Categories: Internasional

PBB Terkejut Setelah Pemimpin Separatis Papua ‘Menyusup’ Dalam Delegasi Vanuatu

KTHAM PBB, Michelle Bachelet, terkejut ketika pemimpin ULMWP, Benny Wenda, ada di dalam rombongan delegasi Vanuatu saat menemui dirinya pada pekan lalu. //Foto: AFP

Jakarta, Delegasi.Com- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, terkejut ketika pemimpin kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, ada di dalam rombongan delegasi Vanuatu saat menemui dirinya pada pekan lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bachelet seperti direalis CNN indonesia.com saat berbincang melalui sambungan telepon dengan Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, pada Rabu (30/1/2019) waktu setempat.

“KTHAM menyampaikan merasa ‘caught by surprise’ dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi resmi UPR Vanuatu (Benny Wenda),” demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (31/1).

Kantor KTHAM PBB (OHCHR) sebelumnya menjelaskan bahwa awalnya, Vanuatu meminta bertemu dengan Bachelet untuk sesi Universal Periodic Review (UPR) di markas PBB di Jenewa, Swiss, pada Jumat pekan lalu.

Ternyata, di dalam delegasi tersebut ada Benny yang kemudian menyerahkan petisi referendum kemerdekaan Papua kepada Bachelet.

Kemlu RI menyatakan Bachelet senantiasa melihat “good intention” dari negara anggota PBB yang ingin bertemu dengannya. Namun, langkah Vanuatu tersebut tidak menunjukkan “good intention.”

“KTHAM cukup kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda yang bukan merupakan anggota Delegasi Vanuatu,” tulis Kemlu RI.

Dalam pertemuan itu, Benny menerangkan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Menurut juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasan, setelah itu Bachelet langsung menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan meminta akses ke wilayah paling timur Indonesia tersebut.

“Indonesia sepakat untuk memberikan akses kepada kantor kami ke Papua dan kami menunggu konfirmasi terkait pengaturan tersebut,” kata Shamdasani kepada CNNIndonesia.com.

Hasan memastikan bahwa saat ini pengaturan jadwal kunjungan PBB ke Papua itu masih terus diatur dan diperkirakan bakal terwujud pada tahun ini.

//delegasi(CNNIndonesia/hermen)