Ia mengatakan, para dokter tersebutsebelumnya mengikuti sekolah sub spesialis atas nama Provinsi NTT, namun setelah tamat justeru meninggalkan NTT.
Di sisi lain, kebutuhan tenaga dokter sub spesialis di RSUD W.Z Johannes sendiri belum sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yang kemudian berdampak pada penurunan kelas rumah sakit tersebut dari kelas B ke kelas C.
“Ini ironis, semestinya pemerintah provinsi lebih tegas untuk hal ini, dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak memberikan izin pindah,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan dokter sub spesialis di Kota Kupang maupun daerah lainnya di NTT sangat dibutuhkan karena masih sangat kurang sehingga berdampak merugikan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
Ia mencontohkan, seperti pasien kanker kebidanan dan kandungan yang tidak bisa diobati di Rumah Sakit Siloam di Kota Kupang karena tidak memiliki dokter sub spesialis kanker maupun kemoterapi.
Darius menambahkan, pihaknya sedang melakukan kajian terkait jumlah dan kapasitas dokter di berbagai rumah sakit di NTT, namun belum selesai.
“Jika sudah rampung kami akan mengirim surat resmi ke para kepala daerah agar memenuhi jumlah dan kualifikasi dokter sesuai batas minimum yang ditetapkan Menteri Kesehatan,” katanya.
Ia menyarankan, perlu adanya skema kerja sama dari pemerintah daerah dengan rumah sakit lain di luar NTT untuk mendatangkan dokter spesialis dalam jangka waktu tertentu.
“Ini untuk upaya jangka pendek, seiring dengan ini perlu ada subsidi APBD untuk menyekolahkan putera-puteri daerah menjadi dokter spesialis,” katanya.
