Pemprov Bangun 388 Unit Rumah Layak Huni di NTT

Kupang, Delegasi.Com – Tahun 2019, pemerintah mengalokasikan Rp20,86 miliar untuk dana pembangunan 388 Rumah Layak Huni dan Sanitasi di NTT.

Dana yang bersumber dari APBD itu disalurkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) NTT.

Demikian disampaikan  Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPR NTT, Daniel Wilton Foenay kepada wartawan di Kupang, Jumat (30/8/19).

Wilton mengatakan, dana sebesar itu dialokasikan untuk membangun 388 unit rumah dengan dana sebesar Rp17,5 juta per rumah untuk 21 kabupaten. Sementara untuk 1.005 unit sanitasi dialokasikan dana sebesar Rp14 juta per unit.

“Tahun ini kita bangun 388 unit rumah yang tersebar di 21 kabupaten dan rata-rata satu kabupaten mendapat 18 sampai 19 unit rumah. Dan lokasi yang akan kita bangun di tempat pengembangan pariwisata,” kata Wilton.

Dikatakan, alokasi dana Rp 17,5 juta akan terbagi dalam dua item yakni Rp 15 juta untuk bantuan bahan bangunan rumah dan Rp 2,5 juta untuk biaya AOK atau upah kerja karena sifatnya swadaya.

“Rumah yang kita dibangun itu adalah Tipe 36. Dan dana Rp 15 juta itu tidak cukup sehingga bantuan kita namakan bantuan stimulan perumahan swadaya provinsi (BSPSP). Hal ini lakukan untuk membedakan BSPS karena ada program dari Kementerian PUPR melalui SNVT Pendirian Perumahan juga ada program BSPS,” ungkapnya.

Untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan sanitasi di NTT sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur NTT. Kegiatab perumahan itu untuk mendukung gubernur dan wagub dalam mengurangi kemiskinan. Karena indikator kemiskinan ada sekitar 14 item.

Namun indikator yang paling banyak itu adalah dari perumahan dimana ada lima atau enam item.

“Kita disini mendukung untuk mengurangi kadar kemiskinan di NTT. Dari aspek perumahan yang kita lihat bukan hanya orang punya rumah ssbagai menjadi tempat untuk keluarga atau orang jadi sehat. Tapi kita inginkan rumah yang sehat sesuai dengan standar dan kriteria yang ada,” bebernya.

Lebih lanjut kata dia, di NTT masih banyak masyarakat miskin dan rumah tidak layak huni sehingga pihaknya lebih fokus untuk membangun rumah di wilayah-wilayah pariwisata. Persoalan yang dihadapi sekarang ini adalah tempat-tempat pariwisata yang ada jauh di pelosok-pelosok dan belum ada tempat penginapan sehingga para wisatawan harus kembali dan mencari penginapan.

“Jika kita membantu masyarakat membangun rumah yang layak di distinasi-distinasi wisata maka para wisatawan bisa menginap di rumah warga yang disulap menjadi home stay. Dengan demikian wisatawan bisa menikmati tempat wisata yang ada tanpa harus mencari penginapan yang lebih jauh,” ujarnya.

Sejauh ini kata dia, program pembangunan rumah banyak yang sudah dilakukan oleh beberapa perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT dimana alokasi dananya dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal sebesar Rp 50 juta. Kemudian rumah yang akan dibangun harus memiliki sertifikat tanah yang jelas sehingga tidak ada komplain dari pihak manapun.

“Kalau dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mereka bangun rumah baru. Kita disini bantuannya bersifat swadaya atau peningkatan kualitas. Program ini sasarannya untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah karena kita sifatnya swadaya dari masyarakat,” pintanya.

Pada kesempatan itu dia juga menjelaskan, pembangunan sanitasi sebanyak 1.005 unit itu untuk mendukung program penanggulangan stunting di empat kabupaten yakni Kabupaten Sumba Barat, Nagekeo, Ngada dan Manggarai.

“Dan sekarang ini kita lagi mau droping bahan untuk tahap awal karena langsung dikelola oleh masyarakat bukan dinas  lagi. Karena kita di dinas hanya melakukan perencanaan dan pendampingan,” ujarnya.
//delegasi(hermen)

Komentar ANDA?