Perjanjian New York 1962 dan Pangkal Kisruh di Tanah Papua

Di Surabaya, ada kisruh di Asrama Papua dipicu kesalahpahaman soal bendera. Sementara di Malang, bentrok terjadi berawal dari aksi demo memperingati  Perjanjian New York yang diperingati setiap tanggal 15 Agustus.

Dua hari jelang peringatan HUT RI, aktivis Papua memang rutin menggelar peringatan Perjanjian New York.

Di Jakarta, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengirim undangan untuk media untuk meliput aksi peringatan tersebut di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Amerika dinilai turut bertanggung jawab sehingga terbit perjanjian tersebut yang dinilai tidak menguntungkan warga Papua.

Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda dengan difasilitasi oleh Amerika Serikat.

Perjanjian ini digelar karena sebelum perjanjian ditandatangani, Indonesia mendesak agar Papua yang masih dikuasai Belanda untuk diserahkan.

Beberapa poin Perjanjian New York antara lain Belanda harus menyerahkan Papua pada badan PBB, United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) paling lambat 1 Oktober 1962.

Perjanjian New York ini pula yang jadi landasan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 digelar.

Dalam Perjanjian New York, referendum harus digelar dengan mekanisme satu orang satu suara atau one man one vote. Dengan kata lain, setiap penduduk Papua memiliki suara untuk menentukan pilihannya.

Namun mekanisme Pepera ini dipermasalahkan. Tokoh Papua, Socratez Sofyan Yoman mengatakan Pepera tidak sesuai dengan kehendak Perjanjian New York karena mekanisme one man one vote tidak diterapkan.

Dia mengungkapkan itu dalam artikel berjudul Ketidakadilan dan Kepalsuan Sejarah Integrasi Papua ke Dalam Wilayah Indonesia Melalui Pepera 1969.

“Pepera 1969 telah dilaksanakan di Tanah Papua Barat sesuai dengan sistem Indonesia, yaitu musyawarah. Pelaksanaan dengan cara Indonesia ini sangat berlawanan dengan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang disetujui oleh PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia bahwa Pepera 1969 dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme Internasional, yaitu one man one vote,” tulis Socratez.

Kala itu, total penduduk Papua sekitar 800 ribu jiwa. Namun, hanya 1.025 yang terlibat musyawarah untuk menentukan nasib Papua selanjutnya, merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia.

Aktivis Papua yang lain Filep Karma pernah menyesalkan hal itu. Filep masih berusia 10 tahun saat Pepera dilaksanakan. Namun, dia mendapat banyak cerita dari sanak saudaranya yang lebih tua tentang kejanggalan Pepera.

Dia mengamini bahwa berdasarkan Pepera, Papua tidak merdeka menjadi negara sendiri, melainkan bergabung bersama Indonesia. Namun, paksaan dan intimidasi mewarnai sebelum dan saat Pepera dilaksanakan.

Dengan demikian, tak aneh jika hasil Pepera menyatakan lebih banyak yang ingin bergabung bersama Indonesia daripada merdeka sebagai negara sendiri.

“Pada 1969, akhirnya hanya 1.025 orang dipilih oleh pihak Indonesia untuk 100 persen mendukung integrasi dengan Indonesia. Mereka diancam dan dipaksa memilih Indonesia. Ini secara prinsip bertentangan dengan Perjanjian New York,” kata Filep.

Perjanjian New York ini kemudian yang dinilai jadi pangkal penyebab Papua jadi bagian Indonesia hingga kini. Sementara sejumlah kalangan di Papua ingin agar bumi cenderawasih berdiri sebagai negara sendiri.

Papua Dipertahankan Belanda

Jauh sebelum Perjanjian New York, Papua sudah menjadi objek sengketa antara Indonesia dan Belanda sejak Proklamasi 1945. Kesepakatan sulit tercapai hingga Indonesia bertekad melancarkan operasi militer.

Pada 17 Agustus 1945, Sukarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, secara berturut-turut, negara lain memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia.

Namun, tidak dengan Belanda. Usai Perang Dunia II, Belanda datang lagi ke Indonesia dengan tujuan kembali menganeksasi.

Mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda kemudian melakukan aktivitas militer secara intensif.

Sejumlah perjanjian untuk menengahi konflik Indonesia-Belanda dilakukan. Dari mulai Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Dalam KMB, Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi, Indonesia harus membayar utang pemerintah kolonial Hindia Belanda di masa silam hingga peperangan yang terjadi sejak 1945.

Belanda mengakui wilayah Indonesia kecuali Irian Barat atau Papua bagian barat (tidak termasuk Papua Nugini). Daerah tersebut akan tetap dikelola oleh Belanda. Soal Papua akan dibahas kembali satu tahun kemudian.

Seiring berjalannya waktu, Belanda selalu mengulur-ulur soal wilayah Papua. Sementara Presiden Sukarno selalu menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Semboyan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun terus digaungkan.

Mengutip Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008) Indonesia sudah membawa persoalan Papua ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Namun, tidak pernah mendapat hasil yang memuaskan.

Hingga kemudian, Sukarno membentuk Komando Mandala pada 2 Januari 1962 sebagai tindak lanjut dari Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Sukarno merumuskan Trikora pada Desember 1961.

Komando Mandala dibentuk untuk membebaskan Papua dari Belanda dengan operasi militer. Mayjen Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala.

“Batalkan ‘negara papua’ itu! Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat! Gagalkan! Kibarkan bendera kita! Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum! Mobilisasi umum bagi yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialis Belanda,” ucap Sukarno saat berpidato.

Gelagat Indonesia yang semakin serius merebut Papua menyita perhatian internasional. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk bersikap lunak. Amerika Serikat meminta Belanda mau duduk dalam perundingan.

Belanda akhirnya mau duduk berunding yang akhirnya menelurkan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962.

//delegasi(*/hermen)

Komentar ANDA?