JAKARTA, DELEGASI.COM–Masih maraknya Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, yang berangkat melalui jalur Non Prosedural, dan tak dibekali kompetensi serta kapasitas di Balai Latihan Kerja Luar Negeri , juga tanpa melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sesuai amanat UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga rentan jadi korban perdagangan orang, yang kerap pulang terbujur kaku dalam peti mati, sebagaimana beberapa kali menimpa warga NTT, memantik PADMA Indonesia mendesak Negara dan Lembaga-Lembaga Agama serta CSO (Civil Society Organization) wajib hadir menyelamatkan dan melindungi para Pekerja Migran Indonesia.
Oleh sebab, PMI adalah aset bangsa yang telah menghasilkan devisa nomor dua di Indonesia lewat remitensi.
Gabriel Goa juga menyentil, fakta membuktikan bahwa ada sekitar 9 juta PMI tersebar di seluruh dunia.
Baca Juga: PADMA Indonesia Desak Pemerintah Segera Bangun BLK LN Profesional dan LTSA di NTT
Mengutip Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Rendra Setiawan, baru 30 persen keberadaan PWI yang terdata.
Sementara sisanya 70 persen yang belum terdata hingga kini.
“Nah, mengapa belum terdata? Patut diduga kuat PMI berangkat ilegal lewat jaringan mafiaosi Human Trafficking.
Mereka dijual dan tak disiapkan melalui BLK LN untuk mendapatkan pelatihan kompetensi seperti ketrampilan khusus sesuai job order, bahasa asing, pengenalan budaya dan hukum yang dianut negara tujuan, sistem perbankan serta perjanjian kontrak kerja.
Dan,jika terjadi masalah segera menghubungkan Atnaker (Atase Tenaga Kerja) dan Perwakilan RI terdekat,”ujar Gabriel Goa menambahkan.
Hal lain yang ikut disoroti PADMA Indonesia yakni, CPMI ilegal ini tidak melalui LTSA PMI untuk proses kelengkapan dokumen resmi seperti KTP, Paspor, Jaminan Kesehatan, Asuransi Kesehatan dan Jiwa, Visa Kerja, Kontrak Kerja dan Job Order, serta terdaftar di sistem yang ada pada BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Kemenaker RI.
Sejauh ini, fakta juga membuktikan bahwa Pemerintah, baik Pusat melalui Kemenaker, dan Provinsi/Kabupaten/Kota, juga Disnaker belum serius mempersiapkan infrastruktur untuk melatih CPMI.
Apalagi, kantong migrasi seperti NTT hanya memiliki 4 BLK PMI.
Satu milik Pemerintah dan Tiga lainnya milik P3MI, yang mana semuanya berada di Kota Kupang.
“21 Kabupaten se NTT belum memiliki BLK LN.
Jadi jangan heran jika dari Provinsi NTT CPMI ke Luar Negeri nekad melalui jalur ilegal, yang rentan Human Trafficking.
Sementara di lain pihak Pemerintah Pusat bersama mitranya Komisi IX DPR RI sibuk bangun BLK Komunitas sarat kepentingan politik dan lupa bekerjasama dengan AP2TKI (Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia) dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) persiapkan Instruktur-Instruktur handal, berkompetensi dan bersertifikasi untuk melatih CPMI yang akan bersaing di bursa kerja Dalam Negeri melalui AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) dan Luar Negeri melalui AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara),”sambungnya lagi.
Gabriel Goa juga berharap agar Pemerintah wajib mendukung dan bersyukur atas inisiatif luarbiasa yang diprakarsai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (DPP AP2TKI) pimpinan Hj Lolynda Usman,SE,SH (Ketua Umum) dan Hirni Sudarti,SE.MBA (Sekretaris Jenderal) pasca Pandemi Covid-19 telah menyelenggarakan Bimbingan Teknik Training of Trainer (ToT) Metodologi Pelatihan Instruktur Balai Latihan Kerja Luar Negeri Menuju Instruktur Yang Kompeten, Berkualifikasi dan Bersertifikat Nasional yang diadakan di 5 Provinsi yakni DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Bali dan NTB.
Kegiatan ini dimulai di Gedung APJATI, Jakarta tanggal 22 Juli hingga 23 Juli 2022.
“Dan, ini berkat kerjasama antara AP2TKI, APJATI, LSP INNAS, Kemnaker dan BNSP dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu CPMI ke Luar Negeri yang berkompeten dan bersertifikasi menangkap momentum dibukanya kran kerjasama antara Indonesia dengan Negara-Negara penerima kerja di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa, Amerika dan Afrika.
“Pelatihan awal ini untuk 500 Instruktur berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT dan Gorontalo,”kata Bu Loly, Ketua Umum AP2TKI, dalam rilis Pers yang diterima Delegasi.Com, belum lama ini.
Ia menambahkan, kedepan akan melatih di NTT, Gorontalo dan Kawasan Timur Indonesia sebagai kantong migrasi ilegal rentan Human Trafficking,”tegas Ketua sekaligus Putri Indonesia Timur, menyakinkan.
Baca Juga: Flotim Darurat Human Trafficking, Saatnya Dibangun BLK dan LSTA Pekerja Migran Indonesia
“Kami juga sangat mendukung AP2TKI mempersiapkan SDM Instruktur yang akan melatih kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia yang siap bersaing di bursa kerja Internasional,”imbuh Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah.
Giat ini dihadiri juga Wakil dari Kementerian Ketenagakerjaan yakni Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) dan Binapenta.
Pelatihan Vokasi Ditjen Binalavotas tahun 2022 ini menargetkan akan melatih 145.370 peserta.
Gabriel Goa yang juga mewakili peserta asal NTT dan Bang Erwin dari Gorontalo kepada Menaker RI Dr.Hj.Ida Fauziah,M.Si dan jajarannya segera berkolaborasi dengan AP2TKI, INNAS, LSP dan APJATI untuk mempersiapkan Instruktur-Instruktur handal di Kawasan Timur Indonesia seperti NTT dan Gorontalo untuk melatih CPMI asal Indonesia Timur agar memiliki kompetensi dan kapasitas sehingga siap bersaing di pasar kerja Internasional, sekaligus dipersiapkan menjadi Duta Pariwisata Indonesia dalam mempromosikan pariwisata eksotik Indonesia di Negara mana mereka ditempatkan. (*)
