OPINI  

Pemkot Anggarakan 12,5 Miliar Untuk BPJS Kesehatan

Avatar photo
Anggota DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek didampingi Lurah Oesapa, Kia Kia saat tatap muka dengan warga RSS Oesapa, Kamis(24/10/2019). //Foto.Dok Delegasi(ger wisung)

KUPANG, Delegasi.Com – Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan Rp2,5 miliar untuk askses kesehatan melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek saat reses bersama warga Perumahan RSS Oesapa Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Kamis(24/10/2019).

Foto bersama anggota DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek dengan warga RSS Oesapa, Kamis(24/10/2019). //Foto.Dok Delegasi(ger wisung)

 

Ewalde Taek berharap dengan adanya BPJS kesehatan,  para RT, RW dam para lurah selalu berkoordinasi untuk mendata warga yang benar benar membutuhkan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Data itu disebut dengan Data Terpadu nantinya diserahkan ke Dinas Sosial Kota Kupang untuk diverifikasi, sehingga bisa dikelompokan mana keluarga yang kurang mampu.

“Keluarga yang kurang mampu dan telah diverifikasi itulah yang nantinya akan memdapat layanan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS),” kata Ewalde.

Menurut Ewalde, pihaknya selalu berjuang agar pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu di Kota Kupang bisa terwujud, dengan mengalokasikan anggaran APBD yang lebih besar untuk jaminan keahatan.

Tatap muka anggota DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde Taek dengan warga RSS Oesapa, Kamis(24/10/2019). //Foto.Dok Delegasi(ger wisung)

 

Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah pusat untuk menaikan anggaran jaminan kesehatan pada tahun 2020 dua kali lipat dari anggaran tahun ini.

Pada moment itu juga anggota DPRD Kota Dapil Kota Lama dan Kelapa Lima itu menyampaikan terimakasih kepada warga perumahan RSS Oesapa yang telah memilih Partai PKB dan dirinya yang secara pribadi mendapat 300 suara.

Dalam sesi dialog bersama warga, usulan warga yang disampaikan Ruben Nguru meminta Pemkot untuk memperbaiki jalan lingkungan, pembangunan drainase, lampu jalan solar sel.

Sementara Benyamin Beremali, meminta DPRD untuk memfasilitasi penyelesaian aset infrastruktur jalan dalam kompleks yang belum jelas. Apakah status jalan itu masih menjadi tanggungjawab developer atau pemerintah provinsi. Atau apakah sudah dialihkan ke pemerinta kota. Jika sudah dialihkan akan menjadi jelas,  pasti ada perhatian dari pemerintah kota.

Terhadap usul saran itu, Ewalde berjanji akan berkoordinasi dengan walikota dan jajaranya terhadap persoalan itu.

Karena menurut Ewalde, APBD Kota Kupang saat ini mencapai Rp1,2 trilium, sehingga bisa tercover semua persoalan infrastruktur di Kota Kupang.

//delegasi(ger wisung)

Komentar ANDA?