Kupang, delegasi.com – DPR NTT meminta Pemerintah Provinsi (pemprov) NTT agar memperhatikan para guru swasta atau honor dan kontrak yang ada di SMA dan SMK serta di Pendidikan Khusus. Mengingat para tenaga honorer selama ini telah berjasa luar biasa bagi kemajuan pendidikan di NTT. Demikian rangkuman pendapat dua anggota DPRD NTT Yunus Takandewa dan Winston Rondo yang dihubungi secara terpisah kepada wartawan beberapa waktu lalu
“Kita minta perhatikan juga guru swasta atau guri honor yang ada di daerah, namun karena UU telah dialihkan kewenangannya ke provinsi, maka pemerintah wajib memperhatikan guru honor,” kata Yunus.
Selain memperhatikan guru honor, Yunus juga mendesak Pemerintah harus memberi perhatian yang sama untuk sekolah swasta , karena sekolah swasta turut serta dalam mengembangkan pendidikan di NTT, sehingga sama-sama berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di daerah ini.
Sementara itu Winston Rondo , anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib sekolah swasta di NTT. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua BMPS, Winston mengatakan, visi dan misi BMPS adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewenangan BMPS meliputi pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA. Sedangkan untuk perguruan tinggi memiliki organisasi yang berbeda.
Dia menjelaskan, pada masa pra kemerdekaan, SDM NTT dibangun oleh pendidikan swasta yaitu misi dan zending. Namun ketika pemerintah sudah mampu dan mandiri, justru pendidikan swasta diabaikan.
“Marginalisasi ini yang menjadi agenda utama BMPS untuk mendorong pemerintah sehingga memperkuat pendidikan swasta di daerah ini. Ada pendidikan swasta yang kuat sekali tapi ada juga yang lemah, padahal mereka membina SDM yang sama,” kata Winston.
Ia menegaskan, harus diakui bahwa sistem pengelolaan pendidikan saat ini masih jauh dari harapan, bukan hanya pendidikan swasta tetapi juga pendidikan negeri. Buktinya, perhatian terhadap pendidikan kebanyakan berpusat di kota, baik ibu kota provinsi, kabupaten, maupun kecamatan. Sementara pemerintah, dengan politik anggaran hanya fokus pada sekolah negeri.
Winston menyatakan, ketika bergeser ke desa maka keadaannya jauh berbeda dengan kondisi di kota, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah pendidikan swasta. Karena ketergantungan mereka pada sekolah negeri. “Memang sekolah swasta diharapakn agar mandiri, tetapi sekolah swasta yang baru tetap membutuhkan perhatian”, tandas Rondo.//delegasi (hermen)
