan karena balas jasa politik atau balas dendam politik. Bagaimana Malaka bisa maju sebagai sebuah Kabupaten kalau birokrasinya/mesinnya diisi oleh orang-orang yang tidak tepat,” tandas EB.

Oleh karena itu, tambah EB, kita ingin mendorong sebuah politik rekonsiliasi. Pilkada adalah sebuah proses politik lima tahun, setelah itu ayo mari kita bekerjasama untuk membangun daerah kita karena kita semua adalah anak-anak Malaka. “Kita tidak ingin lagi ada dikotomi antara feha dan foho, kita semua anak-anak Malaka.

Rumah-rumah adat kita saling terhubung dari laut ke gunung, gunung ke laut. Tidak ada yang namanya foho-fehan atau ini anak tiri dan ini anak emas. Ayo mari kita bersama-sama bersatu membangun Kabupaten Malaka,” ajaknya.

Aktifis Pemberdayaan Masyarakat itu juga menyoroti perihal kasus-kasus korupsi di Kabupaten Malaka akhir-akhir ini.

Akhir-akhir ini ada banyak berita tentang beberapa orang pejabat di Malaka yang ditangkap oleh Polda NTT karena dugaan korupsi, menjadi tersangka korupsi bawang merah dan banyak lagi dugaan-dugaan korupsi lain, baik di Kabupaten maupun di desa.

“Ini menunjukkan bahwa sistem managemen birokrasi yang sekarang ini ada tidak cukup ampuh untuk mencegah apa yang disebut korupsi.

Tugas Kepala Daerah memang bukannya untuk menangkap orang yang korupsi (koruptor, red). Itu sudah ranahnya KPK dan polisi. Seorang Pemimpn Daerah atau Kepala Daerah itu harus memastikan bahwa sistem yang dibangun itu sebisa mungkin mencegah korupsi.

Oleh karena itu kita (EB-RTS, red) mendorong sebuah sistem birokrasi yang terbuka, managemen yang terbuka, tatakelola keuangan yang terbuka atau transparan sehingga rakyat bisa tahu sampai satu sen uangnya itu direncanakan untuk apa, dipakai untuk apa, oleh siapa, kualitas pengerjaan proyek-proyeknya seperti apa, ini harus kita buka semua sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi,” pungkasnya.

Selanjutnya dalam kaitan dengan agenda ‘Malaka Sejahtera dengan Ekonomi Kerakyatan’, Politisi Partai PKB itu menguraikan refleksi kritisnya bersama RTS. Pengamatan kami (EB-RTS), sekarang di Malaka itu ekonominya sangat bertumpuh pada pemerintah (government driven economy). Semua itu berasal dari APBD padahal APBD kita terbatas untuk membangun ini dan itu serta bayar kontraktor dan sebagainya.

Ini tidak salah karena itu untuk alokasi dana infrastruktur guna pembangunan infrastruktur dan kita perlu pengusaha-pengusaha swasta atau kontraktor-kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek.

Tetapi kita harus membalikan paradigma ini dari government centric menjadi people centric economy.

People centric economy yang dimaksudkan EB ialah pemberdayaan ekonomi rakyat. “Jadi masyarakat menjadi pusat pelaku ekonominya dan ini akan berdampak pada proses pembuatan kebijakan publik alokasi anggaran di Kabupaten Malaka.

Kita harus berdayakan usaha-usaha rakyat; pertaniannya, perikanannya, industri-industri kreatif dan sebagainya.” tuturnya.

EB-RTS bahkan punya mimpi mau menjadikan Malaka sebagai centra tenun/sebagai pusat industri kreatif tenun di NTT.

“Kita punya penenun-penenun (mama-mama penenun) yang sangat hebat. Nah, bagaimana potensi-potensi seperti ini kita bisa berdayakan, ekonominya kita berdayakan, dan bagi kami ini adalah solusi penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Malaka,” tandasnya.

EB menambahkan pula bahwa banyak sekali anak-anak muda Malaka harus pergi bekerja di daerah lain seperti Kalimantan dan Malaysia karena lapangan kerja di Malaka sendiri tidak tersedia. APBD Malaka sangat terbatas untuk menyediakan lapangan kerja; khususnya ASN.

Karena itu kita harus memikirkan peluang-peluang pekerjaan yang lain di luar itu.

Inilah penjelasan tiga agenda besar Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Eman Bria-Roy Tei Seran (EB-RTS) periode 2020-2025 untuk mendorong apa yang disebut sebagai ‘Malaka Bangkit, Malaka Bermartabat, dan Malaka Sejahtera’. “Bersama Kita Bisa, Merdeka!” tutupnya.

//delegasi(*/tim)

Komentar ANDA?