BAJAWA, DELEGASI.COM–Kehadiran program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di desa untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan di Desa secara demokratis dan memberi akses kepada masyarakat kampung untuk berpartisipasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa.
Kehadiran program TEKAD, para fasilitator kabupaten, kecamatan dan kader desa diwajibkan untuk memotifasi dan memastikan adanya pola transparansi, akuntabilitas serta secara rutin maupun berkala mendorong partispasi masyarakat kampung, serta pemangku desa dalam dalam musyawarah desa (MUDES) dimulai dari perencanaan, pelaksanaaan program dan mengevalusi program tekad di desanya.
Demikian yang di sampaikan Sry Hesti Mei Rini, Koordinator Tim monitoring dan evaluasi program tekad dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT dalam kunjungan ke desa Were III, Desa Inegena dan desa Gene Mere. Sabtu, 6/11/21.
Berita Terkait:
Program TEKAD Diharapkan Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Desa
Tim Monev Kunjungi Desa Sasaran Program TEKAD di Manggarai
Material Longsor Menutupi Ruas Jalan Ende-Aegela, BPJN NTT Surati PT. Bumi Amartha Ende
“Dalam pembentukan BUM Desa, perlu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat desa, melibatkan unsur masyarakat, antara lain, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin,” ungkap Sry.
Menurut, Sry Hesti dalam rangka pengembangan perekonomian desa melalui BUM Desa diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan maka Kementrian Desa tetap menjalin kerjasama dengan International Agriculture Development (IFAD) untuk melaksanakan program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu ( TEKAD).
Sry Hesti juga mengatakan Keberadaan BUM Desaharus dibentuk dan yang sudah tidur harus kemabali di hidupkan dan jenis usahanya di sesuaikan dengan potensi yang di miliki setiap desa.
“Kehadiran BUM Desa sebenarnya sejak adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), namun terkendala di penyertaan modal desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga manajemen pengelolaan SDM,” tuturnya.
Sry juga berharap, dengan kehadiran program TEKAD kedepan semua Desa yang mendapat program dapat mebentuk BUM Desa produktif dan sehat dalam mengerakan geliat ekonomi desa dan mengurangi dominasi tengkulak dan rentenir yang memonopoli harga komoditi dan potensi ekonomi lain yang ada di desa dalam wilayah kabupaten Ngada.
Sementara itu, Yohanes Nua sebagai Fasilitator TEKAD bidang Kelembagaan, pihaknya telah memotivasi pentingnya kerjasama semua pemangku kepentingan di tingkat kampung dan desa untuk intens melakukan koordinasi, motivasi dan inovasi desa dalam pengelolaan potensi ekonomi desa melalui BUM Desa dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan/pergudangan dan mencari pasarnya sehingga dapat memudahkan pemasaran komoditi masyarakat desa dan menekan laju pergerakan para pemain ijon yang selama ini telah menggurita di desa dan membebani masyarakat.
“Kehadiran BUM Desa kedepan dapat merubah pola hidup masyarakat yang semulanya di dominasi pola konsumtif berubah ke pola hidup produktif di mulai dari kampung dan desa untuk pemerataan ekonomi desa dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat kampung di desa,” ungkap Yohanes.
Pantauan Delegasi.com, Tim monev dari BPMD Provinsi NTT , Sry Hesti Mei Rini yang di dampingi oleh Thomas Bire, Marthinus intan Tanay juga melakukan inventarisasi kesiapan desa – desa di Kabupaten Ngada dalam rangka menyelenggarakan program TEKAD.
Kepala desa yang dikunjungi tim Monev menyampaikan kekurangan BUM Desa yang saat ini sedang tidur, karena terkendali dana, sumber daya manusia dan menejemen pengelolaan BUM Desa.
Dalam pertemuan tersebut, tim Monev PMD Provinsi NTT, bersama para kepala desa dan perangkat desa serta fasilitator Kabupaten, kecamatan d serta kader desa membuat komitmen bersama untuk melakukan pembenahan BUM Desa dalam rangka menggerakan dan mengkoordinir potensi desa baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan tenun ikat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan penyerapan tenaga kerja di desa.
Dalam pertemuan dan evalusi bersama tim monev juga ada komitmen para kepala desa di tahun 2022 untuk menghidupkan kembali BUM Desa yang sudah tidur atau pun yang mati suri karena ketiadaan Direktur, Sekretaris yang sudah menjadi PNS.
//delegasi (gerwiz )
