YANGON, DELEGASI.COM – Seorang pejabat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Khin Maung Latt dinyatakan meninggal saat menjadi tahanan junta militer Myanmar pada Minggu (7/3). Khin merupakan petinggi partai penasihat negara, Aung San Suu Kyi.
Wakil ketua Partai NLD di Yangon, Khin San Myin mengatakan sebuah foto dari rumah sakit militer tempat Khin meninggal menunjukkan terdapat luka di bagian belakang kepala dan memar di punggunggnya.
Seorang pekerja amal yang menolak disebutkan namanya yang melihat jenazah Khin mengatakan ada luka.
Khin merupakan ketua Partai NLD lokal di Yangon, kota terbesar Myanmar. Seorang teman mengatakan bahwa ia ditangkap pada Sabtu sekitar pukul 9 malam.
Seorang petugas di kantor polisi distrik Pabedan, Yangon, daerah saat Khin ditangkap pada Sabtu (6/3) menolak mengomentari kabar kematiannya.
Seorang juru bicara tentara (Tatmadaw) Myanmar menolak menjawab panggilan telepon untuk mengomentari kabar tersebut.
Ba Myo Thein, anggota NLD dari majelis tinggi parlemen, yang dibubarkan setelah kudeta, mengatakan temuan laporan luka di kepala dan tubuh Khin menimbulkan kecurigaan bahwa dia telah dianiaya selama dalam penahanan.
“Sepertinya dia ditangkap pada malam hari dan disiksa dengan kejam. Ini sama sekali tidak bisa diterima,” katanya kepada Reuters.
Kelompok advokasi, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan lebih dari 50 pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pasukan keamanan. Lebih dari 1.700 orang 
sejak kudeta 1 Februari hingga saat ini telah ditahan oleh militer Myanmar.
Tentara selama ini menolak tuduhan menggunakan kekerasan secara berlebihan terhadap pengunjuk rasa. Militer Myanmar berdalih mengambil kekuasaan setelah komisi pemilihan umum menolak tuduhan adanya kecurangan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan oleh NLD.
Sebulan sejak kudeta militer, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 50 orang telah tewas. Sekitar 38 orang tewas dalam unjuk rasa pada 3 Maret lalu, jumlah korban terbanyak dalam sehari selama kudeta berlangsung.
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Burgener mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan dan memulihkan demokrasi di Myanmar.
//delegasi(CNN)
