Borong, Delegasi.com– Progres fisik proyek peningkatan Jalan Provinsi ruas Pota-Wae Kulambu Kabupaten Manggarai Timur (Batas Manggarai Timur-Ngada) dengan panjang ± 4 km (1 km hotmix dan 3 km GO/Perkerasan, red) yang dilaksanakan oleh PT. Bina Citra Teknik (BTC) masih 0 % (nol persen) alias mandeg di MC 0. Padahal proyek tersebut sudah dilaksanakan/dikontrak sejak Oktober 2020 (dari 6 bulan masa kontrak, red).
Berdasarkan pantauan tim investigasi media ini¸ badan Jalan Provinsi, ruas Pota-Waekelambu masih berupa tanah. Di bagian kiri dan kanan jalan tersebut, membentang areal persawahan milik warga.
Baca juga:
GTPP Kota Kupang Gelar Operasi Yustisi Prokes
Jenazah Nikson Tanu, PMI dari Malaysia dipulangkan ke TTS
Seperti disaksi tim media ini, hampir disepanjang jalan sekitar 4 km tersebut berlubang, bahkan menyerupai kubangan. Para pengendara; baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintasi ruas jalan tersebut harus berhati-hati badan jalan yang licin. Di beberapa titik ada aliran air di badan jalan yang berasal dari areal persawahan.
Di lokasi proyek, mulai dari kampung Buntal (4 pohon tempat wisata WNA Prancis, red) hingga kampung Kembo, tidak ada tanda-tanda aktivitas pekerjaan proyek. Base Camp tampak sepi dan lengang, tak ada aktivitas apapun. Pintu Base Camp tampak tertutup rapat.
Di sekitar lokasi proyek, tampak ada 2 (dua) unit excavator (merk Hyundai). Satu (satu) unit excavator terparkir di base camp (di samping jembatan Buntal¸ red). Sedangkan excavator lainnya tampak berada di depan SDI Kembo, Desa Golo Lijun yang digunakan untuk membelah bukit dan mengambil batu untuk digunakan sebagai pasangan saluran.
Di lokasi ini, tampak juga ada beberapa tumpukan batu putih sejenis batu kapur yang siap di angkut ke titik lokasi pengerjaan proyek. Ada pula 4 (empat) tumpukan (sekitar 2 ret) yang berada di loksi proyek, tepat di pinggir pematang sawah Kampung Buntal. Juga ada tumpukan pasir di samping jembatan Buntal.
Informasi yang dhimpun tim media ini, PT. BTC sebagai kontraktor pelaksana proyek tersebut, mengambil pasir tersebut dari sungai Buntal tanpa mengantongi izin resmi (ilegal). Perusahaan yang beralamat di jalan Kelimutu Kabupaten Ende itu juga diduga tidak memiliki izin quary dan tidak memiliki stone crusher serta tidak memiliki Aspal Mixing Plan (AMP).
Baca Juga:
Istri Jonas Salean Sebut Anak Mantu, Ipar dan Terdakwa dapat Bagian Tanah Kavling
Jasa Raharja NTT, Santuni Ahli Waris Warga Negara Timor Leste
Direktur PT. Bina Citra Teknik¸ Kosmas Heng yang dikonfirmasi Tim Investigasi melalui telepon celulernya dan pesan WhatsApp/WA pada Senin (18/01/2021) menanggapi/menjawab bahwa realisasi fisik proyek tersebut sebenarnya sudah mencapai 7¸44 % (tujuh koma empat puluh empat persen).
“Progress di lapangan 7,44 persen pak karena ada beberapa item yang sudah masuk progres tersebut seperti mobilisasi, K3, pembersihan dan pengupasan lahan¸” jelasnya.
Sesuai rencana, jelas Cosmas Heng¸ pkerjaan hotmix akan dikerjakan di bulan April 2021 dimasa akhir kontrak proyek. Sedangkan urukan pilihan atau urpil akan diturunkan secepatnya. “Hotmix rencana diakhir kontrak april, urpil minggu ini sudah mulai stok materialnya¸” tandasnya.
Menurut Kosmas Heng¸ persoalan keterlambatan pengerjaan proyek dan ketidakmajuan progres proyek tersebut karena terkendala cuaca hujan di lokasi proyek. “Kendala curah hujan yg tinggi, wktu (waktu) kontrak awal msh (masih) tunggu tim dr (dari) smi (SMI/Sarana Multi Infrastruktur) turun MC 0… waktu sisa kami efektifkan untuk kejar fisik yg tertinggal,” jelasnya.
Baca juga:
Yohnes Sabat, pelaku pembunuhan sadis Di TTS dikenal suka mengancam
Tak Dapat Restu, Sang Bunda Permatasari Berdoa Semoga Rumah Tangga Anaknya Hancur Berantakan
Terkait keterbatasan/ketiadaan sarana alat kerja pendukung seperti tom crusher dan Aspal Mixing Plan (AMP)¸ Kosmas Heng mengungkapkan bahwa stone crushernya sudah ada yakni di Kabupaten Nagekeo. Sementara AMP masih dalam proses pengiriman dari Surabaya ke lokasi proyek. “Tersedia Cruser (stone crusher/alat pemecah batu) saya sudah ada di Nagekeo dari 2009 Pak. AMP dalam proses pengiriman dan Februari 2021 pemasangannya¸” katanya.
Selanjutnya terkait dugaan pasir dari sungai Buntal tanpa izin resmi/izin quary¸ Direktur PT. BTC menjawab bahwa pihaknya telah mendapatkan izin dari Kepala Desa setempat (Kepala Desa Golo Lijun) dengan janji retribusi ke pihak Desa dan dinas terkait (Dinas Pertambangan¸ red). “Kami sudah ijin di ibu desa… nanti ada restribusi desa, selain restribusi galian gol.c ke dinas terkait..¸” pungkasnya.
Sementara itu¸ Kepala Dinas PUPR NTT¸ Ir. Maksi Nenabu.¸ MT yang dikonfirmasi Tim Media ini di ruang kerjanya pada Senin (18/01/2021)¸ mengungkapkan bahwa pihaknya telah memerintahkan perusahaan kontraktor tersebut (PT. Bina Citra Teknik¸ red) untuk segera mengerjakan proyek tersebut dan mengejar ketertinggalan progress yang ada¸ mengingat target waktu penyelesaian proyek ruas jalan Pota-Waekelambu hampir lima puluh persen.
“Kemarin (Sabtu¸ red) saya sudah telpon dan perintahkan kontraktor untuk segera mengerjakan proyek itu. Kita juga akan lakukan presure (tekanan) biar kontraktornya tidak kerja main-main¸ harus sungguh-sungguh¸” jelasnya.
Maksi Nenabu juga meminta semua pihak untuk mendukung pengerjaan proyek ruas Pota-Waekelambu yang sementara dikerjakan¸ karena bermanfaat untuk masyarakat pengguna jalan tersebut. “Kita semua dukung supaya proyek itu dikerjakan dan cepat selesai¸ masyarakat menunggu kita kerjakan¸” imbuhnya.
//delegasi(*/tim)
Belgia adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah, salah satu keindahan destinasi wisata yang…
Delegasi.com - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao kembali mengambil langkah maju dalam penguatan…
Delegasi.com - Bawaslu Kabupaten Kupang langsung menanggapi laporan dugaan Politik Uang yang dilakukan salah satu…
Delegasi.com - Tokoh aktivis perempuan dan lingkungan hidup Nusa Tenggara Timur (NTT), Aleta Baun mengatakan…
Delegasi.com - Insiden mengejutkan terjadi saat kampanye dialogis pasangan calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)…
Delegasi.com - Kelompok Mahasiswa di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang tergabung dalam…