Pemerintah Target 100 BUMDes Unggul 2019

Kupang, Delegasi.Com – Pemerintah Nusa Tenggara Timur menargetkan 100 Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) unggulan  2019 dan berdaya saing di NTT yang menjadi motor penggerak  bagi BUMDes lainnya di NTT.

 

Demikian disampaikan Gubernur Nusa Tenggata Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa Tingkat NTT Tahun 2019 di Kupang, Jumat (5/4/2019) pekan lalu.

 

Ia berkeyakinan, dengan 100 BUMDes yang hebat di tahun 2019 di mana masing-masing  punya produk unggulan, tentu  akan menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong pembangunan perekonomian desa di NTT.

 

“Orang- orang yang pimpin BUMDes haruslah mereka yang punya jiwa bisnis,” kata Laiskodat.

 

Ia berargumen, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kesatuan gerak dalam berpikir dan bekerja dari gubernur, bupati, camat, kepala desa dan para pendamping. Dengan dana desa yang mencapai Rp3 triliun lebih dari pemerintah pusat, tentunya menjadi modal untuk mendorong NTT keluar dari urutan ketiga terbelakang dan termisikin.

Program dan kegiatan harus mampu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dengan karakter kepemimpinan yang berintegritas.

“Jangan banyak-banyak. Cukup dengan 100 BUMDes yang dipimpin oleh mereka yang punya karakter yang luar biasa dan terbiasa berpikir bisnis. Punya jiwa birokrat kewirausahaan,” tandas Laiskodat.

Ia mengingatkan agar jangan buat  BUMDes dengan struktur hebat dan mengadakan rapat luar biasa  lalu tempatkan orang  seadanya. Hanya dibutuhkan100 BUMDes tumbuh menjadi gerakan hebat dan yang lain pasti akan mengikuti.

“Jangan kita ingin punya 1.000 BUMDes, tapi mati suri  dan tidak aktif semua,” ujar Laiskodat.

Ia kembali mengingatkan agar BUMDes tersebut mengembangkan satu produk unggulan lokal. Pemerintah daerah punya peran untuk melakukan proteksi terhadap potensi-potensi tersebut. Juga membuka akses pasar terhadap hasil olahan BUMDes dimaksud. Misalkan, untuk tiga  kabupaten di Manggarai Raya,  di sana ada produk unggulan Kopi. BUMDes bikin kopi bubuk. Demikian juga Ngada, buat kopi bubuk.  Kopi dari dua daerah ini terkenal dengan aromanya yang sudah mendunia.

Laiskodat meminta tidak perlu berpikir soal pemasaran karena ada perusahaan daerah Flobamor untuk menampung produk-produk tersebut. Yang harus dilakukan adalah mendorong inovasi masuk ke desa sesuai dengan  fungsi pemerintah sebagai fasilitator. Makan dan minum pada acara kantor dan hotel hendaknya dari hasil BUMDes. Kalau semuanya dikerjakan dengan tanggung jawab moril yang sama, maka  pada tahun 2020 akan lahirkan 100 BUMDes  dengan produk-produk  luar biasa yang menggetarkan pentas nasional dan mendorong pertumbuhan BUMDes lainnya.

Ia meminta para kepala desa dan para pendamping untuk bekerja semaksimal mungkin. Sebagai garda terdepan, keduanya harus berperan seperti malaikat karena orang-orang di desa pasti penuh dengan keterbatasan. Kelemahan sekecil apapun dalam membangun BUMDes khususnya dan desa pada umumnya harus segera diatasi. Jangan membiarkan ruang kesalahan menjadi semakin besar. Harus punya semangat kerja tidak hanya bekerja sampai batas tapi  terutama bekerja melampaui batas. Bekerja serius untuk membawa NTT ke luar dari garis kemiskinan.

Kepala Dinas (Kadis)  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Sinun Petrus Manuk menyampaikan, sejak 2015 sampai 2019, total Dana Desa (DD) yang dialirkan ke NTT berjumlah sekitar Rp10 triliun lebih. Pada  tahun 2015, total DD yang digulirkan  hanya  Rp812 miliar lebih. Sementara untuk  tahun 2019 mencapai sekitar Rp3,2 triliun lebih untuk 3.026 desa di seluruh NTT. Namun untuk tahun 2019, baru Kabupaten Manggarai  Barat yang DD-nya sudah ditransfer ke rekening desa. Sementara untuk kabupaten lainnya,  pembentukan produk-produk hukum di desanya masih berproses dan belum selesai, sehingga dananya belum ditransfer dari pusat.

Ia menerangkan, untuk pembentukan BUMDes, belum mencapai 30 persen atau sekitar 987 BUMDes. Yang aktif hanya sekitar 781 unit. Pihaknya akan pantau lagi pada tahun ini terkait model usaha BUMDes yang aktif tersebut.

“Kami meminta kerja sama dari Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pendampingan terkait pembuatan produk hukum desa sehingga dana desa dapat segera ditransfer,” pinta Petrus.

//delegasi(mario/ger)

Komentar ANDA?