PGRI Flotim Sambangi Dinas PKO & DPRD Flotim Minta Perhatikan Nasib Guru

LARANTUKA-DELEGASI.COM– Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur (Flotim), Senin (31/05/2021) menyambangi Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga (PKO) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta perhatian serius terkait beberapa persoalan yang dihadapi guru Flotim, yang terbawa dari tahun ke tahun seperti gunung es.

Ketua PGRI Flotim, Maksimus Masan Kian,S.Pd memimpin langsung 30 pengurus PGRI Flotim, dari 19 Cabang se-Kabupaten Flotim, dengan titik start dari Sekretariat PGRI Flotim pukul 09.00 WITA.

Demikian keterangan Pers yang disampaikan Maksimus Masan Kian kepada Delegasi.Com, Selasa, 01/06/2021, Pagi.

Ia menyebutkan, saat tiba di Dinas PKO Flotim, ada kesan awal yang kurang baik, dimana para pengurus PGRI Flotim tak langsung diterima, lantaran tak ada satu pejabat pun yang bertanggungjawab menerima mereka.

“Kami menunggu hampir dua jam, sebelum akhirnya bisa bertemu dengan Kepala Bidang Dikdas Jhon Ukat.

 

Saya sempat berdebat di beranda Dinas PKO Flotim dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Thomas Boleng, karena keinginan Dinas PKO Flotim hanya Ketua PGRI Flotim yang bertemu dengan pejabat.

Nah, hal ini sontak ditolak bersama oleh Ketua-Ketua Cabang.

Dan, semuanya langsung bergerak menuju ke ruang Kabid Dikdas, Jhon Ukat.

Namun, jawaban secara lembaga, dalam hal ini Kabid Dikdas, sangat tidak memuaskan, yakni hanya sebatas, Kita tunggu kehadiran Plt. Kadis PKO dari Kupang,”terang Maksi Masan Kian.

Lebih lanjut, sebut Masan Kian, setelah mendengar jawaban Jhon Ukat yang amat mengecewakan itu, dan meminta dijadwalkan lagi dialog pasca tibanya Plt.Kadis PKO, pihaknya pun menyerahkan dokumen aspirasi berupa persoalan terkait layanan administrasi kepegawaian bagi guru Flotim, kesejahteraan guru Flotim, regulasi yang mengatur tentang guru, mutasi guru, media informasi, peningkatan profesionalisme guru dan pertanggungjawaban iuran Kopri.

Usai di PKO Flotim, sebagaimana rilis PGRI Flotim, Masan Kian dan Tim PGRI Flotim menuju ke gedung Bale Gelekat Lewotanah, DPRD Flotim sekitar pukul 11.05 WITA.

 

Langsung diterima secara baik oleh Ketua Komisi C, Ignas Boli Uran, Wakil Ketua, Muhidin Demon Sabon, Martinus Welan dan Yohanes Ola Tobi.

Dialog berjalan 3 jam lebih.

PGRI Flotim pun membacakan point-point aspirasinya.

Dan, direspons cepat Komisi C DPRD Flotim, bahkan Dinas PKO Flotim dinilai sangat tidak profesional melayani para guru.

“Kasus Ibu Guru Ribbka Nitti dan 6 Guru Pengawas yang diturunkan menjadi guru, amat mendapat perhatian serius Komisi C DPRD Flotim.

Bahkan, Anggota Komisi C, Yohanes Ola Tobi, pun kembali ulangi pernyataan Asisten I Setda Flotim, bahwa Dinas PKO Flotim telah alpa dalam tangani persoalan guru,”timpal Maksi Masan, lagi.

Guru muda hebat, yang sukses menggawangi seluruh Konferensi Cabang PGRI Flotim, dan banyak terobosan baru ini, juga beberkan terkait quota PPPK bagi Flotim, dimana DPRD Flotim tak bisa jamin penambahan quota.

Pasalnya, tahapan mulai dari pengajuan awal terkait kebutuhan, sudah dilakukan.

Dan, hasilnya Flotim dapat jatah 552 orang.

Sementara berkenaan dengan guru honor di sekolah swasta yang tidak mendapatkan porsi pertama dalam seleksi PPPK, sebut Maksi Masan Kian, DPRD Flotim juga terbatas wewenangnya.

“Tentang ini, Kami PGRI Flotim akan datang langsung ke Jakarta untuk sampaikan,”tegasnya, semangat.

PGRI Flotim juga sentil masalah urus kenaikan pangkat untuk diperhatikan secara serius.

Pasalnya, dari data yang dihimpun, guru-guru sering dipersulit.

“Berkas tercecer, lalu ketidakjelasan waktu, antara pemberkasan akhir hingga SK Kenaikan pangkat diterima,”semprot Mantan Ketua AGUPENA Flotim ini.

Padahal, kenaikan pangkat adalah penghargaan negara kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mestinya jangan dipersulit dan diakal-akali.

Sedangkan, terkait nasib sertifikasi Kesra dan non sertifikasi, dijelaskan, sertifikasi satu bulan pada triwulan ke IV akan dibayar pada waktunya.

 

Demikian juga non sertifikasi.

Untuk Kesra, menurut penjelasan DPRD Kabupaten Flotim, Triwulan III-IV tahun 2020 belum dibayar dan di tahun 2021 tidak dianggarkan.

PGRI pun mendesak dijelaskan secara terbuka selisih bayar antara nominal dalam SK Kepala Sekolah yang tertulis Rp.485.000, sementara realisasinya Rp.150.000.

Sementara regulasi yang mengatur tentang Guru, PGRI Flotim berpendapat, mestinya ada sosialisasi yang baik dan berkala.

Hal ini penting untuk membangun pemahaman yang baik di kalangan guru.

Misalnya, tentang kenaikan pangkat, pensiun, mutasi guru, pengangkatan kepala sekolah dan pengawas.

Khususnya, terkait mutasi guru, Maksi Masan Kian tegaskan, mesti dilakukan berdasarkan kebutuhan di sekolah, yang diawali dengan kajian yang matang, dan tidak karena like and dislake.

“Apalagi diboncengi oleh kepentingan politik dengan tujuan ‘menekan’ guru,”tohok Masan Kian, Guru berprestasi nasional, yang pernah jadi duta pemuda pelopor pembangunan Pancasila, yang bertemu langsung Presiden Jokowi.

Hal lain yang menarik dari temu dialog PGRI Flotim versus Komisi C DPRD Flotim ini, ialah : meminta Dinas PKO Flotim segera miliki website.

“Ini untuk permudah akses informasi, dimana bisa jadi corong memuat seputar data guru, regulasi pendidikan, juga info lainnya tentang dunia pendidikan.

Sumber informasi secara sederhana dapat dikembangkan, diantaranya Facebook resmi, Youtube resmi, Instagram dan media lainnya secara resmi.

Bahkan, boleh juga adanya Media Cetak Pendidikan milik Dinas PKO Flotim sebagai media edukasi bagi guru,”sergap Masan Kian, optimis.

Sembari tawarkan agar perlu juga digelar Bimtek, Workshop, Simposium, Seminar dan kegiatan lainnya sebagai ruang belajar meningkatkan kompetensi guru.

Disamping, perlu juga program studi tiru dan banding sebaga inspirasi, termasuk beasiswa bagi guru berprestasi.

“Saya kira, Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara mandiri mesti digagas juga, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT).

Demikian pula, soal Iuran Korpri, harus ada pertanggungjawaban, minimal 5 tahun terakhir.

PGRI sebagai penyumbang iuran yang tidak sedikit, juga kiranya dilibatkan selalu dalam komposisi kepengurusan, jika memungkinkan,”tutupnya.

Dialog dengan Komisi C DPRD Flotim, berakhir dengan penyerahan pernyataan sikap PGRI Flotim.

Dan, pernyataan komitmen saling terbuka dan kontrol kedepan.

(Delegasi.Com/BBO)

Komentar ANDA?