Sepi Pembeli di Pasar PNPM Wuring, Sejumlah Tokoh Masyarat Datangi Bupati Sikka

DELEGASI.COM, MAUMERE – Sejumlah pedagang di Pasar PNPM Wuring mendatangi Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos,M.Si. Mereka meminta Pemda Sikka agar segera mencabut ijin operasi pasar swasta di Wuring yang lokasinya berdekatan dengan Pasar PNPM Wuring pada Rabu 26 Januari 2022.

Sejumlah pedagang dan  tokoh masyarakat bahkan mengancam akan melakukan tutup paksa pasar swasta tersebut apabila Pemerintah Kabupaten Sikka tidak merespon permintaan mereka.

Beberapa tokoh masyarakat dan perwakilan warga datang ke Kantor Bupati Sikka untuk menyampaikan keluhan dan keberatan atas beroperasinya pasar swasta di wuring dan akan melakukan tindakan main hakim sendiri apabila pasar swasta yang dikelola Haji Komo dan 2 (dua) lainnya apabila tidak ditutup, Rabu, 26/1/2021.

Kedatangan rombongan dipimpin John Sanang salah seorang Ketua RW dengan didampingi Haji Mustari, Haji Salang dan beberapa pengawas pasar PNPM.

Rombongan sedianya akan bertemu bupati, namun diarahkan untuk bertemu Sekda Sikka.

“Perjuangan kami untuk membangun pasar PNPM sia-sia dengan adanya pasar Haji Komo. Pedagang kami omset merosot karena terjepit oleh pasar swasta.

Kami warga kelurahan Wolomarang sangat dirugikan secara ekonomi dan lingkungan, karena pedagang mayoritas dari luar dan sampah2 akibat aktivitas pasar membuat lingkungan menjadi sangat kumuh,” kata Jhon Sanang.

Sementara Haji Mustari menyampaikan saat ini Haji Komo membangun ratusan lapak pada lahannya belum lagi ada pasar lagi yang dibangun oleh ibu Endang dan Ibu Fatima yang juga dibangun pada lahannya masing-masing. Sehingga pasar PNPM sepi pembeli.

“Pasar PNPM ini kami ajukan untuk jadi pasar senja dengan komoditas utama ikan dan sayur-mayur, namun akibat adanya pasar swasta yang tidak memiliki ijin kami dirugikan,” kata Haji Mustari.

Sekda Sikka Alping Parera ketika dikonfirmasi tentang hasil pertemuan menyampaikan bahwa Pasar yang di operasikan oleh Haji Komo memiliki ijin dari kementerian, namun daerah perlu mengatur lebih lanjut.

“Kedepannya kami akan evaluasi apakah diteruskan atau ditutup,” kata Alping Parera.

// delegasi(FL/gerwis)

Komentar ANDA?