RPJMDes dan RPKDes Jadi Tolak Ukur Program Pemerintah Desa

WAINGAPU, DELEGASI COM— Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa selama 6 tahun kepemimpinan Kepala Desa (Kades), programnya dapat dikawal melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes).

Demikian yang  disampaikan Umbu Bahi, Fasilitator TEKAD Kabupaten Sumba Timur, Bidang Tata Kelelola Desa, bersama Kades  Lai Mbonga Endal Kambaru Lela, SE bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Lai Mbonga Kecamatan Kahungu Eti. Sabtu, (18/12/2021).

“Kehadiran program TEKAD di Desa untuk membantu mensosialisasikan kepada semua elemen di Desa, baik pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat langsung dalam program perencanaan dan pembangunan Desa dan tetap pada kajian RPJMDes dan instrumen  program pelaksananya sesuai RKPDes yang sudah disepakati bersama,” ujar Umbu Bahi

Lanjut, Umbu Bahi, semua mitra di desa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan diharapkan tetap berpedoman hasil kajian PJMDes dalam rangka integrasi perencanaan program pembangunan desa.

Umbu Bahi, juga berharap agar kedepan  perencanaan program pembangunan yang terintegrasi ini sangat memudahkan semua elemen yang terlibat dalam pembangunan di Desa Lai Mbonga dan dalam pelaksanaanya  mudah di evalusi setiap tahun sehingga dalam penyusunan RPJMDes dan RPKDes berkelanjutan akan mudah memilah pencapaian setiap perencanan program pembangunan yang sudah berjalan maupun program yang belum berjalan.

Sementara Kades, Lai Mbonga Endal Kambaru Lela, SE kepada tim Monev TEKAD DPMD Provinsi NTT dan FASKAB menyampaikan terimakasih dan harapan kepada tim yang telah menetapkan desa Lai Mbonga sebagai desa dampingan program TEKAD.

“ Saya bersyukur sekali karena program pendampingan ini menjadi angin segar untuk membantu masyarakat di Desa Lai Mbonga dalam perencanaan program pembangunan bagi 170 Kepala Keluarga dan 707 jiwa masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, peningkatan produksi pertanian”

“Untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat di desa maka perlu keterlibatan kaum perempuan,pemuda dan penataan kelembagaan ekonomi melalui lembaga BUMDes, sehingga desa Lai Mbonga bisa keluar dari predikat  desa tertinggal dan termiskin ekstrim,” tuturnya.

Kedepan, lanjut Kambaru, akan dikembangkan potensi desa yakni: peternakan sapi dan kebau, tanaman jagung, padi ladang, wisata air terjun Lai Wuhi serta kelompok tenun ikat dan pengolahan pangan lokal kaporak, couplas (bahanya campuran kacang dan jagung,red)  dan iwi dalam kemasan.

Sementara itu, Tokoh Masyarakat Lai Mbonga,  Umbu Nai Kahumbu yang pernah menjabat kepala desa sejak tahun 1972 hingga tahun 1986, mengatakan untuk menyukseskan perencanaan program pemerintah desa, maka perlu ketegasan pemerintah untuk ikut serta mendampingi dan berkolaborasi dengan program TEKAD guna mendorong masyarakat agar bisa keluar dari kemiskinan.

Umbu Nai Kahumbu, juga membagi pengalaman semasa kepemimpinya yang selalu mengadakan lomba tanam kemiri, lomba tanam lamantoro berhadiah sapi, kerbau dan uang.

“Ini sebagai rangsangan untuk masyarakat agar rajin menanam dan memelihara ternak, karena masyarakat yang malas menanam selalu beralasan tanamanya di makan ternak. Seharusnya masyarakat sadar dan yang lebih pintar itu manusia bukan hewan. Masyarakat yang curi sapi dihukum dan dipukul lalu di beri sapi untuk dipelihara supaya jangan mencuri lagi,” ujar Umbu Nai Kahumbu.

Sementara itu Deryl C. Fanggi, S.Tr.Ip selaku tim monev DPMD Provinsi NTT, yang di dampingi Yan.Y. Saekoko, mengharapkan agar Fasilitator TEKAD  tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kader Desa untuk selalu koordinasi secara intens di internal.

“Program TEKAD diharapkan selalu berkoloborasi dalam perencanan pembangunan yang sudah menjadi komitmen bersama untuk menyukseskan RPJMDes dan RKPDes untuk jangka waktu 6 tahun dan penjabaranya  1 tahun tetap, sehingga bisa memilah dan mengevaluasi hasil dari program TEKAD,” tutupnya.

//delegasi (gerwiz)

Komentar ANDA?