Kupang, Delegasi.com – Hari ini, Senin (22/5/2017) Pemerintah RI melakukan sosialisasi menyelenggarakan kenaikan santuan bagi korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Korban Kecelakaan Lalulintas di Aula Dhanapala Jakarta. Kegiatan sosialisasi itu menghadirkan Kementerian Keuangan, Kemenertian Perhubungan, Kementerian BUMN dan kepolisian RI. Kegiatan sosialisasi itu sepenuhnya didukung PT Jasa Raharja (Persero)
Dalam jumpa Pers yang diselenggaran PT Jasa Raharja (persero) Cabang Kupang hari ini, Kepala Cabang PT Jasa Raharja NTT, Ari Wisnu Handoyo yang didampingi Kepala Unit Operasional, Suryo S. Putro dan Staf Ahli Johan Karel, menjelaskan sosialisasi ini di selenggarakan guna memberikan informasin kepada masyarakat terkait Penetapan Permen Keuangan No 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara (PMK Nomor 15/2017) dan dan Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK .. 010/2017 tentang besarnya santunan dan sumbangan Wajib dana Kecelakaan lalu lintas jalan (PMK nomor 16/2017). ,….. menjelaskan sosialisasi ini di selenggarakan guna memberikan informasinkepada masyarakat terkait Penetapan Permen Keuangan No 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara (PMK Nomor 15/2017) dan dan Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK .. 010/2017 tentang besarnya santunan dan sumbangan Wajib dana Kecelakaan lalu lintas jalan (PMK nomor 16/2017).
“Kedua PMK yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 tersebut menggantikan PMK No 37/PMP.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di D.arat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara dan PMK Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,” kata.
Dijelaskan, ada beberapa kebijakan baru dalam PMK 15/2017 dan PMK No 16/2017 antara llain
Pemerintah mengamati telah terjadi peningkatan harga-harga umum yang cukup signifikan sejak besar nilai santunan ditetapkan pada tahun 2008. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan daya beli.
Pengaturan ini bertujuan untuk memberi waktu yang cukup kepada PT Jasa Raharja (Persero) selaku penyelenggaraan program untuk melakukan persiapan yang dibutuhkan , antara lain penyesuaian system dan teknologi pendukung, penyiapan SDM serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lain. Selain itu pemerintah menyadari bahwa resiko terjadinya kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalulintas jalan akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang melaju di jalan dan bertambahnya penumpang yang mengendarai kendaraan umum sehubungan dengan adanya arus mudik dan arus balik Lebaran 2017 pada bulan Jumi 2017.
Pemerintah berharap agar tersedia perlindungan yang memadai kepada masyarakat untuk mengantisipasi resiko terjadinya kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalulintas jalan selama arus mudik dan arus balik lebaran 2017 dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia.
Khusus dalam PMK Nomor 16/2017, diatur perubahan mekanisme pengenaan denda keterlambatan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalulintas jalan (SWDKLLJ) dari semula dikenakan flat rate sebesar 100 persen dari kewaajiban pembayaran SWDKLLJ dengan nilai maksimanl Rp 100 ribu menjadi progresive rate dengan nilai maksimal Rp 100 ribu, dengan rincian; a) terlambat 1-90 hari, dikenakan denda sebenar 25 persen; b). terlambat 91 -180 hari, dikenakan denda sebenar 50 persen; c). terlambat 181 -270 hari dikenakan denda sebenar 75 persen; d). terlambat lebih dari 270 hari dikenakan denda sebesar 100 persen.//delegasi (ger/hermen)
Belgia adalah negara yang kaya akan budaya dan sejarah, salah satu keindahan destinasi wisata yang…
Delegasi.com - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao kembali mengambil langkah maju dalam penguatan…
Delegasi.com - Bawaslu Kabupaten Kupang langsung menanggapi laporan dugaan Politik Uang yang dilakukan salah satu…
Delegasi.com - Tokoh aktivis perempuan dan lingkungan hidup Nusa Tenggara Timur (NTT), Aleta Baun mengatakan…
Delegasi.com - Insiden mengejutkan terjadi saat kampanye dialogis pasangan calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)…
Delegasi.com - Kelompok Mahasiswa di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang tergabung dalam…