Categories: Polkam

Pakar Hukum Tata Negara Bilang: Pergerseran Anggaran 60 Miliar Langgar Hukum

Kupang, Delegasi.Com – Kritik Fraksi Partai Demokrat soal adanya pergeseran anggaran senilai Rp 60 miliar oleh Pemprov NTT, belum ada solusi. Pakar hukum tata negara menyebut itu melanggar hukum (Peraturan Daerah/Perda) dan tidak boleh ada pergeseran. Kecuali ada hal-hal yang mendesak.

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT tetap menyoalkan pergeseran anggaran APBD 2019 oleh pemprov tanpa sepengetahuan dewan.

“Anggaran yang dibahas bersama antara pemerintah dan legislatif dan telah ditetapkan oleh DPRD NTT dan termuat dalam Perda, tidak boleh ada pergeseran karena itu melanggar hukum. Boleh kalau ada hal-hal yang mendesak. Kalau pun ada pergeseran maka harus sesuai prosedur anggaran dengan meminta persetujuan DPRD,” kata pakar hukum tata negara dari Fakuktas Hukum Undana, Dr John Tuba Helan kepada wartawan di Kupang, Selasa (2/7/219).

Ia menegaskan, seharusnya ada persetujuan DPRD, sebelum melakukan pergeseran anggaran, karena produk APBD ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPRD.

Karena itu, dia menilai pergeseran anggaran yang dilakukan secara sepihak itu telah melanggar hukum yakni Perda yang dihasilkan bersama.

Ia juga menyebutkan, berdasarkan UU Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, hak anggaran itu berada di DPRD, pemerintah hanya menyusun dan mengusulkan ke DPRD dan dibahas bersama untuk ditetapkan.

“Ketok palu itu berada di DPRD. Jadi perda itu adalah produk bersama. Kalau ada pergeseran harus ada persetujuan dewan,” ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan ada larangan untuk melakukan pergeseran anggaran, tanpa persetujuan DPRD, dan hanya untuk urusan yang mendesak.

“Untuk penggunaan anggaran mendahului perubahan juga harus mendapat persetujuan DPRD, dan sifatnya harus mendesak,” tandas Tuba Helan.

DPRD, menurut dia, punya hak pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah. Karena itu, DPRD bisa meminta penjelasan pemerintah atau mengembalikan anggaran yang digeser ke pos sebelumnya.

“Hak anggaran itu ada di DPRD. Semua produk hukum harus ikut prosedur dan ada persetujuan DPRD,” tegasnya.

Untuk diketahui Pemprov NTT secara sepihak menggeser anggaran yang dibahas bersama DPRD, diantaranya untuk segmen jalan provinsi di Sumba Timur yang telah disetujui di Badan Anggaran sebesar Rp74 Miliar, namun pada Perda APBD berkurang menjadi Rp46 miliar.

Saat Rapat Paripirna beberapa waktu lalu, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyebut pergeseran anggaran APBD 2019 tanpa sepengetahuan DPRD disebut sebagai “Pergeseran Siluman’

Ruas jalan Bokong-Lelogama, Kabupaten Kupang yang disetujui sebesar Rp 155 miliar lebih lalu berubah atau naik menjadi Rp 185 miliar rupiah lebih.

Saat ini muncul lagi anggaran untuk jalan di Poros tengah Pulau Semau, Kabupaten Kupang dengan alokasi Rp10 miliar lebih dan sudah mulai dikerjakan sesuai pemberitaan media.

//delegasi (ger)

Komentar ANDA?

Penulis Delegasi

Recent Posts

Furnitur Ruang Tamu Minimalis Tren dan Desain

Ruang tamu, jantung sebuah rumah, kini bertransformasi. Tren minimalis, didorong oleh penelitian psikologis tentang keterkaitan…

3 jam ago

Seni dinding minimalis Panduan lengkap desain interior

Bayangkan sebuah ruangan, tenang, seimbang, dan penuh ketenangan. Itulah keajaiban seni dinding minimalis. Lebih dari…

3 jam ago

Furnitur minimalis untuk ruang kecil solusi cerdas

Ruang sempit bukan lagi penghalang bagi hunian yang nyaman dan estetis. Faktanya, ilmu desain interior…

3 jam ago

Rumah minimalis dengan arsitektur modern Panduan lengkap

Bayangkan rumah yang bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sebuah karya seni fungsional. Rumah minimalis modern,…

1 hari ago

Rumah minimalis dengan dapur kecil dan fungsional

Bayangkan rumah mungil yang nyaman, di mana setiap sudutnya dirancang dengan cermat untuk memaksimalkan ruang…

1 hari ago

Rumah minimalis dengan penggunaan furnitur minimal Panduan praktis

Bayangkan sebuah rumah, bersih, lapang, dan menenangkan. Bukan sekadar tren, desain minimalis didasarkan pada prinsip-prinsip…

1 hari ago