Kupang, Delegasi.com – Setelah Presiden Jokowi tetap menolak moratorium Ujian Nasinal (UN) yang diajukan berulangkali oleh Menteri Pendidian Nasioanl, Dunia pendidikan Nasioal menghadapi pekerjaan yang besar diawal tahun 2017. Penyelenggara Pendidikkan harus bekerja ekstra kebut untuk mencapai target agar penyelenggaraan UN 2017 berjalan lancer dan sukses.
“Kerja besar kita adalah mempersiapkan UN dengan keterbatasan waktu yang sangat mepet. Esok ada rapat terbatas di kementerian yang dihadiri seluruh Kepa Dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indoneia untuk membahas UN,” kata Sekretaris Dinas Pendidikkan dan Kebudayan NTT, Alo Min, kepada delegasi.com, Rabu pekan lalu.
Alo Min dimintai komentarnya terkait dengan penyelenggaraan UN tahun 2017, yang hingga berita ini diturunkan, presiden Jokowi tetap menolak Moratorium Menteri Pendidikkan Nasioal. Berulang kali Menteri Penddikan Nasional Muhadjir Effendy menghadap Presiden Jokowi agar UN ditiadakan. Sayangnya, permintaan itu ditolak presiden. Padahal dengan keyakinan penuh Effendy segera menghapus UN. Akibat keyakinan itu, sehingga UN 2017 belum ada persiapa sama sekali, sementara waktunya sudah sangat mepet.
‘Kegelisahan’ itu beralasan. Karena menurut Alo Min, selain belum ada Pos Petunjuk Operasional (PPO) hingga dipeghujung Desember 2016 dari Badan Standar Nasional Pendidikkan (BSNP) Kementerian Pendidikkaan Nasional juga Data Nominatif Tetap (DNT) peseta UN mulai dari tingkat SMP sampai SMU/SMK belum dikirim dari kementerian. Mestinya menurut Alo Min, DNT harus segera dikirim untuk menyesuaikan pencetakan soal soal UN nanti. Padahal pada tahun-tahun kemarin, memasuki Bulan Desember, semua mekanisme dan prosedur standar sudah siap, hingga proes pencetakan soal sudah ditenderkan.
“Hinggga saat ini Menteri Pendidikkan Nasional belum menetapkan mekanisme dan jadwal UN, padahal waktunya semakin mepet. Proses tendernya juga belum berlangsung,” tandas Alo MIn.
Kendati pihaknya belum megetahui jadwal pelaksanaan UN 2017 namun Alo Min berharap para guru jangan pernah berhenti untuk selalu mendorong dan memotifasi siswa untuk selalu belajar.
“Merka tidak boleh santai dan berhenti belajar. Karena berbeda dengan tahun lalu, tak ada UN dan penentuan kelulusan adalah pihak sekolah. Mungkin tahun ini (2017) sistimnya berbeda, apakah penentuan kelulusan masih oleh sekolah atau berbeda, kta belum tau. Makanya saya tekankan agar para guru selalu beri motifasi kepada siswa untuk selalu belajar. Dan harus merasa bahwa UN itu penting. UN harus djiadikan standar untuk pendidikkan selanjutnya,” tandas Alo Min.
Diaku, dari tahun ke tahun, NTT selalu berada di zona merah tingkat keluluan dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dan Bahkan mutu pendidikan NTTselalu tidak begerak dari zona itu. NTT kalah bersain dengan provinsi lainya. Oleh karena itu Alo Min berharap semua elemen harus memikirkan dunia pendidikkan di NTT. Pendidikan adalah tanggungjawab bersama.
“Jangan serahkan tanggungjawab itu hanya kepada guru dan dinas pendidikkan. Itu tanggungjawab berama, mulai dari guru, orang tua dan masyarakat serta dinas Pendidikan itu sendiri” ungkapnya.
Kendtai dari aspek presentasi tingkat kelulusan NTT berada di zona merah, namun secara Indeks Integritas UN (IIUN), NTT menempati peringkat pertama. IIUN dinilai sebagai sebuah kejujuran mengerakan soal UN.
Saya tidak membatah, dari aspek UN kita masih sangat rendah. Tapi dari segi ineks integritas kejujuran kita mendapat nilai yang bagus. Bukan soal rendah nilai. Tapi jujur mengerjakan soal. Apa artinya nilai tinggi namun tidak jujur,” kata Alo Min sambil menghiburterhaap lesunya dunia pendidikkan di NTT saat ini. //delegasi.(egi/ger)
