Relasi Kemitraan Pemerintah dan Gereja Terus Dijaga

Larantuka, Delegasi.Com— Relasi kemitraan yang telah terjalin dengan baik dan bermakna antara pemerintah dan gereja terus dijaga hingga masa-masa yang akan datang.

Bupati Flores Timur  (Flotim), Antonius H.Gege Hadjon sampaikan ini dihadapan peserta Sinode VII tahun 2019 yang berlangsung di Gedung Multievent Hall Orang Muda Katolik (OMK) Keuskupan Larantuka, Kamis (10/10/2019).

Kegitan yang berlangsung sejak 10 hingga 13 Oktober 2019 itu dibuka Yang Mulia Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung, Pr.

Anton menyatakan, dengan senang hati menerima rekomendasi yang dihasilkan Sinode VII. Karena hal-hal yang dibicarakan dan keputusan yang ditetapkan dalam Sinode VII, dapat diketahui pula oleh pemerintah Flotim dan Lembata.

“Sehingga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang,” kata Anton.

Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya Sidone VII.

Dua Kata Kunci

Pada kesempatan itu Anton menggarisbawahi dua kata kunci yakni integritas dan kemitraan. Hal ini tidak terlepas dari peran gereja sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

Pemerintah, katanya, selalu bekerjasama dengan berbagai pihak. Mulai dari tataran perumusan arah dan kebijakan pembangunan, penyusunan program, hingga pelaksanaan proyek pembangunan.

Anton mengakui, kemitraan itu bukan sebatas cita-cita, melainkan sudah nyata dalam pembangunan selama ini.

“Hendaknya Sinode VII ini semakin menegaskan relasi kemitraan dalam bingkai sistem yang sudah terbangun selama ini, ujar Anton.

Lebih lanjut ia berharap agar dalam Sinode VII ini, Gereja Keuskupan Larantuka dapat memastikan dirinya sebagai bagian integral masyarakat Kabupaten Flotim dan Lembata.

Pergumulan masyarakat di dua kabupaten ini, keprihatinan dan harapan, merupakan persoalan Gereja Keuskupan Larantuka dalam pembangunan.

“Pemerintah Flotim dan Lembata hendaknya menanggapi dengan tulus kehadiran Gereja Keuskupan Larantuka sebagai mitra,” harap Anton.

Ia menegaskan, untuk menjadi bagian integral dan sungguh-sungguh berpartisipasi dalam pembangunan, gereja hendaknya memahami visi, misi, program dan kegiatan pembangunan di kedua kabupaten ini, Flotim dan Lembata.

“Kehadiran pemerintah dalam Sinode VII, menujukan keterbukaan Gereja Lokal Keuskupan Larantuka untuk menjadi bagian itegral dan mau berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Flotim dan Lembata,” papar Anton.

Dukung Perbup Flotim

Pada kesempatan yang sama, Anton juga mengapresiasi panitia yang telah mendukung Peraturan Bupati Flotim Nomor 43 tahun 2019 tentang pengurangan produk berbahan dasar plastik di Kabupaten Flotim. Dimana panitia menyiapkan botol minuman bagi peserta yang akan digunakan selama kegiatan Sinode VII.

“Hal ini menunjukan keterlibatan peserta Sinode dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membebaskan Flotim dari sampah plastik,” ujar Anton.

Kegiatan pembukaan Sinode VII, juga dihadiri Ketua DPRD Flotim, Robert Rebon Kereta. Asisten Adminsitrasi Umum, Reformasi dan Birokrasi Setda Lembata, Wenslaus Pukan. Mewakili Pimpinan DPRD Lembata, Yeremias Hurag.

Hadir juga anggota Forkompinda Flotim, Pater Provisinsil SVD Ende, Praeses sekaligus Rektor Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret, RD Philipus Ola Daen, Para Imam se- Keuskupan Larantuka, dan utusan setiap Paroki se-Keuskupan Larantuka. Pimpinan OPD, Birawan/wati dan  umat utusan dari 49 paroki di tiga Dekenat, yakni Dekenat Larantuka, Adonara dan Dekenat Lembata yang terdiri dari tiga orang  dan satu orang muda Katolik serta udangan lainnya. //Delegasi.Com (*/BBO)
Kerja Sama dengan Pemkab Flores Timur

Komentar ANDA?