Suu Kyi Diduga Jadi Tahanan Rumah Militer Myanmar

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. (Reuters/Soe Zeya Tun)

YANGON, DELEGASI.COM – Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dilaporkan menjadi tahanan rumah setelah angkatan bersenjata Tatmadaw menahannya dalam kudeta yang berlangsung pada Senin (1/2).

Sumber dari partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengatakan kepada AFP pihaknya sangat yakin bahwa sang pemimpin saat ini dalam “tahanan rumah” di Ibu Kota Naypyidaw.

NLD mendesak militer membebaskan Suu Kyi dan pejabat lainnya. Partai itu menganggap kudeta merupakan “noda” dalam sejarah militer Myanmar.

Selain Suu Kyi, Tatmadaw juga menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain seperti Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, NLD, pada Senin dini hari.

“Bebaskan semua tahanan termasuk presiden (Win Myint) dan Penasihat Negara (Suu Kyi),” bunyi pernyataan NLD yang diunggah di Facebook pada Selasa (2/2).

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. (Foto: Reuters/Soe Zeya Tun)

Hingga kini, belum jelas berapa anggota NLD dan kabinet pemerintah yang ditahan militer. Sumber partai NLD mengatakan sekitar 24 anggota parlemen NLD saat ini ditahan di asrama mereka di ibu kota.

Dalam pernyataan itu, NLD juga menuntut militer menerima hasil pemilihan umum November lalu yang dimenangkan oleh mereka.

Kudeta berlangsung setelah militer menolak hasil pemilu yang dianggap curang. Tatmadaw menuding ada setidaknya 8 juta pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu kemarin.

Beberapa jam setelah penahanan pejabat, Tatmadaw mengumumkan status darurat militer selama satu tahun melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV.

Dalam pengumuman itu, militer juga menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Militer Myanmar mengatakan kudeta terjadi karena “kegagalan proses pemilihan umum yang bebas dan adil.”

Hari ini, militer dilaporkan mencopot puluhan menteri dan pejabat pemerintah era Suu Kyi.

Tatmadaw pun telah menunjuk sedikitnya 11 mantan jenderal untuk mengisi kabinet di antaranya posisi menteri keuangan, menteri kesehatan, menteri informasi, menteri luar negeri, menteri perbatasan, dan menteri imigrasi perbatasan, dan menteri dalam negeri.

(rds/dea)