Serikat Pekerja Kembali Mogok Sampai Kediktatoran Militer Myanmar Dicabut

Sembilan serikat pekerja Myanmar kembali menyerukan mogok massal untuk menentang kudeta militer. (Foto: AP Photo)

YANGON, DELEGASI.COM– Aliansi serikat pekerja di Myanmar menyerukan melanjutkan aksi pemogokan massa skala nasional yang diperpanjang mulai hari ini, Senin (8/3) untuk memprotes kudeta militer.

Sembilan organisasi buruh dalam sebuah pernyataan meminta semua orang di Myanmar untuk berhenti bekerja dan melanjutkan aksi protes perebutan kekuasaan oleh junta militer. Sembilan o rganisasi buruh mencakup sektor konstruksi, pertanian, dan manufaktur.

Ketua Federasi Pekerja Garmen Myanmar, Moe Sanda Myint mengatakan dia dan mayoritas pekerja akan bergabung dalam aksi turun ke jalan menentang kudeta militer.

“Kami mendesak untuk melanjutkan pemogokan sampai kediktatoran dicabut,” kata Moe seperti mengutip Reuters.

Aksi pemogokan massal ini kembali berlanjut untuk menekan kondisi perekonomian negara yang kian rapuh di bawah penguasa militer. Aksi protes nasional akan kembali berlanjut setelah terjadi demo berujung kekerasan dan penggerebekan pada akhir pekan lalu.

Serikat pekerja mengatakan dengan membiarkan bisnis dan kegiatan ekonomi berlanjut sama halnya dengan membantu militer yang selama ini telah menekan warga Myanmar.

Demonstrasi di Myanmar (Foto: AFP/STR)

“Waktu untuk mengambil tindakan untuk membela demokrasi kita sekarang,” ujar serikat buruh.

Media pemerintah melaporkan pasukan keamanan diterjunkan untuk menjaga rumah sakit dan universitas di sebagian besar daerah di Myanmar sebagai upaya menghalau aksi protes lanjutan pada hari ini.

Gelombang protes terbesar kembali terjadi pada Minggu (7/3) di sejumlah kota besar di Myanmar. Para saksi melaporkan mendengar polisi melepaskan tembakan dan granat saat menghadapi pedemo di kota Yangon pada Minggu malam.

Protes menentang kudeta militer yang terjadi sejak 1 Februari lalu telah menewaskan lebih dari 50 orang. Sekitar 38 orang tewas dalam unjuk rasa pada 3 Maret lalu, jumlah korban terbanyak dalam sehari selama kudeta berlangsung.

Ma Kyal Sin, 19, demonstran antikudeta militer Myanmar saat berdemo. Dia ditembak mati polisi junta Myanmar Rabu lalu. Foto/Instagram

Aparat keamanan yang melakukan kekerasan saat menghalau massa telah memicu kecaman banyak pihak.

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Christine Burgener mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan dan memulihkan demokrasi di Myanmar.

Pernyataan itu disampaikan Burgener dalam pertemuan tertutup dengan anggota Dewan Keamanan PBB membahas krisis di Myanmar, Jumat (5/3). Menurutnya, selama ini tak ada tindakan tegas di tengah penindasan yang dilakukan junta militer terhadap rakyat Myanmar.

//delegasi (CNN)