Categories: Polkam

Pilkada Tidak Sekedar Merebut Kekuasaan

kegiatan Training of Trainner (TOT) Pelatih Pelatihan Militansi dan Gerakan Door to Door Campaign Pelatihan Saksi dan Pelatihan Pendampingan Sengketa Pilkada BP Pemilu, BPSN, BBHA oleh DPD PDIP NTT di Kupang, Jumat (3/11/2017).

Kupang, Delegasi.com – Pelaksanaan pesta demokrasi termasuk pilkada 10 kabupaten dan pilgub 2018 di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak sekedar merebut kekuasaan atau menang, tapi menunjukkan tanggungjawab dalam mempertahankan empat pilar kebangsaan.

Demikian arahan Ketua DPD PDIP NTT, Frans Lebu Raya kepada para kader partai berlambang banteng itu pada kegiatan Training of Trainner (TOT) Pelatih Pelatihan Militansi dan Gerakan Door to Door Campaign Pelatihan Saksi dan Pelatihan Pendampingan Sengketa Pilkada BP Pemilu, BPSN, BBHA di Kupang, Jumat (3/11/2017).

Kepada para peserta, Lebu Raya mengingatkan, tidak perlu ragu untuk menunjukkan eksistensinya dan komitmen partai dalam mempertahankan empat pilar kebangsaan. “Tugas kita semua untuk sampaikan ini, berpikir besar tapi harus bertindak lokal,” katanya.

Lebih lanjut, Lebu Raya menegaskan, agar semua kader bekerja maksimal sehingga bisa menang dalam pilkada. Bekerja bukan hanya karena uang. Dengan demikian menjadi pengawal empat pilar kebangsaan.

“Kita bisa identifikasi partai mana saja yang setia menjaga empat pilar kebangsaan,” kata Lebu Raya.

Pada kesempatan itu, Lebu Raya juga mengingatkan pentingnya kerja sama dan kekompakan untuk memenangkan pilkada. Jika ada kekurangan hendaknya dibicarakan secara internal.

“Hendaklah saling menjaga dan menghargai, jangan saling bully dan menceriterakan hal negatif, abaikan hal kecil untuk menggapai perjuangan,” tegasnya.

Dia menambahkan, menghadapi hajatan pilkada tidak sedang mengurus diri, tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak, daerah dan bangsa ini.

Ketua DPP PDIP, Andre Hugo Parera mengatakan, PDIP harus mampu merebut kekuasaan dalam pilkada. Karena itu, harus mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari proses rekruitmen, kampanye, pengawalan suara hingga mempersiapkan diri jika ada masalah hukum.

“Karena banyak keputusan pemenang pilkada terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Ketua Panitia kegiatan, Kornelis Soi meminta para peserta serius dan disiplin sejak awal kegiatan 3 – 5 November. Akhir kegiatan akan menghasilkan rekomendasi untuk ditindak lanjuti. Jumlah peserta yang sudah hadir sebanyak 102 dari 127 orang yang sudah dikonfirmasi.//delegasi(Agust tanggur)