“Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Partai Demokrat di tingkat provinsi yang di gelar lima tahun sekali. Forum Musyawarah Daerah ini, dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi perjalanan Partai Demokrat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sekaligus membahas dan mengambil sejumlah keputusan strategis mengenai arah, kebijakan, program dan kepemimpinan Partai Demokrat di Nusa Tenggara Timur untuk lima tahun ke depan, demi kejayaan Partai Demokrat di Nusa Flobamora tercinta,” Ferdinandus Leu
KUPANG, DELEGASI.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Kupang pada Jumat(15/10/2021).
Kepastian Musda DPD Partai Demkrat NTT itu disampaikan melalui Surat Pemberitahuan dari Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang copianya diterima Hallo Kupang, Selasa (12/10/2021).
Surat Pemberitahuan bernomor 35/BPOKK/DPP-PD/X/2021 tertanggal 08 Okober 2021 itu ditandatangi Kepala BPOKK , H.E.Herman Khaeron, M.Si.
Dalam pemberitahuan yang ditujukan kepada DPD Partai Demokrat NTT itu menjelaskan bahwa sehubungan dengan agenda menyukseskan konsolidasi Partai Demokrat, BPOKK DPP Partai Demokrat menyampaikan perihal penyelenggaraan Musda Partai Demokrat NTT.
“Dengan ini DPP Partai Demkrat menjadwalkan pelaksanaan Musda DPD Partai Demokrat NTT pada Jumat, 15 Oktober 2021,” demikian isi surat pemberitahuan dari BPOKK DPP Partai Demokrat itu.
Surat Pemberitahuan Musda DPD Partai Demokrat ini adalah kali kedua, setelah sebelumnya BPOKK DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk menggelar Musda pada 24 September 2021. Namun, rencana penyelenggaran Musda batal.
Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Ferdinandus Leu kepada wartawan membenarkan hal itu.
Ferdinandus Leu yang juga anggota Steering Commite Panitia Musda Ke-4 menjelaskan, kegiatan Musda ini sebagai bagian dari mekanisme organisasi, yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
“Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Partai Demokrat di tingkat provinsi yang di gelar lima tahun sekali. Forum Musyawarah Daerah ini, dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi perjalanan Partai Demokrat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sekaligus membahas dan mengambil sejumlah keputusan strategis mengenai arah, kebijakan, program dan kepemimpinan Partai Demokrat di Nusa Tenggara Timur untuk lima tahun ke depan, demi kejayaan Partai Demokrat di Nusa Flobamora tercinta,” jelasnya kepada wartawan di Kupang, Selasa 12 Oktober 2021.
Dijelaskannya, pelaksanaan Musda kali ini juga berbeda dari lazimnya, karena dilakuan secara Virtual Kombinasi (Gabungan antara Musda terpusat dan zoom meeting). Dimana Ketua Umum bersama pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mengikuti Musda secara virtual. Sementara unsur Dewan Pimpinan Daerah, Unsur Dewan Pimpinan Cabang, Unsur Peninjau, Tamu dan undangan, serta Tim Advance dan Panitia Musda mengikuti secara terpusat di Hotel Aston Kupang, denganmengikuti standar protokol Covid-19.
“Karena saat ini kita berada di era Pandemi Covid-19, dimana NTT umumnya dan Kota Kupang khususnya berada di level 2 penerapan PPKM, maka pelaksanaan Musda ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk juga menyiapkan Tim Medis dan ada dalam koordinasi yang baik dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Kupang. Semua ini merupakan bentuk adaptasi Partai Demokrat terhadap situasi Pandemi Covid-19 sekaligus dukungan terhadap Pemerintah terkait upaya mengatasi penyebaran virus Covid-19,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang kerap disapa AHY, kata Ferdinandus Leu, saat memberikan pembekalan kepada panitia daerah, menitipkan pesan agar seluruh kader dan peserta Musda untuk menjunjung tinggi amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Sebab dengan menjunjung tinggi AD/ART partai, merupakan bentuk keteladanan luar biasa dalam praktek berpartai politik.
Dua kandidat Saling Klaim menang
Hingga saat ini, ada dua kandidat yang saling klaim mendapat dukungan mayoritas dari 22 DPC kabupaten atau kota di NTT. Dua kandidat itu, yakni Walikota Kupang, Jefry Riwu Kore, dan Anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat, Leonardus Lelo.
Juru bicara tim pemenangan Jefry, Herry Kadja, menyampaikan, menjelang Musda DPD Partai Demokrat NTT dukungan kepada Jefry Riwu Kore, semakin menguat. Ini setelah ada tambahan dukungan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Menjelang Musda Partai Demokrat, petahana Jefry Riwu Kore menambah koleksi dukungan dari DPC Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan demikian, saat ini tercatat 13 dari 22 DPC di NTT menyatakan dukungan kepada Jefry,” kata Herry Kadja, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kupang, Herry, Sabtu (2/10/2021) lalu.
Hery menyebutkan, 13 DPC yang mendukung kembali Jefry Riwu Kore menjadi Ketua DPD, yakni DPC Demokrat Malaka, Belu, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.
“Dukungan 13 DPC kabupaten atau kota se-NTT ini kami optimistis Pak Jefry Riwu Kore akan kembali memimpin DPD Partai Demokrat NTT periode 2021–2026,” ujar Herry.
Sementara itu, Leonardus Lelo resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua DPD I Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta, Jumat (10/09/2021).
Leo didampingi oleh Ketua DPC Demokrat Kabupaten Ngada, Herman Pinga Pulu, untuk mengantarkan berkas pendaftaran ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.
Juru bicaranya Paskalis Angkur mengatakan, sebagai syarat pengajuan bakal calon Ketua DPD Demokrat NTT Leo Lelo didukung 12 DPC.
“Pak Leo Lelo mendapat dukungan dari DPC seluruh daratan Flores. Ditambah Lembata, TTU, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya,” ujar Paskalis, Jumat malam.
Dengan demikian, lanjut Paskalis, Leo Lelo sudah mendapat dukungan sesuai syarat pengajuan bakal calon yakni mendapat dukungan DPC minimal 20 persen.
“Pernyataan dukungan itu sudah kami peroleh dan sudah diaktanotariskan,” tandasnya.
Paskalis menjelaskan, sejak awal dirinya bersama Leo Lelo sudah melakukan pendekatan ke DPC dan dukungan itu tidak berubah hingga menjelang Musda yang dilaksanakan pada tanggal 15 Okober 2021.
Dikatakannya, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja DPD yang lama. Selain perolehan kursi DPRD Provinsi NTT yang merosot hampir 50 persen, juga dengan kurangnya kepala daerah yang diusung Demokrat menang dalam Pilkada serentak beberapa waktu lalu.
“Periode sebelumnya kita 8 kursi di DPR NTT sekarang jadi empat bahkan tidak memiliki fraksi,” katanya.
//delegasi(Hermen Jawa)
