Pemerintah NTT Diminta Usulkan Program Prioritas

Kupang, Delegasi.Com– Kegiatan musyawarah pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hendaknya mampu menghasilkan sejumlah program prioritas dari semua sektor untuk diusulkan ke pemerintah pusat untuk dibahas dalam musrenbang nasional.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Arifin Budianto pada kegiatan Musrenbang tingkat Provinsi NTT di Kupang, Rabu (5/4/2017) mengatakan, hendaknya usulan yang disampaikan ke pusat harus dilakukan segera setelah kegiatan musrenbang. Pasalnya, pada 10 April mendatang, akan dialokasikan anggaran untuk semua kementerian dan lembaga.

“Dari usulan prioritas dan rencana pembangunan nasional melalui setiap kementerian dan lembaga akan dicari titik temu untuk bisa dilaksanakan di NTT,” tandas Arifin.

I amengatakan, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi nasional mencapai lima sampai enam persen. Karena itu sangat diharapkan agar pertumbuhan ekonomi di NTT bisa mencapai 5,6 sampai 5,9 persen.

Tentunya sektor andalan yang mesti dipacu antara lain, kehutanan, pertanian, jasa pendidikan, serta informasi dan telekomunikasi. Untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi dimaksud, sangat dibutuhkan sinergitas semua komponen dan tingkatan.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyampaikan, perencanaan merupakan awal dari siklus pembangunan. Dengan demikian, perencanaan harus dilakukan secara baik, karena sangat menentukan gerak pembangunan.

“Prinsipnya, kualitas perencanaan pembangunan harus diperbaiki dan ditingkatkan,” kata Lebu Raya.

Lebih lanjut orang nomor satu NTT ini menyebutkan sejumlah kendala yang masih dihadapi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dan program. Kendala dimaksud yakni proses perencanaan yang panjang dan terkesan mahal mulai dari musyawarah desa hingga musrenbangnas.

Walau prosesnya sudah panjang, tapi belum menjawabi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan anggaran masih tertumpuk di triwulan keempat. Untuk hal ini sangat diharapkan agar pelaksanaan anggaran sudah berjalan normal mulai dari awal tahun anggaran.

Kendala lainnya, belum semua kegiatan program yang dijalankan mewujudkan fungsi pembangunan. Walau terus dibicarakan untuk membangun sinergitas, tapi ego sektoral masih sangat tinggi.

“Kasus hukum yang terjadi akibat pelaksanaan anggaran disebabkan oleh perencanaan yang diusun tidak bagus,” tandas Lebu Raya.

Ketua DPRD NTT menegaskan, kegiatan musrenbang tingkat Provinsi NTT yang digelar ini hendaknya tidak dimaknai sebagai rutinitas dan formalitas yang mesti dijalankan. Tapi lebih dari itu menjadi wadah strategis untuk membahas dan menjawabi kebutuhan masyarakat.

DPRD NTT berharap dan mendorong  pemerintah provinsi untuk terus melakukan koordinasi yang integratif dan sinergis dengan semua kabupaten dan kota. Dengan harapan, program yang dibuat lebih objektif dan rasional sehingga bisa dirasakan dan menjawabi kebutuhan masyarakat.//Delegasi (Hermen)

 

Komentar ANDA?