Polisi Tuding Demo 1310 Ricuh Ulah 600 Anak-anak Anarko

JAKARTA, DELEGASI.COM – Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menuding kericuhan yang terjadi usai aksi demonstrasi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Selasa (13/10) atau aksi 1310 merupakan ulah 600 anggota Anarko yang memprovokasi massa.

Mulanya, kata dia, Aksi 1310 berjalan lancar dan berakhir sesuai kesepakatan pada pukul 16.00 WIB. Aksi yang diikuti sekitar 6.000 orang itu terdiri dari 4.000 massa Anak NKRI dan 2.000 massa gabungan dari mahasiswa dan anak STM.

“Awal kami bertahan agar tidak terpancing, namun mereka lempari. Kemudian dalam kondisi itu kami lakukan pendorongan dan penangkapan,” kata Nana.

Lebih lanjut, Nana menyatakan pihaknya terus memukul mundur para massa yang ricuh tersebut. Ia pun tak segan-segan untuk menindak massa yang bertindak anarkis seperti melakukan pembakaran fasilitas umum.

Nana menjelaskan setidaknya sudah ada total 500 anak Anarko dari berbagai daerah yang diamankan hari ini akibat aksi demonstrasi.

“Harusnya mereka belajar, malah ikut aksi. Dan saat ini tetap pendorongan jangan sampai mereka anarkis lagi seperti pembakaran. Kami tidak segan [menegakkan] hukum,” kata Nana.

Meski demo berakhir ricuh, Nana memastikan tidak ada fasilitas umum (fasum) yang rusak imbas demonstrasi tersebuit.

“Tidak ada perusakan terhadap fasilitas umum,” kata dia.

Ia menyebut, sejak awal, pihaknya telah memperketat penjagaan di fasilitas umum karena sudah memperkirakan ada penunggang aksi ini.

“Maka kami amankan Istana, DPR, perkantoran kemudian sentra-sentra ekonomi. TNI, Polri, solid sinergi dan kami laksanakan pengamanan ini,” ucap dia.

Diketahui, Aksi 1310 ini dilakukan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI) menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Patung Kuda, Selasa sore berakhir ricuh.

Ricuh bermula sekitar pukul 15.30 WIB, ketika sekelompok massa melempari aparat dengan botol dan batu sebelum aksi tersebut bubar. Massa juga sempat menjebol kawat berduri yang dipasang aparat di Jalan Medan Merdeka Barat.

Saat kawat berduri itu dijebol, aparat lalu memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata. Massa lalu berlarian ke arah Jalan MH Thamrin dan Jalan Budi Kemuliaan.

Polisi sendiri, menyebut ricuh tersebut dipicu oleh Kelompok Anarko yang turut ikut dalam aksi itu.

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyarankan masyarakat mengajukan uji materi atau judicial review Omnibus Law Cipta Kerja jika menolaknya.

“Silahkan aspirasinya disampaikan melalui konstitusi yang ada. Bisa melalui judicial review atau Mahkamah Konstitusi kami menghormati ada yang sudah mengajukan,” kata dia, di Jakarta. Selasa (13/12).

“Kemudian dialog persuasif, dan demo adalah pilihan terakhir namun kami hormati,” lanjut Riza.

Dia juga meminta warga untuk menjaga ketertiban dalam demo dan menjaga fasilitas umum, dan tidak mengulangi aksi demo sebelumnya.

“Ini sangat merugikan kita semua, khsususnya masyarakat pengguna transportasi umum,” sambung politikus Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, demo menolak Omnibus Law pada Kamis (8/10) berujung ricuh dan perusakan berbagai fasilitas umum seperti halte TransJakarta, marka jalan, halte bus.

Soal sikap Pemprov DKI terhadap Omnibus Law, Riza menyatakan pihaknya memiliki kewajiban menghormati produk hukum dan menyebut pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun turunan UU tersebut.

“Jadi kami antar pemerintah pusat-daerah mempunyai kewenangan masing-masing, saling menghormati saling bersinergi positif sama-sama memiliki maksud dan niat yang baik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bisa mewujudkankannya,” tutup dia.

Diketahui, demo Omnibus Law juga berlangsung pekan lalu mahasiswa dan buruh melakukan demo menolak UU Omnibus Law.

Hari ini, masyarakat yang mengatasnamakan dari ormas Islam seperti PA 212 dan GNPF juga turun ke jalan yang juga menolak UU tersebut.

Tiap kali demo berujung risuh, polisi berulangkali menuding kelompok Anarko sebagai dalangnya.

//delegasi(CNN)

Komentar ANDA?